Rabu, 16 September 2009

tesis Ali

PPS UHAMKA
JAkarta
By. M Makhrus ALi, S.Ag, M.Pd

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Peningkatan mutu pendidikan, merupakan prioritas utama dalam pengembangan pendidikan saat ini. Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka mencapai tujuan tersebut adalah dengan peningkatan sumberdaya manusia maupun sumberdaya non manusia. Langkah yang diambil pemerintah diantaranya adalah dengan peningkatan mutu tenaga pengajar, penyempurnaan kurikulum dan juga melengkapi fasilitas baik sarana maupun prasarana yang berfungsi untuk menunjang tercapainya peningkatan mutu pendidikan. Namun mutu pendidikan itu belum menunjukkan peningkatan seperti yang diharapkan.
Menurut Pidarta salah satu penyebab rendahnya mutu pendidikan nasional bangsa kita adalah “ kelemahan manajmen atau pengelola sekolah yang dijalankan oleh kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya. Manajer pendidikan pada umumnya terbiasa dengan tugas rutin, kurang mampu mengantisipasi perubahan yang akan terjkadi di masyarakat, jarang berinovasi, dan memasang strategi baru sebagai hasil antisipasi mereka”.[1]
Pimpinan dan manajer lainnya dilingkungan pendidikan kurang memiliki kemampuan dalam memperdayakan kemampuan sumberdaya manusia yang potensial dan kurang meningkatkan keterampilannya sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan lingkungan pendidikan. Selain itu sarana pra sarana yang kurang menunjang untuk meningkatkan mutu pendidikan.
Oleh sebab itu, diperlukan strategi untuk meningkatkan sistem pengelolaan pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan dan memantapkan mutu pendidikan. Salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka memperbaiki sistem pengelolaan pendidikan agar sekolah lebih bermutu, efesien, dan efektif adalah dengan cara menerapkan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) yaitu “model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan langsung semua warga sekolah dalam meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional “.[2]
Penerapan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) sudah dirintis sejak tahun 1999, yang merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang diambil untuk memperbaiki sistem pengelolaan sekolah agar proses pendidikan di sekolah lebih bermutu, efesien, dan efektif. Kebijakan itu dipertegas lagi secara formal dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 51 ayat (2) yang menyatakan bahwa “ Pengelolaan satuam pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah “.[3]
Kemudian sehubungan dengan diberlakukannya standar nasional pendidikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonisia Nomor 19 tahun 2005 Bab VIII pasal 49 tentang standar Pengelolaan ditegaskan pula bahwa : “ Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menegah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipoasi, keterbukaan, dan akuntabilitas “.[4]
Dengan MPMBS sekolah memiliki otonomi dan wewenang yang lebih besar dalam pengelolaannya sehingga lebih mandiri. Dengan kemandiriannya itu, sekolah lebih berdaya dalam mengembangkan program-program yang tntu saja lebih sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimilikinya.
Demikian juga dengan pengambilan keputusan partisipatif, yaitu pelibatan semua warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan, orang tua siswa, dan masyarakat) secara langsung dalam pengambilan keputrusan, maka rasa memiliki warga sekolah dapat meningkat. Peningkatan rasa memiliki ini akan menyebabkan peningkatan rasa tanggung jawab, dan peningkatan rasa tanggung jawab, dan pening katan rasa tanggung jawab akan meningkatkan dedikasi warga sekolah terhadap sekolahnya. Iniliah esensi pengambilan keputusan partisipatif. Baik peningkatan otonomi sekolah maupun pengambilan keputusan partisipatif tersebut kesemuanya di tujukan untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional yang berlaku.
Suatu kenyataan bahwa keberhasilan suatu sekolah dalam melaksanakan Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS) terkait dengan keunggulan sekolah. Pemberian predikat sekolah unggulan tersebut tidak hanya datang dari masyarakat namun juga pengakuan pemerintah.
Blumber menyatakan bahwa “ Posisi stratywegis manajemen pendidikan disetiap sekolah terkait dengan keunggulan sekolah, ternyata tidak hanya mendapatkan pembenaran konseptual dan teoritik, tetapi juga mendapat pembenaran empirik “.[5]
Kemudian Ruth Love dalam setelah mel;akukan riset berulang kali sampai pada suatu kesimpulan bahwa “ I have never seen a good school without a good principle managemen “.[6]
Dengan demikian keberadaan sekolah unggulan diharapkan dapat memenuhi harapan akan terbentuknya lulusan yang bermutu yang merupakan suatu hasiul dari proses manajemen yang handal dan diharapkan dapat menjadi percontohan sekolah lain.
Manajemen sekolah merupakan faktor krusial bagi sekolah unggulan terutama manajemen dari segi sub stantifnya. Aspek-aspek aspek-aspek manajemen yang dapat digarap oleh sekolah dalam kerangka MPMBS meliputi : perencanaan dan evaluasi program sekolah, kurikulum, proses belajar mengajar, ketenagaan, peralatan dan kelngkjapan, keuangan, pelayanan siswa, hubungan sekolah dan iklim sekolah.
Persoalaan sekarang adalah bagaimana implementasi MPMBS di sekolah unggulan tersebut dapat didesiminasikan ke sekolah- sekolah lain ?. Guna menjawab pertanyaan tersebut, sangat dibutuhkan deskripsi mendalam tentang implementasi MPMBS di sekolah unggulan, tanpa adanya deskripsi mendalam tentang hal ini, apa yang telah dicapai oleh sekolah unggulan tidak dapat didesiminasikan ke sekolah lain.
Pembangunan pendidikan yang berpusat pada sekolah dalam beberapa tahun terakhir ini hanya mendapatkan perhatian baik di lingkungan internal pendidikan seperti pelaksana dan pakar pendidikan maupun eksternal seperti pengamat, pemerhati pendidikan. Perhatian ini bukan hanya tertuju pada kegagalan sekolah sebagai institusi pendidikan, tetapii yang sangat m,enarik saat sekarang ini adalah perhatian terhadap sekolah-sekolah yang menunjukkan suatu prestasai, baik dalam arti prestasi akademik yang sering ditunjukkan dengan tercapainya hasil ujian akhir nasional (UAN) maupun prestasi non akademik.
Sejumlah sekolah menengah umum yang menunjukkan rendahnya prestasinya secara berangsur-angsur mulai diotinggalkan oleh masyarakat. Ini menjadi petunjuk bahwa kebutuhan pendidikan yang bermutu di sekolah mulai menjadi perhatian utama masyarakat. Setiap permulaan tahun pelajaran begitu banyak SMA yang berprestasi yang terpaksa harus menolak calon siswa baru karena kapasitasnya terbatas. Tampaknya fonemena sekolah yang berprestasi sekarang ini sedang menjadi populer dikalangan masyarakat.
SMAN 3 Kotabumi termasuk salah satu sekolah yang menunjukkan prestasi secara konsisten, dan telah diakui oleh masyarakat sebagai salah satu sekolah yang berprestasi atau yang difaforitkan. Pendapat ini bukan hanya datang dari masyarakat yang berdomisili di Kotabumi tetapi juga masyarakat yang berada di luar Kabupeten Lampung Utara.
Sekolah-sekolah yang berprestasi secara akademik sering disebut sekolah sukses, sekolah unggul atau sekolah berprestasi. Dalam konteks ini muncul pertanyaan : “ Mengapa ada sekolah yang disebut berprestasi ? dan apa yang dapat dipelajari dari sekolah berprestasi itu ?. Pertanyaan seperti itu sebenarnya juga telah menjadi pertanyaan para penilai dan peneliti tentang sekolah yang baik “. [7]
Sesungguhnya sekolah berprestasi termasuk SMA Negeri 3 Kotabumi Lampung Utara tidak terbentuk begitu saja. Munculnya sekolah berprestasi itu sebenarnya merupakan hasil interaksi dari sejumlah faktor yang terkait dengan kondisi sekolah, baik yang bersifat internal maunpun eksternal sekolah.
Dengan terbentuknya sekolah yang berprestasi atau sekolah yang bermutu bahwa guru secara umum memiliki pandangan yang positif terhadap proses pengambilan keputusan, karenba guru selalu terlibat secara aktual dalam perumusan kebijakan disiplin kjelas, menentukann metode dan tekhnikk pembelajaran serta selalu mencari pemecahan masalah-masalah belajar siswa secara indevidu. Disamping keterlibatan secara aktual tersebut guru juga keterlibatan yang dibutuhkan. Guru juga selalu dilibatkan dalam keputusan-keputusan tentang perumusan-perumusan kebijakan disiplin kelas, metode dan tekhnik pembelajaran, dan seleksi buku teks.
Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kotabumi Lampung Utara merupakan sekolah yang diberi predikat unggulan oleh pemerintah maupun masyarakat di Kotabumi. Predikat unggulan ini dipertegas dengan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara tanggal 17 April 2002 No.77/tahun 2002.
Keberhasilan sekolah ini dalam penyelenggaraan pendidikan dapat dilihat dari hasil Ujian Nasional tahun 2007, dengan tingkat kelulusan siswa 100 % yang ditunjukkan dengan nilai rata-rata perolehan siswa yang cukup tinggi, yaiotu 8,15 untuk bidang stiudi Bahasa Indonisia, 7,90 untuk bidang studi Bahasa Inggeris dan 7,03 untuk bidang studi matematika bagi siswa Jurusan IPA. Sementara itu pada jurusan IPS diperoleh nilai rata-rata siswa 9,00 untuk nilaii ujian Bahasa Indonisia, 8,20 untuk bidang studi Bahasa Inggeris dan 8,6 untuk bidang studi ekonomi.
Tercapainya prestasi sekoloah yang demikian itu tidak terlepas dari kerja keras semua warga sekolah yang tentunya ditopang oleh pelaksanaan MPMBS yang telah dilaksanakan sekolah sejak tahun 2000 yang bertujuan untuk menciptakan kemandirian sekolah dalam proses peningkatan mutu. Atas dasar keberhasilan sekolah dalam perolehan prestasi siswa dan MPMBS ini Depdiknas menggukuhkan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kotabumi sebagai sekolah dengan predikat Sekolah Standar Nasional (SSN) untuk wilayah Lampung Utara. Keberhasilan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kotabumi ini hendaknya dapat dijadikan contoh bagi sekolah lain, dalam hal ini dijadikan model bagi sekolah-sekolah lain.
Untuk mengetahui gambaran tentang implementasi MPMBS di Sekolah Menegah Atas Negeri 3 Kotabumi, maka perlu dilakukan penelitian secara apa adanya atau derngan cara alamiah, dengan harapan sekolah ini dapat dijadikan model bagi sekolah lain dalam implementasi manajemen berbasis sekolah yang efektif.
B. Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah
1. Identifikasi Masalah
Pengelolaan pendidikan yang senteralistik, sekolah dijadikan konsepsikan sebagai unit akademik dan guru merupakan tenaga profesional, maka pemerintah mendelegasikan kepada kepala sekolah untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya scara otonom, kepala sekolah dapat mengatur atau mengelola sekolahnya dengan prakarsa pemberdayaan sekolah.
Dengan manajemen partisipatif bermakna bahwa kepala sekolah membutuhkan sistem kerja yang teratur untuk mensenergikan keragamaan perangkatnya dengan tugas pokok dan fungsi yang beragam pula agar bermuara pada satu koridor pendidikan dan pembelajaran pada level kompleks sekolah dan ini sering kali menimbulkan banyak masalah yang berhubungan dengan peran indevidu guru. Berdasarkan identifikasi masalah maka dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimanakah kepala sekolah memahami konsep manajemen partisipatif?
2. Bagaimanakah melaksanakan aplikasi konsep manajemen partisipoatif?
3. Bagaimanakah pengawasan terhadap etos kerja terhadap komunitas sekolah?
4. Bagaimanakah dukungan kerja ketatalaksanaan program sekolah?
5. Bagaimanakah dukungan etos belajar siswa?
2. Pembatasan Masalah
Mengingat banyaknya masalah yang berkenaan dengam manajemen berbasis sekolah ini, maka penulis sengaja membatasi permasalahan sebagai berikut :
1. Apakah ada hubungan pelaksanaan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan ?
2. Seberapa besar pengaruh manajemen berbasis sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan ?
3. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah, maka masalah pokok penelitian ini dirumuskan dalam bentuik pertanyaan.
1. Bagaimana implementasi manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah terhadap Peningkatan Mutu di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kotabumi Lampung Utara.
2. . Bagaimana manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah dan korelasinya terhadap Peningkatan Mutu di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kotabumi Lampung Utara.
4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.
1. Tujuan Penelitian.
Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang implementasi manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kotabumi Lampung Utara dan tujuan khusus penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang implementasi manajemen :
a. Kurikulum di sekolah.
b. Proses belajar mengajar di sekolah.
c. Ketenagaan disekolah
d. Perlengkapan di sekolah.
e. Keuangan di sekolah.
f. Layanan siswa di sekolah.
g. Hubungan sekolah dengan masyarakat di sekolah.
h. Iklim sekolah pada Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kotabumi Lampung Utara.
a. Kerangka Pikir
Manajemen berbasis Sekolah
Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah

1. Prestasi Siswa
2. Peningkatan Disiplin guru
3. Peningkatan Mutu dan kualitas penddidikan
4. Peningkatan Kualitas guru
5. Peningkatan Out Put Siswa

Otonomi Pengelola
Pendidikan

Pendidikan Berbasis
Masyarakat





















Otonomi daerah adalah wewenang daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan undang-undang pasal 1 ayat 2 UU No.22 tahun 1999. Maskum mengajukan beberapa pertimbangan untuk menentukan beberapa pertimbangan untuk menentukan berapa besar fungsi penyelenggaraan pemerintah yang dapat diberikan kepada suatru daerah dalam rangka desenteralisasi adalah :
Disesuaikan dengan potensi dan kondisi lingkungan fisik geografis darah, dan hal- hal lain yang merupakan karakteristik suatu daerah.
Dilakukan melalui penilaian kepada kemampuan administrasi dan kelembaga-
an daerah.
Dilakukan dengan pertimbangan kebutuhan daerah yang bersifat khas dan mendesak, terutama dalam rangka memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, salah satu pelayanan umum pemerintah kepada masyarakat adalah sektor pendidikan.[8]

Desenteralisasi pendidikan adalah sistem manajemen untuk mewujudkan pembangunan pendidikan yang menekankan pada kebhinekaan. Pelaksanaan desenteralisasi pendidikan yang dilatar belakangi oleh setiap daerah memiliki sejarahtersendiri, kondisi dan potensinya sendiri yang berbeda daengan daerah lain.
Berkaitan dengan manajemen berbasis sekolah yaitu : school based management atau school based decision making and management. Konsep dasar sechool based management adalah mengalihkan pengambilan keputusan dari pusat sampai ke level sekolah.
Menurut Sammani, dengan adanya pengalihan kewenangan pengambilan keputusan ke level sekolah, maka sekolah diharapkan lebih mandiri dan mampu menentukan arah pengembangan yang sesuai dengan kondisi dan tuntutan lingkungan masyarakatnya, atau dengan kata lain sekolah harus mampu mengembangkan program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Menurut Osborn & Gaebler, bahwa dalam SBM peran birokrasi pendidikan lebih banyak bersifat guiding dan bukan rowing. Bahwa pendidikan merupakan tangga mobilitas vertikal yang sangat efektif bagi anak dan sekolah merupakan jendela era global.[9]
Dengan adanya program sekolah yang relevan, maka diharapkan sekolah akan mampu mengali partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam pengembangan sekolah, sehingga masyarakat mempunyai rasa memiliki terhadap sekolah.
Pengembangan konsep Komite amat diperlukan baik dalam arti keanggotaan maupun peranannya. Keanggotaan komite hendaknya mencakup masyarakat di luar orang tua peserta didik. Peranan komite sekolah adalah disamping menyumbang dana, tetapi sampai dengan pemikiran bahkan dalam penyusunan rencana pengembangan sekolah dan pemeriksaan akuntabilitas dalam pelaksanaannya.
Menurut Sammani, dengan adanya gagasan untuk menerapkan SBM dalam rangka desentralisasii pendidikan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebnagai berikut :
1. Fakta menunjukkan bahwa berbagai upaya kebijaksanaan pendidikan dirancang dan di implementasikan dari pusat, ternyata sangat kecil dampaknya terhadap pembelajaran di kelas. Misalnya banyak kebijaksanaan tentang penataran guru, pengadaan peralaatan dan buku, bahkan sampai pada perubahan kurikulum tampaknya sangat kecil dampaknya di dalam proses pembelajaran peserta didik. Jika sekolah negeri relatif mendapat intensif, ternyata justru sekolah swasta relatif lebih bebas mengalami perkembangan yang lebih baik dalam meningkatkan kwalitas. Tampaknya kebebasan yang dimilki oleh sekolah swasta justru mendorong suatu dinamika manajemen sekolah dan akhirnya memberikan hasil yang lebih baik.
2. Sekolah memerlukan dukungan yang memadai secaraterus menerus. Akan tetapi pemerintah pusat, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten tidak dapat memenuhi kebutuhan trsebut, karena keterbatasan kemampuan baik tenaga maupun dana. Sementara dominasi pemerintah terhadap operasional pendidikan yang menyebabkan pihak lain enggan untuk berpartisipasi. Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan tersebut maka dukungan masyarakat dan dunia usaha sangat diperlukan. Dunia usaha dan masyarakat lainnya lebih senang bekerjasama dengan lembaga pendidikan yang relatif bebas, dengan alasan mereka dapat memberikan masukan yang signifikan terhadap perkembangan pendidikan di sekolah dan mereka bukan sekedar memberi bantuan dana.
3. Konsekuensi logis sekolah mendapat dukungan dari masyarakat, maka sekolah harus mampu menunjukkan akuntabilitas kepada pemerintah, orang tua peserta didik dan masyarakat sebagai stake-holders. Akuntabilitas akan menjadi titik awal kepercayaan masyarakat atau pihak lainnya dan pada gilirannya akan memberikan dukungan terhadap sekolah.
Pengalaman menunjukkan bahwa pihak lain akan mau memberikan dukungan tersebut akan digunakan dengan baik dan si pembantu dapat mengetahui pertanggung jawabannya.
4. Setiap sekolah dioperasikan dalam situasi yang unik, karena memiliki konteks sosial maupun perkembangan yang unik pula. Meskipun terdapoat hal-hal yang bersifat umum, tetapi justru faktor yang spesifik itulah yang serting kali menentukan dan meminta perhatian khusus dalam operasi sekolah sehari-hari.
5. Sebagai konsekuensi logis dari setiap sekolah yang dioperasikan dalam situasi yang unik, maka sekolah beserta lingkungannya harus dianggap sebagai unit perencanaan, pengambilan keputusan, dan manajemen yang mandidi dan bukan sekedar pelaksanaan dari program yang dirancang dari atas.[10]

Dengan memberikan ruang gerak yang luas diharapkan pada sekolah akan muncul kreativitas, tanggung jawab, dan upaya yang sungguh-sungguh untuk mengembangkan sekolah. SBM akan mendorong tumbuhnya ciri-ciri khusus sekolah sesuai dengan potensi daerah setempat. Oleh karena itu, dalam SBM sekolah harus diberi ruang gerak yang cukup dalam menjabarkan kurikulum. Dengan cara ini setiap sekolah memiliki peluang untuk menjadi sekolah unggul sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
Pelembagaan MPMBS dipandang mendesak sejalan dengan tuntutan masyarakat agar lembaga pendidikan persekolahan dapat dikelola lebih demokratis dibandingkan dengan pola kerja. Persoalan yang utama di sini bulan terletak pada apakah format manajemen sekolah yang di pandu secara sentralistik itu lebih buruk ketimbang pendekatan MPMBS yang memuat pesan demokratisasi pendidikan. Persoalaan yang paling esensial adalah apakah dengan perubahan pendekatan manajemen sekolah itu akan bermasalahat lebih besar dibandingkan dengan format kerja secara sentralistik, terutama dilihat dari kepentingan pendidikan anak.
Maslahat aplikasi MPMBS bagi peningkatan kinerja sekolah dan perbaikan mutu hasil belajar peserta didik pada sekolah-sekolah yang menerapkannya masih harus diuji dilapangan. Menurut Kaizen, “Kemajuan yang dicapai karena perubahan-perubahan kecil yang bersifat kontinyu atau tanpa henti dalam beratus-ratus dan bahkan beribu-ribu detail yang berhubungan dengan usaha menghasilkan produk atau pelayanan”.[11] Menurut Tony Barnes, asumsi yang mendasari perubahan adalah : “ Bahwa kesempurnaan itu sebenarnya tidakl ada. Hal ini bermakna bahwa tidak ada kemajuan, produk, hubungan, sistem, atau struktur yang bisa memenuhi ideal, kondisi ideal itu hanyalah sebuah abstraksi yang diutuju “.[12]
Oleh karena selalu tersedia ruang dan waktu untuk mengadakan perbaikan dan peningkatan dengan jalan melakukan modifikasi, inovasi, atau bahkan imitasi kreatif. Pelembagaan MPMBS dapat dipastikan bahwa aplikasi MPMBS akan mendorong tumbuhnya lembaga pendidikan persekolahan berbasis masyarakat (MPBM), khususnya dibidang pendanaan, fungsi kontrol, dan pengguna lulusan. Penggunaan MPMBS secara ekonomi mendorong masyarakat, khususnya orang tua siswa untuk menjadi salah satu fondasi utama secara finansial bagi operasi sekolah, mengingat pendidikan persekolahan itu tidak gratis (education is not free).
Secara proses masyarakat berhak mengkiritisi kenerja sekolah agar lembaga milik publik ini tidak keluar dari tugas pokok dan fungsi utamanya. Dengan MPMBS adalah keharusan bagi masyarakat untuk menjadi fondasi sekaligus triang penyangga utama pendidikan persekolahan yang berada di tempat masyarakat bermukim.
Manajemen berbasis sekolah merupakan salah satu upaya pemberdayaan sekolah, dalam manajemen berbasis sekolah, pembuatan keputusan untuk sebagian besar berbasis pada kemampuan internal sekolah dan pada potensi masyarakat. Masyarakat yang dimaksud disini adalah orang tua murid atau anggota masyarakat yang memiliki kemampuan sosial, ekonomi, dan kultural tertentu serta peduli terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah, kelompok masyartakat yang peduli terhadap pendidikan seperti kalangan profesional yang memiliki perhatian tinggi terhadap pendidikan dan proses belajar mengajar anak didik.
Menurut Fullan,” Manajemen berbasis sekolah secara kontinu diposisikan sebagai proses pembuatan keputusan untuk melakukan reformasi yang berbasis pada kemampuan internal sekolah, sebuah keyakinan akan tumbuh bahwa strategi baru ini dapat menjadi instrumen peningkatan kinerja sekolah (improved school performance) “.[13]
Peningkatan kerja sekolah sangat memungkinkan merupakan harapan yang tidak realistis kalau MPMBS diterjemahkan sebatas bagi penciptaan keseimbangan otoritas antara sekolah dan instansi di atasnya, apalagi sekedar mengalihkan tugas instansi di atasnya, apalagi sekedar mengalihkan tugas instansi di atasnya ketingkat sekolah.
Pelaksanaan Manajemen berbasis sekolah dan kinerja komunitas sekolah dalam meningkatkan prestasi belajar siswa sangat mungkin menjadi dua sisi yang tidak bersentuhan jika beberapa faktor dominan beberapa peningkatkan prestasi, seperti mutu guru, mutu siswa sebagai masukan, lingkungan belajar yang menyenangkan, kebanggaan siswa terhadap sekolah, disiplin sekolah dan disiplin belajar, ketersedian sumber-sumber belajar, partisipasi orang tua dalam membimbing anaknya di rumah.
Manajemen berbasis sekolah bukan sekedar berbagi wewenang antara diknas dan sekolah, melainkan sebagai upaya memberikan kesempatan kepada sekolah untuk memberdayakan diri dan masyarakat sekitar hingga ketitik optimal. Dengan begitu, sekolah-sekolah memiliki peluang untuk mengemas program-program dan mengimplementasikannya menurut kemempuannya sendiri. Perubahan pola manajemen sekolah dari format konvensional ke MPMBS meniscayakan adanya restrukturisasi (restructuring) atau rekayasa ulang (reengineering) sekolah secara kelembagaan.
Manajemen mutu di lingkungan suatu organisasi non profit termasuk dalam hal ini pendidikan, tidak mungkin diwujudkan jika tidak didukung dengan tersedianya sumber-sumber untuk mewujudkan kualitas proses dan hasil yang akan dicapai. Sumber utama dalam mewujudkan semua pendekatan manajemen adalah organisasi yang kondisinya sehat, yang terdapat berbagai sumber kualitas yang dapat mendukung pengimplementasian manajemen mutu secara maksimal.
Menurut Nawawi ada beberapa sumber dalam meningkatkan mutu dan kualitas dalam pendidikan :
1. Komitmen Pucuk Pimpinan Terhadap Kualitas
Komitmen terhadap kualitas dari pucuk pimpinan (top manager) sangat penting karena berpengaruh langsung pada setiap pembuatan keputusan dan kebijakan, pemilihan dan pelaksanaan program dan proyek, pemberdayaan Sumber daya manusia dan pelaksanaan kontrol. Tanpa komitmen ini tidak mungkin diciptakan dan dikembangkan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen yang berorentasi pada proses menghasilkan suatu (barang atau jasa) dan hasilnya yang berkualitas terutama di lingkungan organisasi non profit di bidang pemerintahan.
2. Sistem Informasi Manajemen
Sumber ini sangat penting karena usaha mengimplementasikan semua fungsi manajemen yang berkualitas sangat tergantung pada ketersediaan informasi dan data yang akurat, cukup / lengkap dan terjamin keterkiniannya (up to date) sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas pokok untuk mewujudkan dan memelihara ekstensi sebuah organisasi non profit. Dengan kata lain, sumber ini sangat besar pengaruhnya pada kemampuan memecahkan masalah secara kualitas, berdasarkan keadaan sebenarnya, sekarang dan kondisinya yang ideal sebagai tolak ukur kualitas yang diinginkan dalam pemecahan setiap masalah organisasi / unit kerja di bidangnya masing – masing. Misalnya usaha melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM secara berkelanjutan, tidak mungkin dilaksanakan tanpa informasi dan data mengenai jumlah dan posisi SDM, kondisi kualitas pelaksanaan pekerjaannya sekarang, jenis pelatihan yang perlu di selenggarakan untuk meningkatkan kualitas SDM dan lain-lain.
3. SDM yang Potensial
SDM dilingkungan organisasi non profit sebagai aset bersifat kuantitatif dalam arti dapat dihitung jumlahnya. Disamping itu, SDM merupakan potensi yang berkuwajiban melaksanakan tugas pokok organisasi nin profit untuk mewujudkan eksistensinya. Kualitas peleksanaan tugas pokok sangat ditentukan oleh potensi yang dimiliki SDM, baik yang telah diwujudkannya menjadi potensi kerja (achievement) maupun yang masih bersifat potensial dan dapat dikembangkan (potential abiliti) apa yang dimilikinya.
Untuk itu hal yang berkaitan dengan ini, jumlah SDM yang banyak, tetapi berkualitas rendah dilingkungan pendidikan tidak sama kemempuannya dibandingkan dengan jumlah SDM yang lebih sedikit tetapi tinggi kualitasnya dalam mewujudkan, mempertahankan, meningkatkan dan mengembangkan eksistensi lingkungan pendidikan yang berkualitas.

4. Keterlibatan Semua Fungsi
Semua fungsi manajemen didalam TQM sebagai sumber kualitas, sama pentingnya satu sama lain, yang sebagai satu kesatuan ibarat sebagai sebuah rantai yang kekuatannyaditentukan oleh mata rantai terlemah. Untuk itu, semua fungsi dilibatkan secara maksimal, sehingga saling menunjang satu sama lain. Fungsi perencanaan harus mempertimbangkan fungsi yang lain, seperti fungsi pengorganisasian, karena akan sulit melekukan pengontrolan program dan proyak yang terdapat didalamnya.
Pemberdayaan semua fungsi tersebut harus dilakukan oleh pengaturan dan penyediaan anggaran yang dapat mendukung pelaksanaan program dan proyak secara efektif dan efesien. Oleh karena itu diperlukan komitmen dan kemempuan yang tinggi dari semua pimpinan untuk melibatkan semua dan setiap fungsi manajemen sebagai sumber kualitasyang berpengaruh pada pelaksanaan PTQ secara keseluruhan. Komitmen dan kemempuan itu harus diawali dari sikap, kesungguhan dan prilaku manajer puncak dan pembantunya secara tenaga fungsional kunci dalam memberikan kebebasan yang terkendali bagi setiap personil.

5. Filsafat Perbaikan Kualitas Secara Berkesinambungan
Sumber kualitas ini bersifat sangat mendasar karena tergantung pada kondisi puncak pimpinan (top manajer) dilingkungan pendidikan yang selalu menghadapi kemungkinan dipindahkan atau dapat memohon untuk dipindahkan dari satu institusi ke instunsi yang sama, tetapi berbeda ruang lingkup kewenangan dan tanggung jawabnya. Sehubungan dengan itu, realisi TMQ tidak boleh digantungkan pada individu yang menjadi puncak pimpinan sebagai sumber kualitas, karena sikap dan prilaku, individu terhadap kualitas dapat berbeda berdasarkan filsafat masing-masing yang tidak sama[14].

Mencermati sumber-sumber kualitas sumber-sumber kualitas dalam pendidikan di atas, maka selanjutnya penting dibicarakan standar kualitas atas produk pendidikan, agar mutu produk yang dihasilkan dapat diukur dan dinilai secara objektif. Di saming itu, dengan adanya standar mutu tersebut, pelaksanaan proses pendidikan akan dapat berjalan dengan efektif dan efesien.
Dalam konteks ini, standar kualitas pendidikan akan dilihat pada proses belajar mengajar yang merupakan bagian penting dari jasa yang disajikan oleh suatu lembaga pendidikan, bahkan merupakan jasa terpenting dari pada jasa lainnya karena roses pembelajaran yang paling utama dibutuhkan oleh pelanggan. Oleh karena itu, standarisasi komponen proses belajar mengajar sangat diusahakan. Komponen-komponen yang utama dari proses pembelajaran itu diantaranya adalah :
Pertama, Standarisasi kurikulum berdasarkan Undang-Undang No.2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum diartikan sebagai “ seperangkat rencana dan pengaturan mengenaii isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran”.
Kemudian pada BAB berikutnya yaitu BAB IX pasal 37 dikemukakan bahwa tujuan dari penyusunan kurikulum adalah :
“……untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan yekhnologi serta kesenian, sesuai dengan jenis-jenis dan jenjang dari masing-masing suatu pendidikan” [15]

Dari defenisi dan tujuan penyusunan kurikulum tersebut diatas, maka sudah sangat jelas sekali bahwa kurikulum sangat terkait dan sekaligus menjadi salah satu instrumen dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Oleh karena itu, menurut Nasutian, dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum hendaknya selalu berlandasan pada prinsip-prinsip : 1) Berorientasi pada tujuan, 2) Adanya relevensi, 3) Efesiensi dan efektifitas, 4) Fleksibelitas, 5) Berkesinambungan, 6) Keterpaduan, 7) Kualitas [16].
Sebagai penjabaran dan implementasi dari kgiatan pendidikan, maka kurikulum harus selalu memperhatukan dan bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, baik itu tujuan yang bersifat lokal, nasional maupun internasional. Maka dari itu, sistem penyampaian kurikulum harus releven dengan kebutuhan masyarakat, tingkat perkembangan dan kebutuhan siswa dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi. Disamping itu pula penyusunan dan pngembangan kurikulum harus juga berpedoman pada prinsip efesiensi dan efektivitas. Efesiensi itu tersebut mengandung pengertian bahwa dalam pengembangan kurikulum harus selalu mempertimbangkan pendayagunaan biaya, waktu dan tenaga yang tersedia secara optimal demi tercapainya suatu tujuan atau efektivitas.
Pada hakekatnya pendidikan bertujuan untuk terciptanya perubahan kearah yang lebih baik, maka kurikulum harus didesain sedemikian rupa sehingga memungkinkan dan memudahkan bagi penyesuaian dalam konteks. Karena proses pendidikan adalah menyangkut perkembangan siswa, maka mata pelajaran yang dirumukan oleh kurikulum harus memperhatikan kesinambungan dan keterpaduan antara suatu topik mata pelajaran dngan yang lainnya. Dengan prinsip kesinambungan dan keterpaduan tersebut diharapkan dapat terbentuknya pribadi-pribadi yang utuh dan bulat.
Dalam konteks era global, yang ditandai dengan semakin sengit dan ketatnya persaingan dalam berbagai aspek kehidupan, maka pengembangan program pendidikan dengan kurikulumnya harus selalu beroreantasi pada pendidikan kualitas dan kualitas pendidikan [17].
Pendidikan kualitas berarti pelaksanaan pembelajaran yang berkualitas sedangkan kualitas pendidikan berorientasi pada hasil pendidikan yang berkualitas, pendidikan yang berkualitas sangat ditentukan oleh derajat kualitas guru, kegiatan pembelajaran, peralatan atau media yang berkualitas dan sebagainya. Adapun hasil pendidikan yang berkualitas, diukur berdasarkan kriteria dan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.
Tampubolon menjelaskan bahwa kualitas kurikulum dapat dilihat terutama dari muatannya yang berupa kopetensi-kopetensi, yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan pelanggannya terutama pelanggan eksternal, internal dan tersier. Disamping kopetensi-kopetensi tersebut, jumlah mata pelajaran yang diperhitungkan dengan waktu juga merupakan sifat dari kualitas. Oleh sebab itu, unsur-unsur kurikulum sangat perlu untuk distandarisasi kualitasnya. Secara umum unsur-unsur kurikulum secara administratif terdiri dari:
1. Daftar mata pelajaran dan kopetensi-kopetensi berdasarkan kebutuhan pelanggan
2. Deskripsi mata pelajaran yang dilengkapi dengan kepustakaan
3. pengelompokkan mata pelajaran sesuai dengan jenis dan tujuan
4. Penyebaran mata pelajaran pada tiap semester
5. dan pengkodean mata pelajaran
Agar kurikulum tetap relevan dengan konteks serta kebutuhan para pelanggan, sebelum penyusunan kurikulum, untuk mengetahui kebutuhan pelanggan haruslah diadakan lebih dahulu. Langkah ini sesuai dengan pemahaman bahwa lembaga pendidikan sebagai salah satu sistem sosial ( social system ) sebagaimana dikemukakan oleh Jacob W. Getzels. Dengan pengertian ini proses yang terjadi di dalam lembaga pendidikan adalah didasarkan input dari lingkungan sehingga dihasilkan output yang akan kembali kelingkungan juga. Maka dari itu, pimpinan lembaga pendidikan harus menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pendidikan dalam arti untuk kebutuhan sekarang ( proses yang berkualitas ) dan masa yang akan datang para peserta didik ( output dan outcome berkualitas ).
Berdasarkan akan kebutuhan itulah ditetapkan kopetensi-kopetensi apa yang perlu direncanakan dan disajikan sebagai jasa dan sampai di mana batasannya. Selanjutnya bisa di ukur penyebarannya dan sebagainya. Untuk lebih memantapkan batas-batas kopetensi yang perlu dilakukan, penting ditetapkan deskripsi mata pelajaran yang dilengkapi dengan kepustakaan yang umum digunakan pada tingkat lokal, Nasional maupun Internasional.
Bila kopetensi-kopetensi yang termuat dalam kurikulum relevan dengan kebutuhan para pelanggan, maka kurikulum tersebut dapat dikatakan berkualitas. Dan jika kopetensi-kopetensi dimaksud disusun berdasarkan unsur-unsur kurikulum diatas dan susunannya itu pula yang dapat menjamin kesesuaian dengan kebutuhan para pelanggan dimaksud tadi, maka semua unsur tersebut merupakan standar kualitas kurikulum dan kurikulum tersebut adalah merupakan kurikulum standar.
Kedua, standarisasi kualitas proses pembelajaran. Perkuliahan adalah sebagai bentuk proses belajar mengajar yang diakhiri kegiatan evaluasi merupakan suatu piranti dalam proses pembelajaran disuatu lembaga pendidikan, karena keduanya sangatlah terkait. Oleh karena itu dalam usaha untuk mencapai hasil yang optimal dan berkualitas maka kedua kegiatan tersebut perlu distandarisasikan. Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam standarisasi perkuliahan dan evaluasi menurut Tampubolon adalah sebagai berikut : 1) langkah-langkah kegiatan dalam proses belajar mengajar dan evaluasi, 2) silabus pembelajaran, 3) uraian materi tiap topik pembelajaran, 4) penyajian termasuk metode materi pembelajaran, 5) materi evalusi, 6) pelaksanaan evaluasi, dan 7) sistem pemberian nilai dan evaluasi.
Ketujuh unsur tersebut sangat perlu untuk distandarisasikan. Standar yang yang telah disusun akan menjadi standar kualitas pembelajaran dan evaluasi. Jika standar tersebut diakui secara nasional maka standar tersebut akan menjadi standar nasional dan seterusnya.
Ketiga, Standar Kualitas Guru. Posisi dan peran guru sebagai pejabat fungsional sangat manentukan dalam usaha peningkatan kualitas dan standarisasi kualitas pendidikan terutama pada kualitas proses belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar, guru memiliki posisi strategis. Asumsi tersebut didasarkan atas fungsi sekolah terutama untuk menengah yang harus mampu memiliki dan melaksanakan program yang kuat dan seimbang.
Menurut Suyanto, pendidikan bagi guru adalah “ strata pendidikan bagi para guru sangat menentukan kualitas proses pembelajaran di suatu lembaga pendidikan, agama menjamin terjadinya transfer informasi – ilmu pengetahuan, keterampilan dan teknologi bagi siswa untuk selanjutnya diamalkan dalam kehidupan masyarakat, maka mutlak diperlukan guru yang memiliki strata atau kompetensi akademik minimal dari S.1. Tingkat pendidikan guru tersebut akan mampu menambah wawasan dan penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan dan teknologi kontemporer yang relevan dalam menghadapi berbagai persoalan yang ada dan berkembang dalam masyarakat”. [18]

Seiring dengan kemampuan akademik dan intelektual tersebut di atas, seorang guru menurut Davies adalah juga seorang manajer. Terutama dalam proses belajar mengajar sehingga seworang guru harus mampu mengelola dan sekaligus memimpin kegiatan proses belajar mengajar dengan baik, efektif dan efesien. Agar dapat melaksanakan tugas tersebut, menurut Tampubolon, guru harus benar-benarr menguasai dan memiliki paling tidak empat kompetensi dasar, yaitu :
1. Bidang ilmu yang menjadi keahliannya.
2. Perencanaan dan penyajian metode pembelajaran dan evaluasi.
3. Prinsip dan filosofi kualitas manajemen mutu terpadu dan prinsip (filosofi ) pendidikan.
4. Sifat pokok kualitas jasa.
Keempat, Standarisasi kualitas siswa. Menurut Tampubolon, adalah “Kedudukan siswa disamping sebagai pelanggan eksternal primer juga menjadi peserta yang sangat penting dalam proses pembelajaran dan evaluasi. Selain menjadi pelanggan eksternal primer, siswa juga merupakan pekerja kunci dalam pendidikan.”[19]
Hal tersebut berarti bahwa peranan siswa juga sangat penting dalam usaha peningkatan kualitas pendidikan. Oleh karenanya, standar kualitas siswa terutama calon siswa perlu ditentukan. Dengan demikian perlu ditempuh langkah-langkah seleksi yang mampu menjaring calon siswa yang benar-benar mempunyai kemampuan intelektual yang memadai dan diharapkan, dalam istilah Tilaar dikenal dengan nama aristokrat intelektual.
Menurut Tilaar, “Seleksi intelektual tersebut bukanlah suatu bentuk diskriminasi atau anti pemerataan dan anti demokrasi dalam pendidikan, melainkan seleksi intelektual adalah suatu mekanisme optimasi sumber daya baik dari subyek yang akan memperoleh privilege pendidikan maupun dilihat dari investasi dana.”[20]
Dalam menentukan standar kualitas calon siswa, setidaknya ada dua faktor yang perlu diperhatikan, yaitu kompetensi dasar dan bakat. Kompetensi dasar dimaksud adalah kemampuan dasar intelektual yang memadai, yang diperlukan untuk melanjutkan pendidikan tertentu dan kompetensi dasar seorang siswa tentu diperoleh dari jenjang pendidikan sebelumnya. Jika jenjang pendidikan sebelumnya mempunyai standar kualitas dan standar kualitas tersebut telah diakui dan dipenuhi maka sebenarnya tidak perlu lagi meragukan kemampuan calon siswa. Bila terpaksa diadakan seleksi, pertimbangannya hanyalah karena keterbatasannya daya tampung suatu lembaga pendidikan.
Adapun bakat adalah merupakan potensi yang kuat bagi seseorang untuk memasuki program tertentu. Faktor ini juga penting dalam menentukan standar kualitas calon siswa. Banyak kegagalan belajar terjadi karena bakat yang berkaitan degan program studi pada lembaga pendidikan tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, suatu lembaga pendidikan perlu menyadarkan para siswa dan orang tua dengan cara memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada mereka tentang suatu program studi pendidikan, termasuk yang diinformasikan adalah peluang dan sekaligus kemungkinan-kemungkinan hambatan yang akan dialami oleh para siswa.




































BAB II
LANDASAN TEORI

A. Hakekat Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS)
MPMBS merupakan suatu pelimpahan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab pengelolaan pendidikan dari birokrasi sentral kepada pengelola terdepan pendidikan yaitu sekolah dan masyarakat. Para pembuat keputusan pendidikan mulai mempercayai suatu paradigma baru, bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan diperlukan suatu reformasi struktur dan pola manajemen pendidikan pada tingkat sekolah.
Manajemen Peningkatan Mutu berbasis sekolah merupakan istilah lain dari School Based Management atau Site Based Management (SBM). Dornseif menyatakan bahwa School Based Management describes a collection of practices in which more people at the school level make decisions for the school. Pendapat yang hampir sama yang agak operasional dikemukakan Marburger yang dikutip Brown mendefinisikan SBM sebagai one which explicitly include shared power with teachers, principals, parent, citizens, and students. SBM bermakna pembagian kekuasaan antara guru, kepala sekolah, orang tua, masyarakat, dan siswa. Pendapat lain dikemukakan Supriono S, dan Achmad Sapari yang menyatakan bahwa MPMBS sebagai formula pengelolaan pendidikan yang berupaya meningkatkan mutu pendidikan, efisiensi, dan pemerataan yang memungkinkan sekolah memiliki otonomi seluas-luasnya yang menuntut peran serta masyarakat secara optimal dan menjamin kebijakan nasional tidak terabaikan.
Ketiga pendapat itu dapat disimpulkan bahwa manajemen berbasis sekolah adalah model pengelolaan pendidikan yang memasukkan pembagian kekuasaan antar komponen sekolah (guru, kepala sekolah, orang tua, warga negara, dan siswa) agar terjadi peningkatan mutu, efisiensi, dan pemerataan.
Konsekuensi dari MPMBS berdasarkan pengertian di atas adalah kebutuhan keterlibatan (involvement) dan keikutsertaan (partisipation) antar semua komponen dalam pendidikan, baik langsung maupun tidak langsung. Dua istilah itu kelihatannya sama, tetapi sebenarnya memiliki makna yang berbeda. Banyak disebutkan bahwa menyebut involvement means very limited opportunities whereby parents undertake activities that have been designed and initiated by the school principal and staff. Keterlibatan (involvement) lebih bermakna orang tua siswa bersifat pasif karena inisiatif semuanya dari kepala sekolah dan stafnya. Sedangkan menurut pendapat Marsh menyebut partisipasi sebagai Participation is to do with sharing or influencing decisions on policy matters and includes an active decision making role in such areas as school policy, staffing, and profesional development of staff, budget, grounds and buildings, management of resources and the school curriculum.
Partisipasi lebih bersifat aktif dalam mempengaruhi keputusan dari semua pihak dalam segala hal yang berkaitan dengan sekolah, baik kebijakan sekolah, formasi kepegawaian, pengembangan profesional staf, anggaran, tanah dan bangunan, pengelolaan sumber daya serta kurikulum sekolah. Kedua istilah ini sesuai pengertian Manajemen Berbasis Sekolah lebih sesuai dan cocok memakai istilah partisipasi, karena semangatnya seiring dan sejalan. Karena menurut konsep yang dikembangkan Depdiknas pada hakekatnya MPMBS merupakan pemberian otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan, orang tua, dan masyrakat) untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional. Dari semua pengertian di atas mengandung maksud bahwa MPMBS itu merupakan wahana untuk pemberdayaan sekolah, keluarga, dan masyarakat secara bersama-sama dalam meningkatkan mutu sekolah. Dengan demikian MPMBS disebut juga dengan istilah Shared Decision-Making (SDM) (Duke and Cannady, karena pembuatan keputusan atau kebijakan sekolah merupakan hasil keterlibatan semua pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dalam dunia pendidikan.[21]
MPMBS bertujuan untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan atau otonomi kepada sekolah dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif. Lebih rincinya manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah bertujuan untuk :
1. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumberdaya yang tersedia.
2. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama.
3. Meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolah, dan
4. Meningkatkan kopetensi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang dicapai.[22]

B. Prinsip-prinsipManajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah

Konsep Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah menurut Indriyanto dalam Sumarno (2000, 5-6) memiliki beberapa prinsip, yaitu:
1. Sekolah sebagai organisasi pembelajaran
2. Struktur organisasi sederhana (short organization)
3. Penataan Peran
4. Penentuan target sekolah (benchmarking)
Uraian mengenai keempat prinsip dalam manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah:
1. Sekolah sebagai organisasi pembelajaran

Mengingat pembelajaran merupakan fungsi utama sekolah, paling tidak ada dua konsekuensi. Sekolah dituntut senantiasa sensitif dengan perubahan di lingkungan sampai dengan ukuran tingkat mikro; apabila sekolah tidak tanggap dengan perubahan sangat besar kemungkinan sekolah akan menjadi penghambat bagi perkembangan masyarakatnya. Misalnya masyarakat sudah membutuhkan kemampuan menghargai perbedaan pendapat, maka sekolah juga harus membentuk kemampuan untuk berbeda pendapat dan menghargai pendapat yang berbeda secara harmonis dengan kepentingan menegakkan prinsip. Sekolah dituntut mampu merumuskan tujuan atau program yang terukur, artinya tingkat keberhasilan sekolah sangat mudah dipantau oleh siapa saja. Guru dan kepala sekolah harus berpegang pada prinsip kerukunan tersebut dalam perencanaan program dan pengalokasian dana pendidikan.

2. Struktur organisasi sederhana (short organization)

Supaya sekolah sebagai suatu organisasi dapat bergerak dengan lincah, gesit, seyogyanya organisasi sekolah bersifat ramping sederhana, dengan jenjang birokrasi yang sependek mungkin. Jarak guru dengan kepala sekolah tidak terlalu jauh, komunikasi intensif dijalin antar segenap komponen-komponen sekolah. Disamping aspek tatanan struktur organisasi, budaya sekolah juga perlu dibangun yang sesuai dengan semangat sebagai suatu organisasi modern misalnya; berorientasi pada pemberian layanan terbaik masyarakatnya, seluruh jajaran sekolah memahami visi dan misi dan dengan sepenuh hati secara berkelanjutan mengupayakan untuk menjadi kenyataan.
3. Penataan Peran

Sebagai suatu organisasi yang dikelola profesionalkan dengan sendirinya melakukan penataan dan pembagian pekerjaan, serta mengisi dengan personal yang paling tepat, sesuai dengan kemampuan sekolah. Termasuk dalam penataan peran ini adalah penataan dan pendayagunaan jaringan kerjasama, koordinasi, serta kontrol.

4. Penentuan Target Sekolah (benchmarking)

Target ini sebaiknya terukur, layak, dan dapat dijangkau oleh sekolah. Target tersebut adalah sebagai berikut:
a. Internal : apa yang ingin dicapai sekarang relatif terhadap kondisi lampau.
b. Eksternal: apa yang ingin dicapai relatif terhadap sekolah lain
c. Fungsional: apa yang ingin dicapai didasarkan pada misi sekolah
d.Generik :apa yang ingin dicapai didasarkan pada kapasitas dan sumberdaya sekolah
Diantara sekian banyak target, barangkali yang patut mendapat perhatian adalah target mengenai mutu dengan berbagai indikatornya seperti: NEM masuk dan NEM lulusan, iklim sekolah, program ekstrakurikuler, dan fasilitas sekolah. Kepala sekolah harus tampil sebagai koordinator diri sejumlah orang yang mewakili berbagai kelompok berbeda di dalam masyarakat sekolah dan secara profesional harus terlibat dalam setiap proses perubahan di sekolah melalui penerapan prinsip pengelolaan kualitas total dengan menciptakan kompetisi dan penghargaan di dalam sekolah itu sendiri maupun sekolah lain.
C. Konsep Dasar MPMBS
MPMBS dapat didefinisikan sebagai pengkoordinasian dan penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan mutu sekolah dalam kerangka pendidikan nasional. Esensinya, MPMBS = otonomi sekolah + pengambilan keputusan partisipatif untuk mencapai sasaran mutu sekola
Otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan/kemandirian, yaitu kemandirian dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri, dan merdeka/tidak tergantung. Istilah otonomi juga sama dengan Istilah “swa”, misalnya swasembada, swakelola, swadana, swakarya, dan swalayan. Jadi otonomi sekolah adalah kewenangan sekolah untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi warga sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pendidikan nasional yang berlaku. Tentu saja kemandirian yang dimaksud harus didukung oleh sejumlah kemampuan, yaitu kemampuan mengambil keputusan yang terbaik, kemampuan berdemokrasi/ menghargai perbedaan pendapat, kemampuan memobilisasi sumber daya, kemampuan memilih cara pelaksanaan yang terbaik, kemampuan berkomunikasi dengan cara yang efektif, kemampuan memecahkan persoalan-persoalan sekolah, kemampuan adaptif dan antisipatif, kemampuan bersinergi dan berkolaborasi, serta kemampuan memenuhi kebutuhannya sendiri.
Pengambilan keputusan partisipatif adalah suatu cara untuk mengambil keputusan melalui penciptaan lingkungan yang terbuka dan demokratik, di mana warga sekolah (guru, siswa, karyawan, orang tua siswa, tokoh masyarakat) didorong untuk terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan yang akan dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan sekolah. Hal ini dilandasi oleh keyakinan bahwa jika seseorang dilibatkan (berpartisipasi) dalam pengambilan keputusan, maka yang bersangkutan akan ada “rasa memiliki” terhadap keputusan tersebut, sehingga yang bersangkutan juga akan bertanggung jawab dan berdedikasi sepenuhnya untuk mencapai tujuan sekolah.
Dengan pengertian di atas, maka sekolah memiliki kewenangan (kemandirian) lebih besar dalam mengelola sekolahnya (menetapkan sasaran peningkatan mutu, menyusun rencana peningkatan mutu, melaksanakan rencana peningkatan mutu, dan melakukan evaluasi pelaksanaan peningkatan mutu) dan partisipasi kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan sekolah merupakan ciri khas MPMBS. Jadi, sekolah merupakan unit utama pengelolaan proses pendidikan, sedang unit-unit diatasnya (Kandep, Kanwil, dan Depdiknas) merupakan pendukungnya, khususnya dalam pengelolaan peningkatan mutu.
Pada sekolah yang menerapkan MPMBS, kepala sekolah memiliki peran yang yang kuat dalam mengkoordinasikan, menggerakkan, dan menyerasikan semua sumber daya pendidikan yang tersedia. Kepemimpinan kepala sekolah merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong sekolah untuk dapat mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolahnya melalui program-program yang dilaksanakan secara terencana dan bertahap. Oleh karena itu, kepala sekolah dituntut mempunyai kemampuan manajemen dan kepemimpinan yang memadai agar mampu mengambil inisiatif/ prakarsa untuk meningkatkan mutu sekolah.
Berdasarkan pengertian di atas dapat difahami bahwa Manajemen Peningkatan mutu memiliki prinsip :
1. Peningkatan mutu harus dilaksanakan di sekolah
2. Peningkatan mutu hanya dapat dilaksanakan dengan adanya kepemimpinan yang baik
3. Peningkatan mutu harus didasarkan pada data dan fakta baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif
4. Peningkatan mutu harus memberdayakan dan melibatkan semua unsur yang ada di sekolah
5. Peningkatan mutu memiliki tujuan bahwa sekolah dapat memberikan kepuasan kepada siswa, orang tua dan masyarakat. (Hand out, pelatihan calon kepala sekolah :2000)
Adapun penyusunan program peningkatan mutu dengan mengaplikasikan empat teknik : a) school review, b) benchmarking, c) quality assurance, dan d) quality control. Berdasarkan Panduan Manajemen sekolah (2000:200-202) dijelaskan sebagai berikut :
a. School review
Suatu proses dimana seluruh komponen sekolah bekerja sama khususnya dengan orang tua dan tenaga profesional (ahli) untuk mengevaluasi dan menilai efektivitas sekolah, serta mutu lulusan.
School review dilakukan untuk menjawab pertanyaan berikut :
1. Apakah yang dicapai sekolah sudah sesuai dengan harapan orang tua
siswa dan siswa sendiri ?
2. Bagaimana prestasi siswa ?
3. Faktor apakah yang menghambat upaya untuk meningkatkan mutu?
4. Apakah faktor-faktor pendukung yang dimiliki sekolah ?
School review akan menghasilkan rumusan tentang kelemahan-kelemahan, kelebihan-kelebihan dan prestasi siswa, serta rekomendasi untuk pengembangan program tahun mendatang.
b. Benchmarking :
Suatu kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu. Benchmarking dapat diaplikasikan untuk individu, kelompok ataupun lembaga.
Tiga pertanyaan mendasar yang akan dijawab oleh benchmarking adalah :
1. Seberapa baik kondisi kita?
2. Harus menjadi seberapa baik?
3. Bagaimana cara untuk mencapai yang baik tersebut?
Langkah-langkah yang dilaksanakan adalah :
1. Tentukan fokus
2. Tentukan aspek/variabel atau indikator
3. Tentukan standar
4. Tentukan gap (kesenjangan) yang terjadi.
5. Bandingkan standar dengan kita
6. Rencanakan target untuk mencapai standar
7. Rumuskan cara-cara program untuk mencapai target
c. Quality assurance
Suatu teknik untuk menentukan bahwa proses pendidikan telah berlangsung sebagaimana seharusnya. Dengan teknik ini akan dapat dideteksi adanya penyimpangan yang terjadi pada proses. Teknik menekankan pada monitoring yang berkesinambungan, dan melembaga, menjadi subsistem sekolah .
Quality assurance akan menghasilkan informasi, yang :
1. Merupakan umpan balik bagi sekolah
2. Memberikan jaminan bagi orang tua siswa bahwa sekolah senantiasa memberikan pelayanan terbaik bagi siswa.
Untuk melaksanakan quality assurance menurut Bahrul Hayat dalam hand out pelatihan Calon kepala sekolah , maka sekolah harus :
1. Menekankan pada kualitas hasil belajar
2. Hasil kerja siswa dimonitor secara terus menerus
3. Informasi dan data dari sekolah dikumpulkan dan dianalisis untuk memperbaiki proses di sekolah
4. Semua pihak mulai kepala sekolah, guru, pegawai administrasi, dan juga orang tua siswa harus memiliki komitmen untuk secara bersama mengevaluasi kondisi sekolah yang kritis dan berupaya untuk memperbaiki.
d. Quality control
Suatu sistem untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan kualitas output yang tidak sesuai dengan standar. Quality control memerlukan indikator kualitas yang jelas dan pasti, sehingga dapat ditentukan penyimpangan kualitas yang terjadi.

D. Karakteristik Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah.
MPMBS memilik karakteristik yang perlu dipahami oleh sekolah yang akan menerapkannya. Karakteristikk tersebut tidak dapat dipisahkan dengan karakteristik sekolah efektif (effektive school) yang dapat dilihat dari segi output, proses dan input. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Output yang diharapkan.
Output sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan oleh proses pembelajaran dan manajemen di sekolah. Pada umumnya, output dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaituy output berupa prestasi akademik (academic achievement) dan output berupa prestasi non akademik (non academic achievement).
2. Proses
Sekolah yang efekltif pada umunya memiliki sejumlah karakteristik proses sebagai berikut :
a. Proses belajar mengajar yang efektivitasnya tinggi.
b. Kepemimpinan sekolah yang kuat.
c. Lingkungan sekolah yang aman dan tertib.
d. Pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif.
e. Sekolah memilikji budaya mutu.
f. Sekolah memiliki “ teamwork” yang kompak, cerdas dan dinamis.
g. Sekolah memiliki kewenangan (kemandirian).
h. Partisipasi yang tinggi dari warga sekolah dan masyarakat.
i. Sekolah memiliki keterbukaan (transparansi) manajemen.
j. Sekolah memiliki kemauan untuk berubah (psikologis dan fisik).
k. Sekolah melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan.
l. Sekolah responsif dan antisifasif terhadap kebutuhan.
m. Komunikasai yang baik.
n. Sekolah memiliki akuntabilitas.
3. Input Pendidikan.
Input pendidikan pendidikan meliputi hal-hal sebagai berikut :
a. Memiliki kebijakan, tujuan dan sasaran mutu yang jelas.
b. Sumberdaya tersedia dan siap
c. Staf yang kompeten dan berdedikasi tinggi.
d. Memiuliki harapan prestasi yang tinggi.
e. Fokus pada pelanggan (khususnya siswa).
f. Input manajemen yang memadai.
E. Fungsi-fungsi Desentralisasi Sekolah
Desenteralisasi pendidikan adalah suatu sistem manajemen untuk mewujudkan pembangunan pendidikan yang menekankan kebenekaan, dalam pelaksanaan desenteralisasi pendidikan dilatar belakangi oleh setiap daerah yang memiliki potensi sendiri. Daerah berfungsi untuk menyusun rencana, merumuskan kebijaksanaan, mengambil keputusan dan menentukan langkah –langkah pelaksanaan pendidikan.
Dalam pelaksanaan desenteralisasi pendidikan tidak berarti menciutkan substansi pendidikan menjadi substansi yang bersifat lokal serta berorentasi pendidikan yang bersifat primodial yang dapat menumbuhkan dalam pendidikan.
Penerapan MPMBS berarti memperdayakan sekolah secara sendiri dan dapat meningkatkan mutu pendidikan masing-masing. Untuk itu konsekuensi logis perubahan penyelenggaraan pendidikan, yaitu dari pola pendidikan lama (sentralistik) menuju kepola manajemen baru (desentralistik) dapat tertuang dalam fungsi-fungsi yang didesentralisasikan kesekolah yaitu : “ (1) Perencanaan dan evaluasi program sekolah, (2) Pengelolaan kurikulum, (3) Pengelolaan proses belajar dan pembelajaran, (4) Pengelolaan ketenagaan, (5) Pengelolaan peralatan dan perlengkapan, (6) Pengelolaan keuangan, (7) Pengelolaan pelayanan siswa, (8) pengelolaan hubungan sekolah-masyarakat, dan (9) Pengelolaan iklim sekolah”.[23]
Maka desentralisasi pendidikan akan mendorong terciptanya kemandirian dan rasa percaya yang tinggi pemerintah darah yang pada gilirannya akan berlomba meningkatkan pelayanan pendidikan bagi masyarakat. Persaingan yang sehat dan kerjasama yang baik antara daerah tentunya akan terus tumbuh dalam suasana keterbukaan komunikasi antara daerah yang dijiwai oleh semangat persatuan dan kesatuan dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional.
Desentralisasi mengandung makna pendelegasian wewenang,baik menyeluruh ataupun sebagian, maka desentralisasii dalam bidang pendidikan harus pula dipandang sebagai pendelegasian seluruh wewenang. Salah satu wujud desentralisasi adalah terlaksananya proses otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan. Fungsi-fungsi akan diuraikan dalam rincian bahasan ini sebagai berikut :
1) Perencanaan dan Evaluasi
Sekolah diberi kewenangan untuk melaksanakan perencanaan sesuai dengan kebutuhannya ( school based plan }. Kebutuhan yang dimaksud misalnya, kebutuhan untuk meningkatkan mutu sekolah. oleh karena itu, sekolah harus melakukan analisis kebutuhan mutu dan berdasarkan hasil tersebut kemudian sekolah membuat rencana peningkatan mutu.
Hal pokok yang perlu diperhatikan oleh sekolah dalam penyusunan rencana adalah keterbukaan kepada semua pihak, yaitu seluruh warga sekolah dan kelompok kepentingan yang terkait adalah dengan Stake holder pendidikan, khususnya orang tua siswa dan masyarakat ( komite sekolah ) pada umumnya. Dengan cara demikian akan diperoleh kejelasan, berapa kemampuan sekolah dan penmerintah untuk menanggung rencana biaya ini, dan berapa sisanya yang harus diotanggung olh orang tua peserta didik dan masyarakat. Dengan keterbukaan rencana ini maka kemugkinan kesulitan memperolh sumber dana untuk melaksanakan rencana ini bisa dihindari.
Untuk maksud tersebut, berdasarkan Kepmendiknas No.044 tahun 2002, BP 3 yang selama ini anggotanya hanya teriri dari orang tua peserta didik diganti menjadi komite sekolah yag anggotannya terdiri dari : orang tua siswa, wakil dari siswa, wakil dari sekolah, wakil dari organisasi propesi, wakil dari pemerintah dan wakil dari publik.
Evaluasi yang memiliki asal usul kemasyarakata dan ilmiah. Desentralisasi sistem pendidikan telah membangkitkan minat yang meningkat terhadap akuntabilitas, responsifitas dan peningkatan mutu sekolah, yang berkenaan dengan evaluasi pendidikan di tingkat sekolah yang diprakarsai dan sebagiannya dikontrol oleh sekolah itu sendiri.
Sekolah yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, khususnya evaluasi yang dilakukan secara internal. Evaluasi internal dilakukan oleh warga sekolah untuk memantau proses pelaksanaan dan untuk mengevaluasi hasil program-program yang telah dilaksanakan. Evaluasi semacam ini sering disebut evaluasi diri. Evaluasi diri harus jujur dan transparan agar benar-benar dapat mengungkapkan informasi sebenarnya.
2.Pengelolaan Kurikulum
Kurikulum yang merupakan rancangan pendidikan yang merangkum semua pengalaman mengajar yang disediakan bagi siswa di sekolah. Dalam kurikulum terintegrasi nilai-nilai, pengetahuan, dan perbuatan pendidik, kurikulum disusun dengan maksud dengan maksud memberikan pedoman kepada para pelaksana pendidikan, dalam proses pembimbingan perkembangan siswa, untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh siswa sendiri, keluarga, maupun masyarakat.
Saylor J.Gallen dan William N.Alexander mengemukakan pengertian kurikulum adalah “ Kurikulum sebagai keseluruhan usaha sekolah untuk mempengaruhii belajar baik berlangsung di kelas, di halaman maupun di luar sekolah “.[24] Sedangkan menurut Galen Tylor, kurikulum adalah “ Kurikulum dalam arti moderen mengandung semua upaya sekolah untuk merangsang anak belajar, baik didalam maupun diluar sekolah.”[25]
Kurikulum memang mengandung varian pemahaman dikalangan masyarakat pendidikan, dari pemahaman yang paling sempit dan yang memahami kurikulum hanya sebagai rencana pelajaran yang ditempuh atau diselesaikan oleh siswa guna mencapai suatu tingkatan tertentu sampai kepada yang memahami kurikulum sebagai aktivitas yang menyangkut semua yang dilakukan dialami peserta didik dalam perkembangan, baik formal maupun informal guna mencapai tujuan pendidikan.
Kelas merupakan tempat untuk melaksanakan dan menguji kurikulum, disana semua konsep, prinsip,nilai, pengetahuan, metode, alat dan kemampuan guru diuji dalam bentuk perbuatan, yang akan mewujudkan aspek-aspek kurikulum yang nyata. Perwujudan konsep, prinsip, dan aspek-aspek kurikulum terletak pada guru. Maka gurulah yang memegang kunci pelaksanaan dan keberhasilan kurikulum, kurikulum diharapkan memberikan landasan, isi, dan menjadi pedoman bagi pengembangan kemampuan siswa secara optimal sesuai dengantuntutan dan tantangan perkembangan masyarakat.
Proses pendidikan ditentukan oleh kurikulum dan evektifitas pelaksanaan nya. Kurikulum itu harus sesuai dengan filsafat dan cita-cita bangsa, perkembangan siswa, pengembangan ilmu dan tekhnologi, serta kemajuan dan tuntutan masyarakat terhadap mutu lulusan lembaga pendidikan itu.
Kurikulum yang dibut oleh pemerintah secara sentralistik adalah kurikulum standar yang berlaku secara nasional. Kondisi sekolah pada umumnya sangat beragam. Oleh karena itu, dalam implementasinya, sekolah dapat mengembangkan (memperdalam, memperkaya, dan memodifikasi), namun tidak boleh mengurangi isi kurikulun yang berlaku secara nasional. Selain itu, sekolah diberi kebebesan untuk mengembangkan kurikulum muatan lokal.
3.Pengelolaan Proses Belajar Mengajar
Kegiatan utama sekolah adalah melaksanakan proses belajar mengajar. Sekolah diberi kebebesan untuk memilih strategi, metode dan tekhnik-tekhnik pembelajaran dan pengajaran yang paling efektif, sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, karakteristik siswa, karakteristik guru dan kondisi nyata sumberdaya yang tersedia di sekolah. Secara umum, strategi/metode/tekhnik pembelajaran dan pengajaran yang berpusat pada siswa (student-centered) lebih mampu memberdayakan pebelajaran siswa.
Kegiatan mengajar tidak dapat dilepaskan dari belajar, sebab keduanya merupakan dua sisi yang harus berjalan. Mengajar merupakan suatu upaya yang dilakukan guru agar siswa belajar. Belajar sesuatu bidang pelajaran yang meliput tiga proses. Pertama, proses mendapatkan atau memperoleh informasi baru untuk melengkapi atau menggantikan informasi yang telah dimiliki atau penyempurnaan pengetahuan yang telah ada.
Kedua, transformasi, yaitu proses memanipulasi pengetahuan agar sesuai dengan tugas yang baru. Transformasi meliputi cara-cara mengelola informasi untuk sampai pada kesimpulan yang lebih tinggi. Ketiga, Proses evaluasi untuk mengecek apakah manipulasi sudah memadai untuk dapat menjalankan tugas mencapai sasaran, apakah kesimpulan yang telah dilakukan dengan seksama dapat dioperasikan dengan baik.
Dalam mempersiapkan bahan pelajaran terlebih dahulu kita susun bahan pelajaran tersebut dalam rentetan episode ( satuan pelajaran ), dalam penyajian bahan pelajaran sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan murid, episode-episode bahan pelajaran dengan beberapa cara, cara yang biasa dilakukan adalah memperpanjang atau memperpendek isi episode, memberikan ganjaran dalam bentuk pujian, pemberian gelar juara, dan sebagainya, mempersiakan pertanyaan yang dapat memberikan motivasi terhadap siswa.
4.Pengelolaan Ketenagaan
Ketenagaan sekolah atau personalia sekolah mencakup para guru (tenaga edukatif) dan para pegawai (tenaga non edukatif). Pengelola ketenagaan, mulai dari analisis kebutuhan, perencaan, rekrutmen, pengembangan, hadiah dan sangsi (rewerd and punishment), hubungan kerja, sampai evaluasi kinerja tenaga kerja sekolah(guru, tenaga administrasi, laborat, dan sebagainya) dapat dilakukan oleh sekolah, kecuali yang menyangkut pengupahan/gajih/ imbalan jasa dan rekrutmen guru pegawai negeri yang sampai saat ini masih ditangani oleh pemerintah pusat.
5.Pengelolaan Fasilitas (Peralatan dan Perlengkapan)
Pengelolaan fasilitas pendidikan merupakan keseluruhan proses perencanaan pengadaan, pendayagunaan, pemeliharaan, perbaikan serta pengembangannya untuk menunjang kegiatan pendidikan. Pengelolaan fasilitas sudah seharusnya dilakukan oleh sekolah. hal ini didasari oleh kenyataan bahwa sekolah yang paling mengetahui kebutuhan fasilitas, baik kecukupan, kesesuaian, maupun kemutakhirannya.
6.Pengelolaan Keuangannya
Dalam suatu lembaga pendidikan, biaya pendidikan adalah salah satu komponem penunjang yang pnting, yang sifatnya melengkapi akan tetapi tidak dapat ditinggalkan.karena itu setiap usaha peningkatan mutu pendidikan selalu mempunyai akibat keuangan. Pengelolaan keuangan terutama pengalokasian/ penggunaan uang sudah sepantasnya dilakukan oleh sekolah. hal ini juga didasari oleh kenyataan bahwa sekolahlah yang penting memahami kebutuhannya sehingga disentralisasi pengelokasian/ penggunaan uang sudah harus dilimpahkan kesekolah. Sekolah juga sudah harus diberi kebebesan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mendatangkan penghasilan, sehingga sumber keuangan tidak semata-mata tergantung pada pemerintah.
7.Pelayanan Siswa
Pelayanan siswa dilakukan agar trasformasi siswa menjadi kelulusan yang dikehendaki oleh pendidikan yang telah ditetapkan agar dapat berlangsung secara efektif dan efesien. Pelayanan siswa, mulai dari penerimaan siswa baru, pengembangan/pembinaan/pembimbingan, penempatan untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi.
8.Hubungan Sekolah-Masyarakat
Hubungan sekolah dan masyarakat adalah usaha koperatif untuk menjaga dan mengembangkan saluran informasi dua arah yang efisien serta saling pengertian antara sekolah, personil sekolah dengan masyarakat. Esensi hubungan sekolah-masyarakat adalah untuk meningkatkan keterlibatan, kepedulian, kepemilikan, dan dukungan dari masyarakat terutama dukungan moral dan finansial dalam arti yang sebenarnya. Hubungan sekolah-masyarakat dari dahulu sudah didesentralisasikan. Oleh karena itu, yang dibutuhkan adalah peningkatan intensitas dan ekstensitas hubungan sekolah-masyarakat.
9.Pengelola Iklim Sekolah
Iklim sekolah (fisik dan non fisik) yang kondosif merupakan prasyarat bagi terselenggaranya proses belajar mengajar yang efektif. Lingkungan sekolah yang aman dan tertib, optimisme dan harapan/ekspektesi yang tinggi dari warga sekolah, kesehatan sekolah, dan kegiatan-kegiatan yang terpusat pada siswa. Iklim sekolah sudah merupakan kewenangan sekolah sehingga yang diperlukan adalah upaya-upaya yang lebih intensif dan ektensif.
Keberhasilan pelaksanaan fungsi-fungsi yang dimaksud memerlukan kinerja, kemampuan leandership, manajerial kepala sekolah dan ketersediaan “resources”. Untuk itu keterlibatan seluruh warga sekolah dan kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah perlu dilakukan. Hal ini akan menjadi tolak ukur brhasil atau tidaknya pelaksanaan menajeman peningkatan mutu berbasis sekolah.
F. Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah Dalam Praktik
Implementasi MPMBS benar akan memberikan sumbangan yang positif terhadap perubahan tingkah laku warga sekolah yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan warga sekolah. Berdasarkjan kewenangan yang diserahkan kepada sekolah, maka hal yang harus dilaksanakan oleh kepala sekolah dan warganya adalah seperti :
1.Perencanaan dan Evaluasi.
a. Mendata sumber daya yang di,iliki sekolah (sarana dan prasara, siswa, guru, staf, dan lingkungan sekitarnya).
b. Menganalisis tingkat kesiapan semua sumber daya sekolah.
c. Kepala sekolah bersama-sama menyususun program peningkatan mutu sekolah untuk jangka panjang, menegah dan jangka pendek.
d. Menyusun skala prioritas program peningkatan mutu untuk program jangka pendek yang akan dilaksanakan satu tahun kedepan.
e. Menyusun sistem evaluasi pelaksanaan program sekolah bersama dengan warga sekjolah.
f. Menyusun RAPBS untuk pragramk satu tahun kedepan.
g. Melakukan evaluasi diri terhadap pelaksanaan program sekolah secara jujurr dan transparan kemudian ditindak lanjuti dengan perbaikan terus menerus.
h. Melakukan refleksi diri terhadap semua program yang telah dilaksanakan.
i. Melatih guru dan tokoh masyarakat dalam implemnentasi MPMBS.
j. Menyelenggarakan lokakarya untuk evaluasi.
2.Pengelolaan Kurikulum.
b. Memahami Kurikulum dan menjabarkan dalam bentuk silabus dan materi pokok.
a. Mengembangkan silabus berdasarkan kurikulum.
b.Mencari bahan ajar yang sesuai dengan materi pokok.
c. Menyusun kelompok guru sebagai penerima program pemberdayaan.
d.Mengembangkan kurikulum (mempedalam, memperkaya, dan memodifikasi) namun tidak boleh mengurangi isi kurikulum yang berlaku secara nasional.
e. Selain itu, sekolah di berikan kebebasan untuk mengembangkan kurikulum muatan lokal
3.Pengelolaan Proses Belajar Mengajar
a. Menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa
b. Mengembangkan model pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran konstektual (Constextual teaching and learning)
c. Jumlah siswa Perkelas Tidak lebih dari 40 siswa
d. Memamfaatkan perpustakaan sebagai sumber belajar
e. Memamfaatkan lingkungan dan sumber daya lain di luar sekolah sebagai sumber belajar.
f. Pemamfaatan laboraturium untuk pemahaman matri.
g. Mengembangkan evaluasi belajar untuk 3 arah (kognitif, afektif, dan psikomotorik)
h. Mengembangkan bentuk evaluasi sesuai dengan materi pokok.
i. Mengintrogasikan life skill dalam proses pembelajaran
j. Menumbuhkan kegemaran membaca
4.Pengelolaan Ketenangan
a. Menganalisa kebutuhan tenaga pendidikan dan non pendidikan
b. Pembagian tugas guru dan staf yang jelas sesuai dengan kemampuan dan keahliannya
c. Melakukan pengembangan staf melalui MGMP , seminar, dll.
d. Pemberian penghargaan (reward) kepada yang berprestasi dan sangsi (punishment) kepad yang melanggar
e. Semua tenaga yang di butuhkan tersedia di sekolah sesuai denga analisa kebutuhan.
5.Pengelolaan Fasilitas (Peralatan dan Pelengkapan)
a. Mengetahui keadaan dan kondisi sarana dan fasilitas
b. Mengadakan alat sarana belajar
c. Menggunakan sarana dan fasilitas sekolah
d. Memelihara dan merawat kebersihan.
6.Pengelolaan Keuangan
a. Semua dana yang di butuhkan dan akan di gunakan di masukan dalam RAPBS
b. Mengelola keungan dengan trasparan dan akuntabel
c. Pembukaan keungan rapih
d. Ada laporan pertanggung jawaban keuangan setiap bulan.
7.Pelayanan Siswa
a. Mengidentifikasikan dan membangun kelompok siswa di sekolah
b. Melakukan proses penerimaan siswa baru dengan trasparan
c. Pengembangan potensi siswa (emosional, spiritual, bakat).
d. Melakukan kegiatan ekstra kurikulum
e. Mengenbangkan bakat siswa (olah raga dan seni)
f. Mengembangkan kreatifitas
g. Membuat majalah dinding
h. Mengikuti lomba-lomba bidang keilmuan dan non keilmuan
i. Mengusahakan biasiswa melalui subsidi silang
j. Fasilitas kegiatan siswa tersedia dalam kondisi baik.
8.Hubungan Sekolah dan Masyarakat
a. Membentuk komite sekolah
b. Menjaga hubungan baik dengan komite sekolah
c. Melibatkan masyarakat dalam menyusun program sekolah, melaksanakan dan mengevaluasi.
9.Pengelolaan Iklim Sekolah
a. Menegakkan di siplin siswa
b. Menciptakan kerukunan beragama
c. Menciptakan keluarga di sekolah
d. Budaya bebas narkoba
Demikian lah hal-hal yang dapat di lakukan kepala sekolah dan segenap warganya dalam rangka impelementasi MPMBS yang efektif. Dalam hal ini di tuntut prubahan-perubahan tingkah laku dan ke mampuan profesional serta manajerial dari semua komponen sekolah di bidang pendidikan agar semua keputusan yang di buat sekolah di dasarkan atas pertimbangan mutu pendidikan.

G.Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan.
Manajemen mutu terpadu di lingkugan suatu oreganisasi non profit termasuk dalam hal ini pendidikan,tidak mungkin diwujudkan jika tidak didukung dengan tersedianya sumber-sumber untuk mewujudkan kualitas proses dan hasil yang akan dicapai. Dalam uraian terdahulu telah dikemukakan bahwa sumber utama dalam mewujudkan semua pendekatan manajemen adalah organisasi yang kondisinya sehat, yang terdapat berbagai sumber kualitas yang dapat mendukung pengimplementasian manajemen mutu secara maksimal. Beberapa di antara sumber-sumber kualitas tersebut adalah :
a. Komitmen Pucuk Pimpinan Terhadap Kualitas.
Komitmen terhadap kualitas dari pucuk pimpinan ( top manager ) sangat penting karena berpengaruh langsung pada setiap pembuatan keputusan dan kebijakan, pemilihan dan pelaksanaan program dan proyek, pemberdayaan SDM dan pelaksanaan kontrol. Tanpa komitmen ini tidak mungkin diciptakan dan dikembangkan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen yang berorentasi pada proses menghasilkan sesuatu ( barang dan jasa ) dan hasilnya yang berkualitas terutama di lingkungan organisasi non profit di bidanf pemerintahan.
b. Sistem Informasi Manajemen.
Sumber ini sangat penting karena usaha mengimpelentasi semua fungsii manajemen yang berkualitas sangat tergantung pada ketersedian informasi dan data yang akurat, cukup/lengkap dan terjamin keterkiniannya ( up to date ) sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas pokok untuk mewujudkan dan memelihara ekstensi sebuah organisasi non profit. Dengan kata lain, sumber ini sangat besar pengaruhnya pada kemampuan memecahkan masalah secara berkualitas, berdasarkan keadaan sebenarnya sekarang dan kondisinya ideal sebagai tolak ukur kualitas yang diinginkan dalam pemecahan setia[ masaah organisasi/unit kerja di bidangnya masing-masing. Misalnya usaha melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM secara berkelanjutan, tidak mungkin dilaksanakan tanpa informasi dan data mengenai jumlah dan posisi SDM, kondisi dan kualitas pelaksanaan pekerjaannya sekarang, jenis pelatihan yang perlu diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas SDM dan lain-lain.
c. SDM yang Potensial
SDM di lingkungan organisasi non profit sebagai aset bersifat kuantitatif dalam arti dapat dihitung jumlahnya. Di samping itu, SDM merupakan potensi yang berkewajiban melaksanakan tugas pokok organisasi non profit untuk mewujudkan ekstensinya. Kualitas pelaksanaan tugas pokok sangat ditentukan oleh potensi yang dimiliki SDM, baik yang telah diwujudkan menjadi prestasi kerja (achievement) maupun yang masih bersifat potensial dan dapat dikembangkan (potensial ability) apa yang dimilikinya.
Untuk itu berkaitan dengan hal ini, jumlah SDM yang banyak tetapi berkualitas rendah di lingkungan pendidikan tidak sama kemampuannya dibandingkan dengan jumlah SDM yang lebih sedikit tetapi tinggi yang berkualitas.
e. Keterlibatan Semua Fungsi
Semua fungsi menejemen di dalam TQM sebagai sumber berkualitas, sama pentingnya satu dengan lainnya, yang sebagai satu kesatuan ibarat sebuah rantai yang kekuatannya ditentukan oleh mata rantai terlemah. Untuk itu, semua fungsi harus dilibatkan secara maksimal, sehingga saling satu sama lain. Fungsi perencanaan harus mempertimbangkan fungsi yang lain, seperti fungsi pengorganisasian karena akan sulit melakukan pengontrolan program dan proyek yang terdapat di dalamnya.
Pemberdayaan semua fungsi tersebut harus diikuti oleh pengaturan dan penyediaan anggaran yang dapat mendukung pelaksanaan program dan proyek secara efektif dan efisien, demikian seterusnya. Oleh karena itulah diperlukan komitmen dan kemampuan yang tinggi dari semua pimpinan untuk melibatkan semua dan setiap fungsi menejemen sebagai sumber kualitas yang berpengaruh pada pelaksanaan TQM secara keseluruhan. Komitmen dan kemampuan itu harus diawali dari sikap, kesungguhan dna prilaku menejer puncak dan pembantunya serta tenaga fungsional kunci dalam memberikan kebebasan yang terkendali bagi setiap personil.
f. Filsafat Perbaikan Kualitas secara Berkesinambungan
Sunber kualitas ini bersifat sangat mendasar karena tergantung pada kondisi pucuk pimpinan (top meneger) di lingkungan pendidikan yang selalu menghadapi kemungkinan dipindahkan atau dapat memohon untuk dipindahkan daru satu institusi ke institusi yang sama tetapi berbeda ruang lingkup kewenangan dan tanggung jawabnya. Sehubungan dengan itu, realisasi TQM tidak boleh digantungkan pada individu yang menjadi pucuk pimpinan sebagai sumber kualitas, karena sikap dan prilaku individu terhadap kualitas dapat berbeda berdasarkan filsafat masing-masing yang tidak sama.[26]
Mencermati sumber-sumber kualitas dalam pendidikan di atas, maka selanjutnya penting dibicarakan standar kualitas atas produk pendidikan, agar mutu produk yang dihasilkan dapat diukur dan dinilai secara obyektif. Di samping itu, dengan adanya standar mutu tersebut, pelaksanaan proses pendidikan akan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
Dalam konteks ini, standar kualitas pendidikan akan dilihat pada proses belajar mengajar yang merupakan bagian penting dari jasa yang disajikan oleh suatu lembaga pendidikan, bahkan merupakan jasa terpenting dari pada jasa lainnya karen proses pembelajaranlah yang paling utama dibutuhkan oleh pelanggan. Oleh karena itu, standarisasi komponen proses belajar mengajar sangat perlu diusahakan. Komponen-komponen yang utama dari proses pembelajaran itu diantaranya adalah :
Pertama, Standarisasi Kurikulum. Berdasarkan Undang-undang No 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum diartikan sebagai…. “seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran” (UU Sisdiknas No 2 Tahun 1989 BAB I Pasal 1 butir ke-9).
Kemudian pada bab berikutnya yaitu pada bab IX pasal 37 dikemukakan bahwa tujuan dari penyusunan kurikulum adalah…. “untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian, sesuai dengan jenis-jenis dan jenjang dari masing-masing suatu pendidikan “ (UU Sisdiknas 1989, h. 64).
Dari defenisi dan tujuan penyusunan kurikulum tersebut di atas, maka sudah sangat jelas sekali bahwa kurikulum sangat terkait dan sekaligus menjadi salah satu instrumen dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Oleh karena itu, menurut Nasution, dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum hendaknya selalu berlandaskan pada prinsip-prinsip : 1) berorientasi pada tujuan, 2) ada relevansi, 3) efesiensi dan efektivitas, 4) fleksibilitas, 5) berkesinambungan, 6) keterpaduan dan 7) kualitas [27].
Sebagai penjabaran dan implementasi dari kegiatan pendidikan, maka kurikulum harus selalu memperhatikan dan bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, baik itu tujuan yang bersifat lokal, nasional, maupun internasional. Maka dari itu, sistem penyampaian kurikulum harus relevan dengan kebutuhan masyarakat, tingkat perkembangan dan kebutuhan siswa dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di samping itu pula penyusunan dan pengembangan kurikulum harus juga berpedoman pada prinsip efesiensi dan efektivitas. Efesiensi tersebut mengandung pengertian bahwa dalam pengembangan kurikulum harus selalu mempertimbangkan pendayagunaan biaya, wkatu dan tenaga yang tersedia secara optimal dami tercapainya suatu tujuan atau efektivitas.
Karena pada hakekatnya pendidikan adalah tujuan untuk teciptanya perubahan ke arah yang lebih baik, maka kurikulum harus didesain sedemikian rupa sehingga memungkinkan dan memudahkan bagi penyesuaian dalam konteks. Karena proses pendidikan adalah menyangkut perkembangan siswa, maka mata pelajaran yang dirumuskan dalam kurikulum harus juga memperlihatkan kesinambungan dan keterpaduan antara satu topik mata pelajaran dengan yang lainnya. Dengan prinsip kesinambungan dan keterpaduan tersebut diharapkan dapat terbentuknya pribadi-pribadi yang utuh dan bulat.
Dalam konteks era global, yang selalu ditandai dengan semakin sengit dan ketatnya persaingan dalam berbagai sapek kehidupan, maka pengembangan program pendidikan dengan kurikulumnya harus selalu beriorentasi pada pendidikan kualitas dan kualitas pendidikan.[28]
Pendidikan kualitas berarti pelaksanaan pembelajaran yang berkualitas sedangkan pendidikan berorientasi pada hasil pendidikan yang berkualitas, pendidikan berkualitas sangat ditentukan oleh derajat kualitas guru, kegiatan pembelajaran, peralatan atau media yang berkualitas dan lain sebagainya. Adapun hasil pendidikan yang berkualitas, diukur berdasarkan kriteria dan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.
Tampubolon menjelaskan bahwa kurikulum dapat dilihat terutama muatannya yang berupa kompetensi-kompetensi, yang menunjukan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan pelanggannya terutama pelanggan eksternal, internal dan tersier. Di samping kompetensi-kompetensi tersebut, jumlah mata pelajaran yang diperhitungkan dengan waktu juga merupakan sifat dari kualitas. Oleh sebab itu, unsur-unsur kurikulum sangat perlu untuk distandarisasi kualitasnya. Secara umum, unsur-unsur kurikulum secara adminisitratif terdiri dari :
1. Daftar mata pelajaran dan kompetensi-komptensi berdarkan kebutuhan pelanggan.
2. Deskripsi mata pelajaran yang dilengkapi dengan pustakawan.
3. Pengelompokan mata pelajaran sesuai dengan jenis dan tujuan.
4. Penyebaran mata pelajaran pada setiap semestar.
5. Pengkodean mata pelajaran.
Agar kurikulum tetap relevan dengan konteks serta kebutuhan para pelanggan, sebelum menyusun kurikulum penelitian tentang dan untuk mengetahui kebutuhan pelanggan haruslah diadakan terlebih dahulu. Langkah ini sesuai dengan pemahaman bahwa lembaga pendidikan sebagai sebuah sistem nasional (social system) sebagaimana dikemukakan oleh Jacob W. Getzels. Dalam pengertian ini, proses yang terjadi di dalam lembaga pendidikan adalah didasarkan input dari lingkungan sehingga dihasilkan output yang akan kembali ke lingkungan juga. Maka dari itu, pimpinan lembaga pendidikan harus mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pendidikan dalam arti untuk kebutuhan sekaran (proses yang berkualitas) dan masa yang akan datang .para peserta didik (outptu dan outcome berkualitas).
Berdasarkan akan kebutuhan itulah ditetapkan kompetensi-kompetensi apa yang perlu direncanakan dan disajikan sebagai jasa dan sampai dimana batasannya, selanjutnya dapat diukur penyebarannya dan sebagainya. Untuk lebih memantapkan batas-batas kompetensi yang perlu dilakukan, penting ditetapkan deskripsi mata pelajaran yang dilengkapi dengan kepustakaan yang umum digunakan pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional.
Bila kompetensi-kompetensi yang termuat dalam kurikulum relevan dengan kebutuhan para pelanggan, maka kurikulum tersebut dapat dikatakan berkualitas. Dan jika kompetensi-kompetensi dimaksud disusun berdasarkan unsur-unsur kurikulum di atas dan susunannya itu pula dapat menjamin kesesuaian dengan kebutuhan para pelanggan dimaksud tadi, maka semua unsur merupakan standar kualitas kurikulum dan kurikulum tersebut adalah merupakan kurikulum standar.
Kedua, Standarisasi Kualitas Proses Pembelajaran. Perkuliahan sebagai bentuk proses belajar mengajar yang diakhiri dengan kegiatan evaluasi merupakan sautu piranti dalam proses pembelajaran di suatu lembaga pendidikan, karena keduanya sangatlah terkait. Oleh karena itu dalam usah untuk mencapai hasil yang optimal dan berkualitas maka kedua kegiatan tersebut perlu distandarisasikan. Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam standarisasi perkuliahan dan evaluasi menurut Tampubulon adalah meliputi hal-hal sebagai berikut :
Langkah-langkah kegiatan dalam proses belajar mengajar dan evaluasi.
Sibus pembelajaran.
Uraian materi tiap topik pembelajaran.
Peyajian termasuk metode materi pembelajaran.
Materi evaluasi.
Pelaksanaan evaluasi.
Sistem nilai dan evaluasi.
Ketujuh unsur tersebut di atas sangatlah perlu untuk distandarisasi. Standar yang telah disusun akan menjadi standar pembelajaran dan evaluasi. Jika standar tersebut diakui secara nasional maka standar tersebut menjadi standar kualitas nasional dan seterusnya.
Ketiga, Standar Kualitas Guru. Posisi dan peran guru sebagai pejabat fungsional sangat menentukan dalam usaha peningkatan kualitas dan standarisasi kualitas pendidikan terutama pada kualitas proses belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar, guru memiliki posisi yang strategis. Asumsi tersebut berdasarkan atas fungsi sekolah terutama untuk tingkat menengah yang harus mampu memiliki dan melaksanakan program yang kuat dan seimbang.
Maka dari itu, strata pendidikan bagi para guru sangat menentukan kualitas proses pembelajaran di suatu lembaga pendidikan guna menjamin terjadinya transfer informasi ilmu pengetahuan, keterampilan dan teknologi bagi siswa untuk selanjutnya diamalkan dalam kehidupan masyarakat. Maka mutlak diperlukan guru yang memiliki strata atau kompetensi akademik minimal S.1. Tingkat pendidikan guru tersebut akan mampu menambah wawasan dan penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan dan teknologi kontemporer yang relevan dalam menghadapi berbagai persoalan yang ada dan berkembang dalam masyarakat.[29]
Seiring dengan kemapuan akademik dan intelektual tersebut di atas, seorang guru menurut Davies adalah juga seorang menejer. Terutama dalam proses belajar mengajar sehingga seorang guru harus mampu mengelola dan sekaligus memimpin kegiatan belajar mengajar dengan baik, efektif, dan efisien. Agar dapat melaksanakan tugas tersebut, menurut Tampubulon, guru harus benar-benar menguasai dan memiliki paling tidak empat kompetensi dasar, yaitu :
1. Dibidang ilmu pengetahuan yang menjadi keahliannya.
2. Perencanaan dan penyajian metode pembelajaran dan evaluasi.
3. Prinsip dan filosofi kualitas Menejemen Mutu Terpadu dan prinsip (filosofi) pendidikan .
4. Sifat pokok kualitas jasa.
Keempat, Standarisasi Kualitas Siswa. Kedudukan siswa disamping sebagai pelanggan eksternal primer juga menjadi peserta yang sangat penting dalam proses pembelajaran dan evaluasi. Selain menjadi pelanggan eksternal primer, siswa juga merupakan pekerja kunci dalam pendidikan[30]. Hal tersebut berarti bahwa peranan siswa juag sangat penting dalam usaha peningkatan kualitas pendidikan. Oleh karenanya, standar kualitas siswa terutama calon siswa perlu ditentukan. Dengan demikian perlu ditempuh langkah-langkah seleksi yang mampu menjaring calon siswa yang benar-benar mempunyai kemampuan intelektual yang memadai dan diharapkan, dalam istilah Tilaar dikenal dengan nama aristokrat intelektual.
Seleksi intelektual tersebut bukanlah bentuk diskriminasi atau anti pemerataan dan anti demokrasi dalam pendidikan. Melainkan seleksi intelektual adalah suatu mekanisme optimasi sumber daya baik dari subyek yang akan memperoleh privilage pendidikan maupun dilihat dari investasi dana.[31]
Dalam menntukan standar kualitas calon siswa, setidaknya ada dua faktor yang perlu diperhatikan, yaitu kompetensi dasar dan bakat. Kompetensi dasar dimaksud adalah kemampuan dasar intelektual yang memadai, yang diperlukan untuk melanjutkan pendidikan tertentu dan kompetensi dasar seorang siswa tentu diperoleh dari jenjang pendidikan sebelumnya. Jika jenjang pendidikan sebelumnya mempunyai standar kualitas dan standar kualitas tersebut diakui dan dipenuhi maka sebenarnya tidak perlu lagi meragukan kemampuan calon siswa. Bila terpaksa diadakan seleksi, pertimbangan hanyalah karena keterbatasannya daya tampung suatu lembaga pendidikan.
Adapun bakar adalah merupakan potensi yang kuat bagi seseorang untuk memasuki program tertentu. Faktor ini juga penting dalam menentukan standar kualitas calon siswa. Banyak kegagalan balajar terjadi karena bakat yang berkaitan dengan program studi pada lembaga pendidikan tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, suatu lembaga pendidikan perlu menyadarkan kepada para siswa dan orang tua dengan cara memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada mereka tentang suatu program studi pendidikan, termasuk yang diinformasikan adalah peluang dan sekaligus kemungkinan-kemungkinan hambatan yang akan dialami oleh para calon siswa.
Berkaitan dengan standar kualitas calon siswa yang belum dapat disusun, karena pendidikan sebelumnya belum ada standar kualitas maka disamping seleksi, perlu juga diusahakan tiga hal sebagai bagian dari jasa suatu lembaga pendidikan. Ketiga hal terebut adalah :
1. Memberikan informasi secukup dan sejelas mungkin kepada para pelanggan tentang program studi yang disediakan oleh suatu lembaga pendidikan dan tentang kompetensi dasar dan bakat yang diperlukan sebagai dasar untuk studi dimaksud. Dengan demikian, maka para pelanggan terutama calon siswa dan orang tua akan mempertimbangkan mana program studi pada lembaga pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya.
Menurut Drummond, tidak ada suatu barang atau jasa yang diadakan dengan baik, bila pelanggan tidak tahu apa faedah yang akan diperolah dari jasa tersebut. Maka dari itu, pelanggan perlu diberi informasi. Memberi informasi, seperti tersebut di atas adalah merupakan salah satu bentuk memberikan pendidikan kepada pelanggan atau calon pekanggan.
2. Unit bimbingan dan konsultasi/penyuluhan (BK/BP) pada suatu lembaga pendidikan akan sangat bermanfaat dan menunjang pelayanan atau jasa yang diberikan oleh pendidikan menengah. Tugas BP/BK ini adalah memberikan pelayanan yang berkaitan dengan hal-hal di atas, baik secara pribadi mapun kelompok sehingga siswa tidak perlu dirugikan dalam arti luas. Selama belajar, siswa dapat mempergunakan jasa bimbingan dan penyuluhan atas berbagai problem yang dihadapinya.
3. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa utuk pindah program, manakala siswa tidak dapat mengikuti proses pembelajaran secara intensif. Kondisi tersebut bisa jadi disebabkan karena kesalahan dalam memilih program pada saat permulaan masuk sekolah. Bila kondisi ini dialami siswa, maka peluang bagi siswa untuk gagal dalam belajarnya akan semakin besar. Oleh karena itu, sebuah lembaga pendidikan akan semakin besar. Oleh karena itu, sebuah lembaga pendidikan harus memberi peluang kepada siswa yang mengalami kondisi tersebut untuk pindah program. Prinsip ini sesuai dengan prinsip Deming yang ke sembilan yaitu hilangkan pembatas-pembatas yang kaku.
4. Standarisasi kualitas alat (instrumen) bantu. Secara umum, alat bantu dalam proses pembelajaran dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu fasilitas pendidikan dan peralatan pendidikan. Fasilitas pendidikan yang dimaksud disini adalah unit penunjang proses pembelajaran, seperti laboratorium, workshop, dan perpustakaan. Pengukuran yang relevan untuk standarisasi fasilitas pendidikan sebagai input dalam menghasilkan outout adalah rasio tersedianya fasilitas dengan jumlah siswa yang menggunakannya. Data seperti ini hanya dapat diungkap melalui pengamatan secara langsung di lapangan ketika melaksanakan penelitian.
Adapun peralatan pendidikan yang dimaksud adalah semua yang diperlukan dalam laboratorium, workshop maupun perpustakaan. Tingkat kelengkapan dari peralatan tersebut lebih penting sebagai indikator efektivitas. Yang menjadi masalah adalah bahwa fasilitas pendidikan tersebut hampir tidak pernah digunakan secara baik dengan tanpa pengarahan, penguasaan dan motivasi dari guru melalui kegiatan mengajar di kelas. Oleh sebab itu, interprestasi efektivitas penguasaan fasilitas pendidikan sebagai indikator input dalam menghasilkan output pendidikan harus dikaitkan dengan pengukuran kualitas proses pembelajaran.
Yang menjadi tujuan utama alat bantu tersebut adalah agar semua kegiatan pendidikan di sebuah lembaga pendidikan dapat berjalan sebagaimana mestinya dengan fokus utama pada kelancaran proses pembelajaran. Oleh karena itu, standarisasi alat bantu ini harus mencakup kecukupan, kesesuaian, dan kesiapan.
Walaupun empat belas prinsip Deming pada mulanya dimaksudkan untuk industri, namun prinsip-prinsip tersebut juga diterapkan dalam pengelolaan institusi atau proses pendidikan pada umumnya. Berikut ini adalah penerapan empat belas prinsip dimaksud dalam pengelolaan pendidikan untuk meraih kualitas :
1. Bulatkan tekad untuk meningkatkan jasa pendidikan secara berkesinambungan untuk mempersiapkan siswa menghadapi berbagai persaingan kehidupan di masa depan, khususnya persaingan dunia kerja.
2. Anut filsofi baru TQM-Menejeman Mutu Terpadu dalam lembaga pendidikan.
3. Jangan bergantung pada sistem evaluasi yang bersifat komperatif dan komptitif untuk mencapai kualitas
4. Kembagangkan kerja sama yang baik dengan orang tua siswa, guru, pegawai, dan semua yang terlibat dalam pengelolaan pendidikan serta direncanakan penggunaan semua peralatan dalam rangka usaha meningkatkan kualitas SDM dan kualitas sendiri secara terus menreus.
5. Perbaiki dan tingkatkan kualitas sistem pengajaran dan pelayanan lainnya secara terus menerus sehingga semuanya berlangsung secara efektif dan efisien.
6. Lembaga pelatihan dan jabatan.
7. Lembaga kepemimpinan yang bermutu dalam pendidikan.
8. Hilangkan rasa takut sehingga setiap orang dapar bekerja dengan penuh rasa percaya diri, kreatif, efektif dan efisien.
9. Tingkatkan kerja sama antara satu-satuan dalam organisasi pendidikan dengan meniadakan pembatasan-pembatasan yang kaku.
10. Hilangkan slogan, pernyataan instruktif dan target berkaitan dengan siswa guru.
11. Hilanglam sistem kuota (target kuantitatif), tujuan dalam bentuk angka berkenaan dengan orang dalam administrasi.
12. Hilangkan penghalang-penghalang bagi berkembangnya rasa bangga bagi kenerja dalam diri setiap siswa, guru dan pegawai.
13. Lembaga program pendidikan dan pelatihan yang mentap untuk meningkatkan kualitas kemampuan setiap orang yang terlibat dalam pengelolaan.
14. Laksanakan transformasi dalam pendidikan dan ikut sertakan setiap orang dalam pelaksanaan tersebut.
Selanjutnya akan diungkapkan konsep Joseph Juruan tentang TQM atau Menejemen Mutu Terpadu. Dalam konsep ini, ia menemukan kaidah 85/18. Kaidah ini dapat juga dipahami dan diterapkan dalam pengelolaan pendidikan. Menurut kaidah tersebut 85 % dari masalah-masalah yang muncul terdapat pada menejemen, karena para menejerlah yang mengendalikan 85 % dari sistem yang terdapat dalam suatu institusi. Oleh karena itu, pembagian tugas secara hirarkhis diperlukan pada setiap lapisan menejemen, seperti menejemen puncak, menejemen menengah dan menejemen karyawan. Fungsi menejemen puncak merumuskan strategi separti visi, misi, tujuan, dan lain-lain. Menejemen menengah berfungsi merumuskan langkah-langkah operasional dan karyawan bertanggung jawab atas pelaksanaan kualitas dimaksud.
Jika diterapkan pada pendidikan di Madrasah Aliyah, maka kepala madrasah dan wakilnya berada pada menejemen puncak. Kepala-kepala bagian perpustakaan, laboratorium, pada menejemen menengah, sedangakan guru, karyawan dan lain-lain berada pada menejemen bawah. Kerja sama tim, dan tim-tim kerja sama perlu sekali dibina dan dikembangkan pada setiap lapisan menejemen dalam rangka untuk meningkatkan kinerja institusi secara keseluruhan (total productivity).
Sedangkan dalam pemikiran pakar Menejemen Mutu yang lain yaitu Philip Crosby, ia memandang bahwa berkaitan dengan hal ini ada dua konsep, yaitu kualitas itu tidak mahal (quality is free) tanpa cacat (zero defect).
Konsep kualitas itu tidak mahal mengandung pengertian bahwa yang membuat mahal pengelolaan kualitas pada dasarnya adalah pekerjaan-pekerjaan yang tidak berkualitas, seperti perencanaan salah, prosedur salah, dan lain-lain. Maka dari itu, setiap kegiatan harus dirancanakan sesempurna mungkin sejak permulaan hingga akhir sehingga tidak ada atau hampir tidak ada kesalahan. Dengan demikian maka jelaslah bahwa kedua konsep tersebut berkaitan erat antara satu dengan yang lainnya.
Prinsip Crosby, sebagaimana dikutip oleh salis juga menggariskan empat belas langkah yang perlu ditempuh dalam melaksanakan prinsip Menejemen Mutu tersebut. Apakah keempat belas langkah tersebut seluruhnya dapat diterapkan di semua tingkat pendidikan atau tidak, hal ini tentu saja banyak tergantung pada tekad dari unsur-unsur pimpinan dan juga kebijakan pemerintah. Tetapi kalaupun langkah-langkah tersebut belum dapat diterapkan setidaknya prinsip-prinsip tersebut senantiasa dapat dijadikan sebagai pedoman dan rujukan.
Selanjutnya Hadar Nawawi, mengimplementasikan prinsip-prinsip Menejemen Mutu dalam pendidikan dengan mempedomani hal-hal berikut :
1. Berfokus pada yang dilayani. Dalam memberikan layanan, suatu sekolah harus mengacu kepada standar tertentu yang diterapkan. Namun standar ini bersifat relatif, artinya ada tolak ukur yang tidak cocok digunakan untuk suatu lingkungan masyarakat dan cocok untuk masyarakat lain. Juga dalam hal ini berarti harus mengenal kondisi masyarakat itu sendiri.
2. Kepemimpinan yang aktif. Dalam Menejemen Mutu, artinya pucuk pimpinan pada semua jenjang dan jabatan harus aktif dan bahkan pro akti dalam menetepkan tolak ukur kualitas dan mewujudkannya dalam pemberian pelayanan umum. Berkaitan dengan hal ini juga, seluruh pimpinan-menejer harus aktif dalam mengimplementasikan kurikulum, mengembangkan media pendidikan, mencari dan melakukan sepervisi dan pengawasan yang berkualitas agar memperoleh hasil berupa kelulusan yang berkualitas.
3. Konsep kualitas/mutu. Dalam menerapkan Menejemen Mutu Terpadu di lingkungan pendidikan, mengembangkan konsep kualitas dengan cara menggunakan sarana berteknologi canggih. Dengan demikian hasilnya akan lebih akurat, obyektif, dan cepat dengan tingkat ketepatan yang tinggi.
4. Pengembangan konsep kualitas/mutu sebagai budaya organisasi. Budaya organisasi yang menjamin pelaksanaan komitmen pucuk pimpinan dan menejer bawahannya dalam menciptakan, mewujudkan, melaksanakan, dan mengontrol pelaksanaan pekerjaan yang berfokus pada kualitas, sangat besar pengaruhnya pada pelaksanaan proses menghasilkan sesuatu dan pada kualitas hasilnya. Dalam budaya seperti itu, pelatihan pengembangan personil, wawasan sikap dan nilai-nilai terhadap pekerjaan, harus dilakukan secara terus menerus.
5. Berfokus pada pemberdayaan SDM. Dalam melaksanakan Menejemen Mutu Terpadu, pucuk pimpinan dan menejer lainnya di lingkungan pendidikan harus memiliki kemampuan dalam memberdayakan SDM potensial yang dimilikinya, dengan cara terus menerus membantu meningkatkan keahlian dan keterampilannya sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan lingkungan pendidikan.
6. Pendekatan pemecahan masalah. Pendekatan ini sangat diperlukan dalam mengimplementasikan Menejemen Mutu Terpadu, yaitu untuk menemukan satu cara yang tinggi tingkat ketepatan/kepastiannya dalam mengambil keputusa dan membuat kebijaksanaan. Pendekatan menejemen ini harus diwujudkan menjadi sikap kepala sekolah sebagai eksekutif di lingkungan pendidikan.
7. Mengenali Partner (rekan kerja). Dalam usaha menignkatkan kualitas, seluruh masyarakat sekitar seharusnya ditempatkan sebagai partner. Anggota masyarakat sebagai partner mungkin saja bersifat individual tetapi mungkin pula terhimpun dalam berbagai organisasi sosial dan kemasyarakatan yang selalu memiliki kepedulian yang besar terhadap pelaksanaan pendidikan.


















BAB III
METODE PENELITIAN

A. Deskriptif Latar, Entri dan Kehadiran Peneliti.
1. Deskripsi Latar
2. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Penelitian ini menfokuskan kajian pada pelaksanaan MPMBS di SMA, khususnya di SMA Negeri 3 Kotabumi Lampung Utara, letak giogtafis sekolah ini berdekatan dengan pemu`kiman penduduk, jauh dari pusat keramaian seperti pasar atau tempat berbelanjaan, industri, terminal bus, stasiun kereta api, tempat pemakaman umum, dan gardu listrik tegangan tiunggi swerta sungai. Dari pengamatan yang dilakukan terkesan bahwa sekolah menengah atas tempat dimana peneliti ini dilakukan adalah tempat cukup baik untuk pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar.
Sekolah dilengkapi dengan sarana sewperti ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang tata usaha, dan ruang bimbingan konseling, sarana pendukung lainnya seperti : perpustakaan, laboratorium fisika, laboratorium kimia, ruang multi media dan komputer, laboratorium bahasaa dan sarana penunjang lainnya seperti cafetaria, lapangan oleh raga musholla dan kamar kecil ( WC ).
Kehidupan sosial di sekolah, terutama interaksi antara personil sekolah dapat dikatakan relatif baik. Dalam hal ini tampaknya para guru berusaha menciptakan hubungan baik antara sesama guru, antara guru dengan kepala sekolah sebagai atasannya, demikian juga dengan petugas lainnya di sekolah seperti staf tata usaha dan penjaga sekolah, sedamgkan hubungan dengan siswa terjalin dengan baik penuh dengan suasana keramahan dan kekeluargaan.
Objek penelitian dipilih karena memenuhi persyaratan, sebagaimana yang di kemukakan oleh Spradley, adalah : a) Sederhana, hanya satu situasi sosial, tunggal. b) Mudah memasukinya c) Tidak begitu kentara dalam melakukan penelitian. d) Mudah memperoleh izin e) Kegiatannya terjadi berulang-ulang.
Pemilihan lokasi dan subjek penelitian tersebut tidak dimaksudkan untuk mewakili seluruh sekolah menengah atas, mlainkan khususnya mempelajari situasi sosial yang berkualitas dengan pelaksanaan manajemen peningkatan mutu berbnasis sekolah. Hal tersebut berdasarkan pada pendapat, bahwa inkuirinaturalistik tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan, dan setiap lingkungan yang memenuhi substantif dan minat teoritis.

BAB IV
KALENDER PENDIDIKAN

No
Kegiatan
Alokasi Waktu
Keterangan

Permulaan tahun pelajaran
Awal Tahun pelajaran
16 Juli 2007

Minggu efektif belajar
36 Minggu
Digunakan untuk kegiatan pembelajaran efektif pada setiap satuan pendidikan

Ujian /ulangan
Ulangan Harian
(2-4 kali/Sem)
Ulangan Blok
(2 Mid dan 2 Semester)
Pada semester 1 UH dilaksanakan 2 kali sebelum pekan Mid (10 Sept-15 Sept 2007) dan 2 kali sesudahnya.
UU Sem. 1 tgl 10 – 17 Desember 2007
Pada semester 2
UH dilaksanakan 2 kali sebelum pekan Mid (10 -15 Maret 2008) dan 2 kali sesudahnya.
UU Sem. 2 tgl 10 – 17 Juni 2008

Hari libur keagamaan
2,5 minggu
1. Libur awal Ramadhan 12 s.d 15 September 2007
2. 2. libur hari Raya Iedul Fitri 8 – 20 Oktober 2007

Pembagian rapor
Akhir semester 1
29 Desember 2007

Jeda antarsemester
2 minggu
Libur semester I ( 1 s.d. 14 Januari 2008)

Ujian Nasional
1 minggu
14 s.d. 16 April 2008

Ujian sekolah
2 minggu
23 April s.d. 4 Mei 2008

Pembagian rapor
Akhir semester 2
30 Juni 2008

Libur akhir tahun pelajaran
2 minggu
2 s.d. 15 Juli 2008

Program remedial
1. sepanjang hari efektif belajar
2. 7 hari efektif
1. Remedial proses
2. Remedial test dilaksankan setelah ujian

Hari libur umum/nasional
2 minggu
Disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah daerah dan pusat

Hari libur khusus
1 minggu
Menjelang hari ulang tahun sekolah
Sebagai bahan latar dan keadaan lingkungan baik fisik dan non fisik yang ada pada SMA N 3 Kotabumi Lampung Utara kami memaparkan gambaran mengenai komponen-komponen penunjang peneitian yang kami lakukan di SMA N 3 Kotabumi baik dari keadaan guru, staf dan kepegawaianya, yakni dalam bagan :
Tabel 1
Keadaan Guru
SMA Negeri 3 Kotabumi Lampung Utara TA 2009/2010


NO
NAMA
GOL
TUGAS MENGAJAR
1
Dra. H. Saripah Sapta RD
IV/a
Kepala Sekolah
2
Dra. Aida sari
IV/a
Bid Sud Matematika
3
Dra. Jenita Nurdin, S.Pd
III/d
Bid Sud Bahasa Indonesia
4
Drs. Mashudi, M.Sc
III/d
Bid Sud Fisika
5
Dra. Erson
III/b
Bid Sud Bahasa Inggris
6
Dra. Arnis Husain
III/c
Bid Sud Kimia
7
Dra. Hj. Minarti
III/b
Bid SudGeografi
8
Dra. Marwati
III/c
Bid Sud Fisika
9
Nuryani, BA
III/b
Bid Sud Bahasa Inggris
10
Dra. Hj. Marsina
III/b
Bid Sud Agama Islam
11
Johari, S.Pd
III/c
Bid Sud Fisika
12
Dra. H. M. Sigit Triono
III/b
Bid Sud Geografi
13
Dra. Tina Riyanti
III/c
Bid Sud Ekonomi
14
Dra. Faridayanti
III/b
Bid Sud
15
Drs. Darul Qotmi
III/c
Sejarah
16
Rahmi Eti, BA
III/d
Kimia
17
Dra. Ambar Winarsih
III/b
Ekonomi
18
Dedi Dariyan, S.Pd
III/a
Bahasa Inggris
19
Dra. Baroroh
III/b
Biologi
20
Dra. Muh. Suharyadi
III/c
Penjas
21
Wiji Astuti, S.Pd
III/b
BP/BK
22
Dra. Yurnalis
III/c
PPKn
23
Dwi Iswantoro
III/b
Kesenian
24
Rina Erlita, S.Pd
III/b
Kesenian
25
Dra. Aswin
III/a
Komputer
26
Idawati , S.Pd
III/d
Ekonomi Akutansi
27
Dra. Siti Mursida
III/b
PAI
28
Ambari, S.Pd
III/a
Sosiologi
29
Dra. Suryati. AS
III/b
Bahasa Inggris
30
Sepriantoni, S.Pd
III/c
Sejarah
31
Dra. Ida Nursanti
III/a
Matematika
32
Drs. Ahmad Farid
III/b
Bahasa Indonesia
33
Yadi Heryadi, S.Pd
III/c
PPKn
34
Diah Nadiah, S.Pd
III/b
Bahasa Inggris
35
Suhirman, S.Pd
III/c
Biologi
36
Yuke Kania Dewi, S.Pd
III/b
Penjas
37
Junaidi, S.Pd
III/a
BP/BK
38
Mugiati, S.Pd
III/b
PPKn
39
Suhirman, SPd
III/a
Kesenian
40
Drs. Anshori
III/c
Kesenian
41
Afizal, S.Pd
III/b
Komputer
42
Askari, S.Pd
III/c
Ekonomi Akutansi
43
Dudung Haryadi, S.Pd
III/b
Saosiologi
44
Nurbaiti, S.Pd
III/b
Bid Sud SBK
45
Wahyudianto
III/c
Bahasa Inggris
46
Ana Riana , S.Pd
III/a
Biologi
47
Maria Agustina, S.Pd
III/c
Penjas
48
Agung Sulistina, S.Pd
III/b
BP/BK
49
Zaidir Yulianti, S.Pd
III/c
PPKn
50
Hendri Sukoco, S.Pd
III/b
Kesenian
51
Dra. Sofyeti
III/b
Kesenian
52
Drs. Syofrizal
III/c
Komputer
53
Alex Suwandi, S.Kom
III/a
Ekonomi Akutansi



Tabel 2
Keadaan Karyawan dan Staf
SMA Negeri 3 Kotabumi Lampung Utara TA 2009/2010


NO
NAMA
GOL
STAF / BAGIAN
KETERANGAN
1
Syamsul Rizal, SH
III/b
Kerpala TU

2
Suryati,
III/b
Bendahara

3
Ratih Alvarida
III/a
Staf Komputer

4
Jum’aini
III/a
Sataf TU

5
Padmo
III/a
Staf Administrasi

6
Rohmad Isro’i
II/d
Staf Administrasi

7
Yukensi
II/d
Staf Administrasi

8
Sukur
II/d
Staf Administrasi

9
Yusi Anggreini
II/c
Staf Administrasi

10
Mardiana Sari
II/c
Staf Komputer

11
Dwi Kemala Sari
II/c
Staf Komputer

12
Fauzal Azhari
II/d
Sataf TU


Tabel 3
Keadaan Siswa
SMA Negeri 3 Kotabumi Lampung Utara TA 2009/2010

NO
KELAS
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
1
I
117
163
280
2
II
111
168
279
3
III
119
147
256
JUMLAH
347
478
825

Tabel 4
Data Siswa yang diterima di Perguruan Tinggi melalui Jalur PMDK
SMA Negeri 3 Kotabumi Lampung Utara TA 2009/2010

NO
Nama Siswa
Perguruan Tinggi
Fakultas
Ket
1
Irfi Ulimas
USM
MIPA Biologi

2
Lia Nitra Kurniawati
Cici Purnama Samosir
IPB
Fak Industri
Fak Statistik

3
Mulia Agisni
Riyan Prakasrsa
Winda Afrina
DIPB
Jaminan Pangan
Jaminan Pangan
Analis Kimia

4
Hari Surya Novan
Denis Clara Monika
Dewi Setiawati
Epiyanti Sipahupar
Ahmad Zuhri H
Indah Puspitasari
Tri aditya
Vina Wijaya
Vika Trisanti
Ramadahn Nawawi
Maria Hadivta
UNILA
FKIP Matamatika
FKIP Fisika
Pertanian
Pertanian
Kehutanan
Agrokoteknologi
Basa Indonesia
PPKn
Ilmu Hukum
Ilmu Pemerintahan
Ilmu Hukum


2. Entri
Entri merupakan cara dan langkah memasuki latar penelitian. Peneliti menyadari bahwa pelaksanaan penelitian kualitatif jika tidak dilakukan secara berhati-hati akan menemui bermacam-macam kendala sewaktu mengumpulkan data. Untuk itu penelitii melakukan pendekjatan secara formal maupun informal kepada pihak terkait. Secara umum kegiatan yang peneliti lakukan untuk dapat masuk kelatar penelitian adalah sebagai berikut :
a).Melakukan Studi Pendahuluan
Kegiatan ini di lakukan untuk lebih mengenal latar penelitian, termasuk tata nilai yang ada di lapangan. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan terhadap lingkungan sekolah serta mengadakan wawancara dengan kepalka sekolah beserta guru baik sevcara formal maupun informal. Hal ini dimaksudkan untuk terjalinnya rapport atau hubungan yang akrab antara peneliti dengan subjek peneliti sehingga dapat menunjang kelancaran pelaksanaan pengumpulan data yang peneliti lakukan.
b).Memasuki Kegiatan Penelitian.
Setelah mengadakan studi pendahuluan, kegiatan sel;anjutnya memasuki latar penelitian dalam rangka pengumpulan data. Pada tahap ini peneliti telah memulai melakukan kegiatan pengumpoulan data dan melakukan analisis terhadap data yang ditemukan selama pengumpulan data dan sampai pada akhir kegiatan pengumpulan data. Bahwa analisis data penelitiankualitatif sepanjang kegiatan penelitian secara terus menerus sampai akhir penelitian.
3. Kehadiran Peneliti
Untuk memperoleh data yang diperlukan maka peneliti hadir di sekolah mengumpulkan data lebih kurang selama 5 bulan, pada penelitian ini derajad/tingkatt kehadiran peneliti pada peran subjek peneliti adalah sebagai pengamat dan pewawancara. Kegiatan ini peneliti jalani dengan penuh ketekunan dan kemudian mencatat semua tindakan dan ucapan-ucapan subjek peneliti selama kegiatan tersebut.
Kehadiran peneliti yang dimaksud adalah kehadiran dalam lapangan penelitian untuk mengumpulkan data yang meliputi kehadiran di SMA N 3 Kotabumi dan lingkungan masyarakat dalam rangka observasi maupun wawancara. Kehadiran pada tempat-tempat tersebut dapat bersifat rutin maupun insidentil dalam pengertian sewaktu rraemerlukan data maka penulis terjun ke lapangan. Sebelum terjun kelapangan penelitian, penulis terlebih dahulu menetapkan target responden yangakan diwawancarai maupun data yang hendak dicari. Secara operasional, kehadiran peneliti di lapangan penelitian dijelaskan sebagai berikut:
a). Kehadiran peneliti di SMA N 3 Kotabumi sifatnya rutin yakni seminggu tiga kali untuk mengamati proses kegiatan belajar sekaligus manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah yang diselenggarakan. Penulis mengumpulkan data primer yakni dengan melakukan wawancara dengan kepala sekolah dan guru maupun mengumpulkan data sekunder khususnya yang terkait dengan keberadaan SMA N 3 Kotabumiseperti sejarah, visi, misi, kegiatan, personalia, siswa, sarana daprasarana.
b). Kehadiran penulis di lingkungan masyarakat bersifat insidental dan dilakukan beberapa kali kesempatan wawancara dengan orang tua/wali. Apabila hasil jawaban dari responden kurang memberikan gambaran terhadap masalah yang ditanyakan, penulis mengalihkan wawancara dengan responden lainnya hingga diperoleh informasi yang akurat. Sebagai sasaran pengumpulan data adalah pihak sekolah maupun orang tua/wali siswa dan tokoh masyarakat terutamaanggotakomitesekolah).
c). Mengingat data sekunder dalam penelitian ini juga melibatkan paparan tentang SMA N 3 Kotabumi, maka penulis juga melakukan pengumpulan data sekunder dengan mengunjungi Perpustakaan SMA N 3 Kotabumiuntuk memperoleh data tentang seluk belum sekolah. Penulis juga mencari artikel-artikel pendukung data penelitian khususnya mengenai manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah.
B. Metode Penelitian
Metode yang dipergunakan adalah metode deskriptif, dengan alasan bahwa dengan metode dan tekhnik ini dapat dilihat kejadian secara wajar dan alamiah. Metode ini sangat releven untuk mengungkapkan pelaksanaan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah.
Dalam metode ini berlaku instrumen utama untuk mengumpulkan data. Glesne dan peshkin, mengemukakan tiga tekhnik pengumpulan data yang dominan yang dilakukan dalm penelitian kualitatif yaitu “ observasi partisipasi, wawancara, dan mengumpulkan data dokumen. Penggunaan tekhnik ini perlu dipertimbangkan secara hati-hati. Dalam metode ini dipakai tiga tekhnik dan dilengkapi dengan tekhnik angket untuk memperoleh data yang lebih komprehensif”.[32]
Pengamatan dilakukan terhadap kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan informen yang berhubungn dengan penyelenggaraan kegiatan manajemen disekolah, khususnya manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Glesne dan peshkin, mengatakan bahwa pengamatan menberikan kesempatan kepada kita untuk mengetahui status orang secara benar, dapat dipelajari dari tangan pertama cara mereka merespon pertanyaan kita, melihat pola tingkah laku dan pengalaman yang diharapkan.
Wawancara dilakukan terhadap kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru dan komite sekolah. Dengan demikian, diharapkan data yang lengkap tentang pelaksanaan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah dapat dikumpulkan dengan sempurna. Hal ini sesuai dengan karakteristik yang dikemukakan oleh Spradley, bahwa inti dari kegiatan etnografi adalah pemahaman makna tentang suatu tindakan dan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam latar sosial yang menjadi latar penelitian. Karena makna yang ada diekspresikan secara langsung dalam bahasa dan ada pula yang dikomunikasikan secara tidak langsung dalam bentuk kata dan tindakan. Tekhnik ini dituntut untuk mengumpulkan data dengan metode utama yaitu pengamatan, wawancara dan menggunakan dokumen sebagai penunjang.
Pandangan tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Bogdan dan Biklen serta Lincoln dan Guba tentang karakteristik penelitian kualitatif, yaitu :
Peneliti dilakukan pada latar alamiah atau pada konteks suatu keutuhan.
Peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data.
Menggunakan metode kualitatif.
Analisis data secara induktif
Menghewndaki arah bimbingan penyusunan teori substantif yag berasak dari data.
Data yang dikumpulkan berupa kata-kata,gambar,dan bukan angka.
Lebih memintingkan segi proses dari pada hasil.
Adanya batas yang ditentukan fokus.
Adanya kriteria khusus untuk keabsahan data.
Desain bersifat sementara.
Hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama.[33]

Dengan demikian, persoalan p[enelitian kualitatif yang menyangkut pelaksanaan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah cocok didekati dengan metode kualitatif. Menurut Spadley, penelitian etnografi cenderung menggunakan pola siklus dalam penelitiannya, dalam arti prosesnya sedapat mungkin dilakukan secara berulang-ulang, siklus penelitian dimulai dengan menyeleksi suatu proyek, membuat catatan mengenai data yang dikumpulkan, dan menganalisis data yang dikumpulkan. Proses ini di ulang beberapa kali tergantung ruang lingkup yang makin lama makin menyempit sejalan pertanyaan-pertanyaan yang timbul kemudian sampai ditulisnya suatu laporan penelitian.
C. Analisis dan Interpretasi Data
1. Metode Analisis Data yang Di gunakan.
Pada metode tekhnik ini analisis data dilakukan secara terus menerus, yaitu delakukan sambil mengumpulkan data. Analisis data yang dipergunakan dalam tekhnik ini adalah analisis perbandingan tetap, menurut Moleong : analisis perbandingan tetap bertujuan untuk melihat adanya : a) Ketepatan kenyataan, b) Generalisasi empiris, c)Penetapan konsep, d) Verifikasi teori, e) Penyusunan teori.“[34]
2.Tahapan-Tahapan Analisa Data
Tahapan-tahapan pelaksanaan analisis perbandingan tetap lebih mengambarkan suatu proses yaitu proses yang lengkap untuk menyusun teori. Proses tersebut menurut Glasser dan Strauss mencakup empat tahap, yaitu : ‘ a.Katagorisasi b. Integrasi teori dan kawasannya c. Pembatasan teori d. Penulisan teori.”[35]
Cara kerja metode perbandfingan tetap dalam kegiatan analisis data dan penafsiran data dapat dijelaskan sebagai berikut :
BAGAN 1
KEGIATAN ANALISA DATA DAN PENAFSIRAN DATA
Penulisan Teori
IV.
Pembatasan Teori
III.
Integrasi Kategori dan Kawasan
II.
Kategorisasi
I.
_________________________________________
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
Kategorisasi
Integrasi kategori dan kawasannya
Pembatasan teori
Penulisan teori
1. Katagorisasi
Pada tahap ini dilakukan penyusunan satuan satuan dengan memberikan kode atau simbol berbentuk huruf atas topik-topik yang penting, Lincoln dan Guba mengemukakan bahwa satuan tersebut karakteristik ada dua yaitu : “ pertama satuan itu harus heuristik berarti mengacu pada suatu pengertian atau satu tindakan yang diperlukan oleh si peneliti atau akan dilakukannya, dan satuan itu hendaknya juga menarik, kedua : satuan itu haruslah merupakan sebuah informasi tambahan selain itu dimasukkan kedalam kelompok kategori yang sesuai.”[36]
Bahwa kategori tidak lain adalah salah satu tumpukan dari seperangkat tumpukan yang disusun atas dasar pemikiran intitusi, pendapat atau kriteria tertentu. Kegiatan selanjutnya yang dilakukan adalah membuat analisis domain dengan menilik hubungan sematik yang sesuai dengan masalah penelitian. Ada sembilan hubungan sematik yang dapat digunakan dalam menentukan domain. Kesembilan hubungan semantik tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :





Tabel 5
Analisis Domain.

Hubungan
Betuk
Contoh-contoh
1. Termasuk

2. Spatial

3. Sebab akibat


4. Rasional


5. Lokasi tempat bertinda

6. Fugsi


7. Alat- Tujuan

8. Urutan

9. Memberi atribut
X adalah termasuk Y

X adalah salah satu tempat di Y

X adalah hasil Y


X adalah tempat melakukan Y


X adalah tempat melakukan Y

X digunakan untuk Y


X adalah cara utuk Y

X adalah langkah (tingkat) dalam Y

X adalah pemberian atribut (ciri-ciri) dari Y
Saksi ahli (adalah sejenis) saksi
Ruang Juri Agung (adalah tempat pengadilan daerah ) terpilih.

Melayani Juri Agung (adalah hasil dari ) karena terpilih

Sejumlah kasus (adalah alasan untuk) perkembangan yang tepat

Ruang Juri Agung (adalah tempat untuk mendengarkan kasus-kasus)

Saksi (digunakan untuk menyajikan bukti

Bersumpah (adalah cara untuk) melambangkan kesucian dengan juri
Mengunjungi penjasa (adalah tingkat dalam) kegiatan juri agung
Otoritas adalah atibut dari jaksa

Sumber : Participant Observation, oleh James P.sproddley, New York. Holt
, Rinchant and Wiston,1980. h.93


Pada penelitian ini, analisis domain yang dipakai adfalah hubungan sematik yang dipilihdari hubungan sematik universal. Pemilihan tersebut berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Hubungan sematik yang digunakan dalam analisis domain dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 6
Hubungan Sematik yang digunakan dalam Analisis Domein.

Hubungan Semantik
B e n t u k
1.Termasuk Jenis
2.Sebab Akibat
3. Fungsi
4. Alat Tujuan
X adalah suatu jenis dari Y
X adalah hasil dari Y
X digunakan untuk Y
X adalah cara melakukan Y

Keterangan :

1) Hubungan semantik termasuk/jenis,yaitu suatu kawasan yangterdiri dari katogori lebih kecil dari “ suatu jenis “

2) Hubungan semantik sebab akibat yaitu suatu kawasan yang terdiri dari kategori-kategori lebih kecil dari “ suatu hasil kegiatan “

3) Hubungan semantik fungsi yaitu suatu kawasan yang terdiri dari kategori-kategori lebih kecil dari “ cara melaksanakan sesuatu “

4) Hubungan semantik alat tujuan yaitu suatu kawasan yangterdiri dari katregori-kategori lebih kecil dari “ caramelaksanakan sesuatu “

2.Integrasi Teori dan Kawasannya
Pada tahap ini sejumlah satuan yag telah diperoleh dibandingkan antara kategori dengan kategori lainnya sehingga menghasilkan suatu integrasi dari beberapa kategori yang selanjutnya akan menghasilkan satu kasatuan utuh.
3.Pembatasan Teori
Pada tahap ini peneliti melakukan reduksi terhadap data yang diperoleh dengan cara memformulasikan teori kedalam seperangkat konsep yang lebih tinggi tingkatan abstraknya, atas dasar keragaman dari seperangkat kategori dan kawasannya. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusdatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan trertulis di lapangan. Jadi reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasikan.
4.Penulisan Teori
Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data catatan-catatan dari setiap kategori yang telah dibuat, kemudian mempelajari kembali catatan-catatan yang telah dibuat kemudian melakukan kegiatan penulisan teori.. Penulisan teori dapat dilakukan secara bertahap antara lain :
a. Menyeleksi audien, dalam hal ini disesuaikan dengan kerangka dan gaya tulisan.
b. Menyeleksi pesan utama yang ingin disampaikan, yaitu berdasarkan tema-tema yang telah dikemukakan.
c. Membuat daftar topik dan kerangka karangan, yaitu membuat idre-ide yang ingin disampaikan.
d. Menulis rancangan kasar masing-masng bagian penulis yaitu menulis hal-hal yang berhubungan dengan kerangka tulisan yang telah dibuat.
e. Memperbaiki kerangka karangan, yaitu dengan membuat sub-sub judul dari kerangka yang telah disusun.
f. Penyunting rancangan kasar mengenai tata bahasa dan gaya tulisan.
g. Menulis kesimpulan.
h. Menulis rancangan akhir dan pengetikan.
3 .Pemeriksaan Keabsahan Data
Setelah sejumlah yang diperlukan diperoleh dantelah dilakukan analisis terhadap data tersebut, maka kegiatan selanjutnya adalah memeriksa keabsahan data. Dalam penelitian ini akan digunakan teknik pemeriksaan keabsahan data, yaitu antara lain : 1. Ketekunan pengamatan 2. Trianggulasi 3. Auditing
a). Ketekunan Pengamatan
Sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya bahwa dalam penelitiankualitatif, peneliti menjadi instrumen utama dalam pengumpulan data. Oleh sebab itu, untuk memperoleh data yang diperlukan secara lengkap dan akurat maka selama melakukan pengumpulan data dengan teknik pengamatan, maka peneliti benar-benar melakukan dengan penuh ketekunan.
b). Triangulasi
Trianggulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada empat macam trianggulasi sebagai terknik pemeriksaan data yang dapat digunakan, yaitu penggunaan sumber, metode, penyidik danm teori. Dalam penelitian ini digunakan trianggulasi sumber,metode, dan teori.
c). Auditing
Auditing adalah suatu cara yang dilakukan untuk memeriksa ketergantugandata. Hal ini dilakukan baik terhadap proses maupun terhadapo hasil atau keluaran. Dengan demikian seluruh proses penelitian mulai dari perencanaan, cara dan proses pengumpulandata, proses analisa data, sampai tahap penulisan lapran penelitian dapat ditelusuri apakah sudah dilaksanakan dengan tepat dan akurat.

D. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada SMA N 3 Kotabumi. Pemilihan sampel dilakukan secara purposive yakni pengambilan sampel didasarkan pada tujuan tertentu yaitu yang dapat memberikan informasi mengenai implementasi MPMBS. Hal ini sesuai dengan pendapat Moleong, ia mengatakan pada penelitian kualitatif tidak ada sampel acak, tetapi hanya ada sampel bertujuan (purposive sampel).

E. Instrumen Pengumpulan Data

1.Variabel Implementasi MPMBS (X)

a. Definisi Konseptual
Implementasi MPMBS di definisikan sebuah strategi untuk memajukan pendidikan dengan mentransfer keputusan penting memberikan otoritas dari negara dan pemerintah daerah kepada individu pelaksana di sekolah.
b. Definisi Operasional

MPMBS adalah operasionalisasi konsep yang masih bersifat potensial (tertulis) yang harus dilaksanakan di sekolah. Secara garis besar ada beberapa cakupan Implementasi MPMBS yang dapat dijadikan tolok ukur: (1) Manaj. Kurikulum, (2) Manaj. Kurikulum, (3) Manaj. Tenaga kependidikan, (4) Manaj. Hubungan Sekolah dengan Masyarakat, (5) Manaj. Sarana dan Prasarana.[37]
c. Kisi-kisi Variabel Implementasi MPMBS (X)

Tabel 7
Kisi-kisi Instrumen Variabel X
Variabel
Dimensi
Indikator
No Butir
Jumlah Soal
Model MPMBS SMA N 3 Kotabumi
1.Manajemen
Kurikulum
--. Perencanaan Program Pengajaran
--. Perencanaan Program engajaran
--. Penyusunan kalender endidikan
--. Penetapan pelaksanaan
--. valuasi belajar
1,2,3,4,5

5
2.Manajemen.
Keuangan
dan
Pembiayaan
-.Perencanaan anggaran
- Sumber keuangan
- Pengeluaran
- Perekrutan pegawai
- Mengadakan pendidikan dan pelatihan
6,7,8,9,10
4

3. Manaj.
Tenaga
kependidikan
-. Pemberhentian pegawai
- Kompensasi
- Reward
7,11,13,14
4

4. Manaj.
Hubungan
sekolah dengan
masyarakat

- Memiliki agenda kegiatan yang dilakukan sekolah (open house,
-. Penerbitan buletin sekolah, santunan kepada kaum dhuafa)
-. Memiliki kerjasama terhadap masyarakat
12,15,16
3
5. Manaj Sarana
dan Prasarana
-. Tersedianya fasilitas
-. Penunjang Pembelajaran
17,18,19,20
4


2. Variabel (Y) Peningkatan Mutu Peningkatan

a. Definisi Konseptual
Mutu Pendidikan adalah kemampuan sekolah dalam pengelolaan secara operasional dan efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan sekolah sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut norma/standar yang berlaku.

b. Definisi Operasional
Yang dimaksud Mutu Pendidikan dalam penelitian ini adalah skor yang diperoleh dari kuisioner mengenai apa saja yang menjadi faktor dalam meningkatkan mutu pendidikan yang mencakup: Siswa, Guru, Kurikulum, KBM, Manajemen Sekolah.

c. Kisi-kisi Variabel Peningkatan Mutu Pendidikan

Untuk menentukan scoring dalam hasil penelitian penulis memberikan lima alternatif jawaban dengan menggunakan skala likert. Dengan ketetapan responden yang menjawab item positif diberi bobot nilai:
a. Alternatif jawaban Selalu di beri skor 5
b. Alternatif jawaban sering di beri skor 4
c. Alternatif jawaban kadang-kadang di-beri skor 3
d. Alternatif jawaban pernah di beri skor 2
e. Alternatif jawaban tidak pernah di beri skor 1
Sedangkan untuk responden yang menjawab item negatif diberi bobot nilai:
a. Alternatif jawabanselalu di beri skor 1
b. Alternatif jawaban sering di beri skor2
c. Alternatif jawaban kadang-kadang di beri skor 3
d. Alternatif jawaban pernah di beri skor 4
e. Alternatif jawaban tidak pernah di beri skor 5
Tabel 7
Kisi-kisi Instrumen Variabel Y

Variabel
Dimensi
Indikator
No Butir
Jumlah Soal
Peningkatan Mutu Kualitas SMA N 3 Kotabumi
1.
Mutu
Siswa

- Kreatifitas siswa
- Nilai
- Output Siswa
- Kemampuan mengajar

1,2,3,4,5

5
2. Mutu
Guru

- Kompetensi Akademik
- Motivasi dalam bekerja
- Melakukan
-. Pengembangan
-. Kurikulum
6,7,8,9,10
4

3. Mutu
Pembelajaran

- Memperbaiki proses belajardikelas dan diluar
kelas
7,11,13,14
4

4. Mutu
belajar siswa

- Melakukan perbaikan
berkesinambungan dalam
berbagai aspek pendidikan
12,15,16
3
5. Mutu
Manajerial
(Pengelolaan)

-. Tersedianya
Sistem managerial dan pengelolaan yang baik dan terbuka.
17,18,19,20
4


F. Teknik pengolahan data dan analisa data

1. Teknik pengolahan data
a. Editing: memeriksa angket-angket yang telah di isi tentang kebenaran dan kelengkapanya, kemudian di kelompokkan sesuai dengan isinya.
b. Tabulating: Membaut tabel-tabel untuk memasukkan jawaban-jawaban responden yang kemudian di cari prosentasinya untuk di analisa.
c. Analiting dan interpretasi: Menganalisa data yang telah di olah secara verbal sehingga hasil penelitian mudah dipahami.
d. Concluding: Memberikan kesimpulan dari hasil analisa dan interpretasi data.
2. Analisa data
Setelah data yang penulis perlukan terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisa data, penulis menggunakan uji hipotesis yang mencakup uji korelasi, uji signifikansi, dan koefisien determinasi. Secara rinci di jabarkan sebagai berikut:




























Tabel 8
Tabel kerja untuk menganalisis data Skor angket mengenai MPMBS dan Peningkatan Mutu Pendidikan pada SMA N 3 Kotabumi Lampung Utara Tahun 2008/2009

NO
X
Y
XY
X2
Y2
1
55
76
4180
3025
5776
2
71
78
5538
5041
6084
3
74
69
5106
5476
4761
4
53
73
3869
2809
5329
5
66
74
4884
4356
5476
6
63
74
4662
3969
5476
7
66
74
4884
4356
5476
8
71
74
5254
5041
5476
9
63
86
5418
3969
7396
10
88
88
7744
7744
7744
11
58
63
3654
3364
3969
12
90
93
8370
8100
8649
13
57
87
4959
3249
7569
14
79
91
7189
6241
8281
15
80
88
7040
6400
7744
16
70
87
6090
4900
7569
17
81
93
7533
6561
8464
18
79
92
7268
6241
8649
19
94
93
8742
8836
4900
20
62
70
4340
3844
7744
21
84
88
7392
7056
7056
22
84
84
5040
3600
7056
23
86
88
7568
7396
7744

1650
1883
136724
121574
155981


a. Uji Korelasi
Untuk mengetahui tingkat korelasi antara hubungan Implementasi MPMBS dengan peningkatan mutu pendidikan, akan menggunakan rumus korelasi Product moment, yaitu salah satui teknik mencari korelasi antara dua variabel dengan rumus:
Rxy 2 = Angka Indek Korelasi “ r” Product Momant
åN 2 = Number of Cases
åXY 2 = Jumlah hasil Perkalian Antara Sektor X dan Sektor Y
åX2 = Jumlah Seluruh Sektor X
åY2 = Jumlah Seluruh Sektor Y

b. Uji Signifikansi
Setelah memperoleh nilai r kemudian untuk mengetahui signifikansi korelasi yang telah ditetapkan, maka dilakukan pengujian signifikansi dengan menggunakan rumus t .
c. Koefisien determinasi
Untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel X terhadap variabel Y dilakukan dengan cara menentukan koefisien determinasi dengan rumus :
KD = r 2 x 100%
Keterangan:

KD = Kontribusi Variabel X terhadap Variabel Y
R2 = Koefisien Korelasi antara variabel X terhadap Variabel Y












BAB IV
HASIL PENELITIAN


A. Deskripsi Data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan menggunakan Instrumen tes Implementasi MPMBS dan peningkatan mutu pendidikan. Angket disebarkan kepada 23 orang guru SMA Negeri 3 Kotabumi yang beralamat di Jalan Sersan Laba Gole No 45 Kecamatan Kotabumi kabupaten Lampung Utara. Untuk dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai identitas guru di guru SMA Negeri 3 Kotabumi, akan disajikan secara umum identitas para responden di maksud, ditinjau dari berbagai aspek.
1. Jenis Kelamin

Jumlah guru yang mengajar di SMA Negeri 3 Kotabumi diantaranya laki-laki 57.5% (23 orang), dan perempuan 42,5% (17 orang). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat grafik dibawah ini.
Grafik I

10
20
0
30
40
50
60
70


Perempuan : 43 %
Laki-laki : 57 %













Gambar I : Perbedaan Jumlah Jenis laki-laki

2. Latar Belakang Pendidikan

Dari hasil Penelitian diperoleh data pendidikan terakhir guru yang mengajar di SMA N 3 Kotabumi sebanyak, 12,5% (5 orang) lulusan Diploma tiga (D 3), 82,5% (33 orang) lulusan Strata satu (S1) ,5% (2 orang) lulusan S-2. Data selengkapnya pada grafik berikut:

Grafik II

10
20
0
30
40
50
80
90


Perempuan : 43 %
Laki-laki : 57 %














Gambar II : Latar Belakang Pendidikan



1. Implementasi MPMBS

Dari hasil penelitian, diperoleh skor dan implementasi MPMBS di SMA Negeri 3 Kotabumi dengan jumlah sampel 23 guru diperoleh nilai rentang rata-rata 53 – 101, nilai rata-rata sebesar 7,14, nilai media sebesar 71, nilai modus sebesar 6,25 dan standar deviasi sebesar 11,80, dengan tes tersebut meliputi Manajemen Kurikulum, Manajemen keuangan, dan pembiayaan manajemen. Tenaga kependidikan manajemen humas, dan manajemen sarana dan prasarana. Susunan daftar distribusi frekuensinya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 9
Distribusi Frekuensi Nilai Nyata Tiap Interval Mengenai Implementasi MPMBS

NO
Interval Kelas
F
Nilai Nyata
1
89 – 94
2
88,5 – 94,5
2
83 – 88
3
82,5 – 88,5
3
77 – 82
4
76,5 – 82,5
4
71 – 76
3
70,5 – 76,5
5
65 – 70
3
64,5 – 70,5
6
59 – 64
4
58,5 – 64,5
7
53 – 58
4
52,5 – 58,5

Dari tabel distribusi frekuensi tersebut dapat dibuat diagram batang / histogram seperti gambar berikut.





























Grafik Histogram
Implementasi MPMBS




4



3,5


3
2,5




2



1,5


1
0,5





0
52,5 58.5 64.5 70.5 76.5 82.5 88.5


Batas Nyata Skor


Selanjutnya untuk mengetahui kecenderungan implementasi MPMBS, digunakan nilai rata-rata skor . Adapun kecenderungan tersebut dibagi dalam tiga katagori ( sangat baik, baik,cukup ) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :


Tabel 10
Kecenderungan rata rata skor nilai pada implementasi MPMBS

Skor
Katagori
Jumlah
Presentase
> 83,5
Sangat Baik
5
21,7 %
59,94 – 83, 54
Baik
14
60,9 %
< 59, 94
Cukup
4
17,4 %


Dengan melihat tabel dan histogram dan dengan menggunakan katagori penilaian diatas, maka kecenderungan implementasi MPMBS adalah sebagai berikut : katagori baik 5 guru ( 21, 7 %), katagori sedang 14 guru ( 60,9 %) katagori kurang 4 guru 9 17,4 %), ini berarti sebagian besar implementasi MPMBS di SMA Negeri 3 Kotabumi dalam katagori baik.
2 Peningkatan Mutu Pendidikan
Pada pengumpulan data peningkatan mutu pendidikan penulis menggunakan angket sehingga diperoleh skor data mengenai peningkatan mutu pendidikan di SMA N 3 Kotabumi dengan jumlah sampel 23 orang guru diperoleh nilai dengan rentang antara 63 – 98, nilai rata-rata sebesar 81, 86, nilai median sebesar 86 nilai modus sebesar 90,1 dan standar deviasi sebesar 8,89. Angket tersebut meliputi : mutu siswa, mutu guru, mutu pembelajaran, mutu kurikulum, mutu menejerial. Susunan distribusi frekuensinya dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 11
Distribusi Frekuensi Nilai Nyata
Dari tiap Interval Mengenai Mutu Pendidikan

NO
Interval Kelas
F
Nilai Nyata
1
93 - 98
3
92,5 – 98,5
2
87 - 92
8
86,5 – 92,5
3
81 - 86
2
80,5 – 86,5
4
75 – 80
2
74,5 – 80,5
5
69 – 74
7
68,5 – 74,5
6
63 - 68
1
62,5 – 68,5

Dari Tabel distribusi frekuensi tersebut dapat dibuat diagram histogram / diagram batang seperti gambar berikut .
Grafik Histogram
Mutu Pendidikan




8



7


6


4


4



3


2
1





0
62,5 68.5 74.5 80.5 86.5 92.5


Batas Nyata Skor



Selanjutnya untuk mengetahui tentang mutu pendidikan , digunakan nilai rata-rata skor . Adapun kecenderungan tersebut dibagi dalam tiga katagori ( sangat baik, baik,cukup ) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 12
Kecenderungan rata rata skor nilai pada Peningkatan Mutu Pendidikan

Skor
Katagori
Jumlah
Presentase
> 90,75
Sangat Baik
6
26,09 %
72,97 – 90,75
Baik
14
60,87 %
< 72,97
Cukup
3
13,04 %

Dengan melihat tabel dan histogram dan dengan menggunakan katagori penilaian diatas, maka kecenderungan tentang mutu pendidikan adalah sebagai berikut : katagori baik 6 guru ( 26, 09 %), katagori sedang 14 guru ( 60,87 %) katagori kurang 4 guru 3 ( 13,04 %), ini berarti sebagian besar Mutu pendidikan di SMA Negeri 3 Kotabumi dalam katagori baik.
B. Analisis Data
1. Pemahaman Warga Sekolah

Dengan diundangkannya UU No. 22 tentang Pemerintahan Daerah pada hakekatnya member! kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurusi kepentingan masyarakat setempat, termasuk dalam ini adalah bidang pendidikan yang diberi keleluasaan untuk mengatur sekolah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan mengarah piada pengelolaan pendidikan berbasis sekolah, dengan memberi kepercayaan yang lebih luas kepada sekolah untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia bagi tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan.
Untuk mencapai tujuan yang terkait dengan implementasi Manajemen peningkatan Mutu Berbasis sekolah ( MPMBS) warga sekolah sangat diperlukan untuk memehami secara meridalam tentang manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Pada dasarnya semua warga SMA N 3 Kotabumi dengan diundangkannya peraturan tersebut semuanya menyambut baik dan positip. Dengan ini berarti peran guru semakin lebih besar dalam mengelola serta merencanakan sekolah. Penerapan MPMBS berarti guru diberi kesempatan untuk ikut mengembangkan tujuan-tujuan sekolah. Dari pernyataan tersebut berarti warga sekolah memiliki kepahaman positip terhadap implementasi MPMBS di SMA N 3 Kotabumi.

2. Pemahaman Warga Sekolah

Dengan diundangkannya UU No. 22 tentang Pemerintahan Daerah pada hakekatnya member! kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurusi kepentingan masyarakat setempat, termasuk dalam ini adalah bidang pendidikan yang diberi keleluasaan untuk mengatur sekolah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan mengarah piada pengelolaan pendidikan berbasis sekolah, dengan memberi kepercayaan yang lebih luas kepada sekolah untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia bagi tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan.
Untuk mencapai tujuan yang terkait dengan implementasi Manajemen peningkatan Mutu Berbasis sekolah MPMBS warga sekolah sangat diperlukan untuk memehami secara meridalam tentang manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Pada dasarnya semua warga SMA N 3 Kotabumi dengan diundangkannya peraturan tersebut semuanya menyambut baik dan positip. Dengan ini berarti peran guru semakin lebih besar dalam mengelola serta merencanakan sekolah. Penerapan MPMBS berarti guru diberi kesempatan untuk ikut mengembangkan tujuan-tujuan sekolah. Dari pernyataan tersebut berarti warga sekolah memiliki kepahaman positip terhadap implementasi MPMBS di SMA N 3 Kotabumi.

B.Partisipasi Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pembelajaran di SMKNegeri1Boyolali.

Tanggung jawab pendidikan tidak hanya terletak pada lembaga pemerintah saja,tetapi juga terletak pada lembaga keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu dukungan danperanserta masyarakat dalam bidang pendidikan sungguh penting dan menentukan. Partisipasimasyarakat dari unsur kerjasama dalam penyelenggaraan MPMBS, SMA N 3 Kotabumitelah menunjukkan indikator kerjasama yang baik. Ini terbukti dari hasil wawancara maupun pengamatan peneliti menghasilkan kesimpulan baik antara warga sekolah maupun dengan masyarakat luar. Juga ada peningkatan kerjasama di banding sebelum adanya penyelenggaraan MPMBS. Bentuk-bentuk hubungan SMA N 3 Kotabumidengan masyarakat baik individu maupun melalui badan-badan secara formal anataralain:
1. Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan/Komitesekolah.

Setiap sekolah atau berbagai sekolah dapat membentuk BP3/ Komite sekolah, badan ini dibentuk untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Badan ini dibentuk atas inisiatip orangtua/wali dan atau masyarakat. Pembetukan BPS/komite sekolah diberitahukan kepada kantor yang bertanggung jawab dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Boyolali. Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan/komite sekolah untuk SMA N 3 Kotabumidibentuk atas dasar musyawarah orangtua/wali murid dan jangkawaktu yang tidak terbatas. Dukungan atau partisipasi masyarakat dalam bentuk pemikiran. Terdapat sumbangan pemikiran dari masyarakat dalam bentuk saran, usul, kritik, dan lain-lain, dalam rangka pengembagan dan peningkatan mutu sekolah atau pendidikan. Untuk menunjang perkembangan serta peningkatan kualitas pendidikan SMA N 3 Kotabumimeiakukan kerjasama dengan Komite sekolah, warga sekolah serta orangtua murid dan masyarakat.
Untuk menampung dan mengakomodasikan usul, kritik, saran, dan pemikiran serta kepentingan sekolah atau pendidikan, sekolah mengadakan pertemuan rutin dengan komite sekolah yang terprogram 4 kali tiap tahun. Sehingga banyak aspirasi warga intern sekolah dan ekstern sekolah (masyarakat) dapat terakomondasi dan dapat terpasilitasi. Sehingga sekolah bersama masyarakat dapat menyediakan media atau sarana yang lebih representatif bersama komite sekolah yang beranggotakan pihak sekolah dan masyarakat serta stakeholders lainnya.
2. Orangtua/Wali siswa.

Selain hubungan dengan komite sekolah, sekolah juga menjalin hubungan baik dengan individu orangtua/wali siswa. Hubungan baik antara sekolah dengan orangtua/wali siswa tersebut akan mempengaruhi hasil pendidikan di sekolah. Mereka saling memberikan informasi tentang perkembangan anaknya baik di sekolah maupun di keluarga, yang berkaitan tentang kemajuan, permasalahan maupun altematif jalan keluarnya sehingga memperoleh hasil yang maksimal. Hubungan dengan orangtua/wali siswa ini dapat dilaksanakan melalui berbagai cara atau teknik antaralain:
a) Rapat Pertemuan; paling tidak pada awal tahun pelajaran, akhir semester, dan akhir
tahun pelajaran sekolah melaksanakan pertemuan dengan orangtu/wali siswa. Pada awal tahun sekolah membicarakan program-program sekolah, pada akhir semester sekolah sekolah menyampaikan laopran hasil belajar siswa, yaitu tentang perkembangan anak, hasil yang dicapai, serta permasalahan yang ada dan pada akhir tahun pelajaran sekolah menyampaikan sesuatu yang terkait dengan perkembangan siswas erta ainnya.
b) Kunjungan ke rumah (homevisit)
Untuk mempererat hubungan sekolah dengan orangtua/wali siswa, sekolah dengan orangtua/wali siswa, pihak sekolah yaitu kepala sekolah atau guru bagian seksi humas mengadakan kunjungan ke rumah orangtua/wali siswa. Maksud kunjungan tersebut adalah untuk memeproleh gambaran tentang latar belakang anak dalam kehidupan keluarga, seperti; kebiasaan sehari-hari, masalah yang dihadapi anak di lingkungan keluarga. Kunjungan sekolah ke rumah dengan maksud untuk peningkatan pelayanan pendidikan dan motivasi belajar siswa. Kunjungan sekolah ke rumah (home visit) yang telak dilaksanakan oleh sekolah, ini sangat diperlukan adanya dukungan atau partisipasi orangtua/wali siswa dan masyarakat dalam bentuk sumbangan pilciran, saran dan material dan sebagainya. Dukungan dari orangtua/wali siswa dapat berupa uang dapat digunakan untuk pembangunan fisik sekolah seperti: renovasi ruang kelas, laboratorium, pagar, tempat parkir, WC, dan bangunan lainnya, untuk pengembangna media pengajaran atau alat peraga, . untuk pengembangan bahan ajar ( komputer untuk PBM, buku, dan lain-lain), untuk pembangunan lingkungan sekolah (halaman, pagar, taman, jalan sekitar, dan lain-lain).
3 Status Sosial dan Ekonomi masyarakat
Kondisi sosial warga masyarakat sekitar sekolah. Warga sekitar sekolah memasuki budaya tentang nilai-nilai kebersamaan. Rata-rata warga di sekitar sekolah menunjang tinggi nilai kerjasama. Disekitar sekolah masih kental budaya primodial karena memiliki sejarah tersediri yaitu pemah dihancurkan oleh penjajah Belanda. Di sekitar sekolah umumnya sudah paham tentang pendidikan. Kondisi ekonomi warga sekitar sekolah pada umumnya masyarakat rata-rata ekonomi menengah ke atas. Untuk kepentingan anak-anaknya, masyarakat sangat
mendukung usaha-usaha sekolah dalam bentuk uang dan pemikiran, ini ditunjang adanya ekonomi orang tua rata-rata menengah keatas, sehingga penyelenggaraan pendidikan berbasis sekolah berjalan dengan baik. sekolah memiliki kemudahan dalam perolehan sumbangan dari masyarakat dalam bentuk uang, barang, maupun pemikiran.
Dari data-data relevansi program MPMBS dengan kondisi lingkungan masyarakat yang telah digali melalui dokumentasi dan wawancara, observasi di atas menunjukkan kondisi yang mendukung pelaksanaan MPMBS di SMA N 3 Kotabumi. Pada aspek ini diharapkan sekolah harus jemput bola untuk membentuk wadah yang refresentatif untuk duduk bersama- sama antara warga sekolah deiigan pihak masyarakat atau stake holders lainnya sebagai wadah untuk memfasilitasi aspirasi dan informasi masyarakat untuk kemajuan atau peningkatan mutu di sekolah. Konsekuensi dari itu, reaksi sekolah yang positif haras tinggi terhadap aspirasi dan informasi dari masyarakat, reaksinya sekolah harus memiliki sikap (attidute) keterbukaan, responsive, dan tindakan nyata terhadap segala aspirasi dan informasi positif untuk kepentingankemajuansekolah.

C. PEMBAHASAN DATA

Konteks SMA N 3 Kotabumi sangat mendukung implementasi MPMBS yang ditunjukkan dengan : kondisi geografis, kondisi iklim organisasi dan pergaulan, kondisi alam sekitar serta dukungan atau partisipasi masyarakat yang cukup kondusif. Hasil penelitian ini mendukung teori yang dikemukakan Suharsimi Arikunto” bahwa dalam keramgka manajemen berbasis sekolah wilayah sekolah bukan hanya terbatas sampai pagar sekolah dengan anggota keluarga yang terdiri dari kepala sekolah, guru, siswa dan staf administrasi saja, tetapi meluas sampai lingkungan masyarakat setempat.
Anggota organisasi sekolah tidak hanya terbatas pada warga masyarakat lokal tetapi siapa saja yang mempunyai kepedulian terhadap urasan sekolah meskipun berdomisili sangat jauh dari sekolah. Input sekolah di SMA N 3 Kotabumi dalam menunjang MPMBS sudadh cukup baik yang dengan kondisi sosial warga sekitar pada umumnya sudah bebas dari tiga buta serta kondisi ekonomi yang cukup baik. SMA N 3 Kotabumi setiap awal tahun pelajaran senantiasa merumuskan visi, misi dan tujuan sekolah dan untuk selanjutnya mensosialisasikan kepada warga masyarakat. Selain itu kualitas intake siswa yang masuk juga cukup baik. Hasil penelitian ini mendukung teori yang dikemukakan Edwart Salis (1993) bahwa input pendidikan yakni berupa sumber daya dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses pendidikan. Input sumber daya pendidikan meliputi sumber daya manusia yaitu kepala sekolah, guru, karyawan pendidik dan sumber daya lainmya yaitu peralatan, perlengkapan, uang dan sebagainya. Proses sekolah pada SMA N 3 Kotabumiterlaksana dengan baik, terutama dalam kegiatan belajar mengajar maupun proses pengambilan keputusan yang melibatkan komite sekolah. Hasil tersebut mendukung teori yang dikemukakan Slamet PH (2000) bahwa manajemen berbasis sekolah sebagai pengkoordinasian dan penyelarasan sumber daya yang melibatkan semua kelompok stakeholder dalam pengambilan keputusan yang partisipatif. Output sekolah yang dalam hal ini dapat diketahui dari prestasi akademik baik berupa nilai NEM dan nilai rapor.
Prestasi akademik siswa SMA N 3 Kotabumicukup baik dan mengalami peningkatan dari tahun ke katahun, namun dari prestasi non akademik memang belum menunjukkan hasil yang signifikan. Hasil tersebut mendukung teori yang dikemukakan Edwart Salis bahwa output sekolah ditunjukkan dengan prestasi yang tinggi berkenaan dengan:
(1) Hasil tes kemampuan akademik, berupa nilai ulangan umum catur wulan atau semester, ujian akhir sekolah maupun ujian akhir nasional, dan sebagainya. (2) prestasi non akademik, seperti prestasi olahraga, kesenian, ketrampilan, dan sebagainya. Outcome di SMA N 3 Kotabumijuga cukup baik terutama ditinjau dari upaya melibatkan semua stakeholder dalam kegiatan sekolah tidak terbatas pada pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendanaan, tetapi juga mengenalkan masyarakat secara intensif akan program-program yang dilaksanakan pihak sekolah .Hasil tersebut sependapat dengan teori Iim Wasliman ada empat hal yang terkait dengan outcome sekolah: prestasi diperoleh melalui pemahaman visi bukan dengan pemaksaan aturan; dan sekolah menghasilkan siswa yang memiliki ilmu pengetahuan, ketrampilan, sikap arif, bijaksana, karakter, dan memaliki kematangan
1. Pengujian Hipotesis
Hipotesis digunakan untuk mengukur ada tidaknya kaitan antara implementasi MPMBS dan Peningkatan mutu pendidikan. Dengan demikian penelitian dilakukan untuk membuktikan berapa besar hubungan antara variabel X dan Variabel Y. Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh dapat kami jabarkan sebagai berikut :
a) Uji Korelasi
Untuk mengetahui dengan jelas nilai koefisien korelasi antara implementasi MPMBS dan peningkatan mutu pendidikan di SMA Negeri 3 Kotabumi , penulis menggunakan rumus korelasi product moment dari person.

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, diperoleh harga indek korelasi (r) sebesar 0,687. Secara kasar atau sederhana dari hasil analisis tersebut, ternyata harga indeks korelasi antara implementasi MPMBS dengan peningkatan mutu pendidikan tidak bertanda negatif, berarti antara kedua variabel tersebut terdapat korelasi positif. Jadi hubungan antara Implementasi MPMBS dan peningkatan mutu pendidikan adalah positif.
Tabel 13
Data perhitungan r tab dan r hit pada uji korelasi

DK
R hit
R tab

Ket


5%
1%
Kesimpulan Data
21
0,678
0,413
0,256
Hubungan antara Implementasi MPMBS dan peningkatan Mutu Pendidikan

b). Uji Signifikasi
`Untuk mengetahui apakah vzriabel bebas (X) memiliki hubungan signifikan atau tidak dengan variabel terikat ( Y) dapat diketahui dengan menggunakan uji t signifikansi yang dilakukan pada taraf signifikansi 2,08 dengan kriteria :
Jika t hit > t tab = Ho diterima
Jika t hit < t tab = Ho ditolak
Berdasarkan perhitungan pengujian signifikansi dapat diketahui harga t hit ( 0,750) ternyata lebih besar jika dibandingkan harga t tab ( 2,08). Berarti terjadi hubungan yang signifikan antara implmentasi MPMBS dengan peningkatan mutu pendidikan.Lebih jelas dapat dilhat pada tabel sebagai berikut :
Tabel 14
Hasil Signifikansi

DK
R hit
R tab

Ket


5%
1%
Kesimpulan Data
21
5,750
2,08

Hubungan antara Implementasi MPMBS dan peningkatan Mutu Pendidikan


c).Koefisien Determinasi

Perhitungan dilakukan guna mengetahui kontribusi Implementasi MBS (X) dengan mutu pendidikan (Y). Berdasarkan perhitungan yang terdapat pada lampiran, maka dapat diketahui kontribusi Variabel X terhadap Variabel Y sebesar rxy =0,678 maka KD=45,96 %. Sehingga kontribusi Implementasi MBS dengan peningkatan mutu Pendidikan sebesar 45,96% dan 44,04 dipengaruhi oleh variabel lain.
d).Pengujian Hipotesis dan Interpretasi data

Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh t hit lebih besar dari t tab (5,750>2,08).
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Implementasi MBS dengan mutu pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi implementasi MBS maka akan semakin tinggi pula mutu pendidikan sekolah tersebut.


BAB V
KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN


A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat dikemukakan berkenaan dengan implementasi MPMBS di
SMA N 3 Kotabumiadalah sebagai berikut:
1. Konteks SMA N 3 Kotabumisangat mendukung implementasi MPMBS yang ditunjukkan dengan : kondisi geografis, kondisi iklim organisasi dan pergaulan, kondisi alam sekitar serta dukungan atau partisipasi masyarakat yang cukup kondusif. Dan Input sekolah di SMA N 3 Kotabumidalam menunjang MPMBS sudah cukup baik yang dengan kondisi sosial warga sekitar pada umumnya sudah bebas dari tiga buta serta kondisi ekonomi yang cukup baik. SMA N 3 Kotabumisetiap awal tahun pelajaran senantiasa merumuskan visi, misi dan tujuan sekolah dan untuk selanjutnya mensosialisasikan kepada warga masyarakat. Pada Proses sekolah pada SMA N 3 Kotabumiterlaksana dengan baik, terutama dalam kegiatan belajar mengajar maupun proses pengambilan keputusan yang melibatkan komite sekolah.
2. Output sekolah yang dalam hal ini dapat diketahui dari prestasi akademik baik berupa nilai NEM dan nilai rapor serta banyaknya siswa yang diterima di Perguruan Tinggi Favorit di seluruh tanah air, baik memalui UMSPTN ataupun melalui PMDK. Prestasi akademik siswa SMA N 3 Kotabumicukup baik dan mengalami peningkatan dari tahun ke kathun, namun dari prestasi non akademik memang belummenunjukkanhasil yangsignifikan. Disamping itu Outcome di SMA N 3 Kotabumijuga cukup baik terutama ditinjau dari upaya melibatkan semua stakeholder dalam kegiatan sekolah tidak terbatas pada pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendanaan, tetapi juga mengenalkan masyarakat secara intensif akan program-program yangdilaksanakan pihak sekolah. Pada hasil Terdapat hubungan yang positif antara Implementasi MBS dengan mut Pendidikanyang ditunjukkan oleh hasil hasil perhitungan dari koefisien korelasi (r) yaitu 0,678.
3. Keberartian hubungan didapat dari uji dengan hasil t hitung (5,75), ternyata lebih besar jika dibandingkan dengan harga t tabel ( 2,08). Artinya terdapat hubungan positif dan signifikan antara Implementasi MBS dan Peningkatan mutu Pendidikan. Kontribusi Implementasi MBS dengan peningkatan mutu pendidikan ditunjukkan oleh hasil dari perhitungan koefisien determinan, dengan perolehan nilai sebesar 45,96%. Berdasarkan angka yang didapat menunjukkan bahwa Implementasi MBS sangat berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan. Dengan eratnya keterkaitan antara Menejemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah ( MPMBS) dengan Peningkatan Mutu Pendidikan di SMA N 3 Kotabumi Lampung Utara dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan MPMBS terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan Sudah dilaksanakan secara optimal maka dalam hal ini Proses MPMBS terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan hasilnya sangat signifikan dan dapat digeneralisasikan dalam penerapan sekolah.
B. Implikasi

Implikasi yang dapat dikemukakan berdasarkan hasil penelitian ini adalah :
1. Konteks sekolah pada masa datang akan menjadi faktor yang menentukan terlebih dengan akan diberlakukannya otonomi pendidikan.
2. Input sekolah ternyata mempengaruhi kualitas output yang artinya bahwa input yang baik merupakan bibit bagi output yang baik pula sehingga perlu meningkatkan kualitasinput
3. Proses sekolah yang melibatkan semua stakeholder menjadi pusat pengolahan input sehingga keberhasilan memproses input akan menghasilkan output yang baik. Dalam rangka otonomi pendidikan maka semua stakeholder pada masa mendatang dapat dilibatkan secarapenuh.
4. Output sekolah yang merupakan cerminan dari kualitas proses yang telah dilaksanakan sehingga evaluasi terhadap output merupakan bahan yang akurat untuk menentukan letak kelemahan sistem.
5. Outcome secara lebih luas mencerminkan (1) kemampuan akdemik, (2) partisipasi, (3) kemampuan sosial, dan (4) keberhasilan siswa dalam ekonomi yang menjadi tolok ukur keberhasilan implementasi MPMBS yangdilaksanakanolehsuatusekolah.
C. Saran-saran

1. Penentu Kebijakan
Para penentu kebijakan hendaknya secara sadar dan terbuka memanage konteks, input, proses dan output sekolah dengan baik karena kesemuanya itu menjadi penenti mutu pendidikan serta mengintegrasikan semua komponen sekolah dalam kegiatan sekolah.
2. Pengguna
Menjadi bahan referensi bagi penelitian sejenis sekaligus dasar untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai pola manajerial sekolah.
3. Peneliti Berikutnya
Pada tataran empirik, melibatkan stakeholder dalam konteks, input, proses dan output belum dapat terlaksana sebagaimana teoritisnya sehingga perlu upaya untuk meneliti salah satu faktor yang memungkinkan.





















Responden
Guru SMAN 3 Kotabumi



KUISIONER
IMPLEMENTASI MPMBS

Petunjuk pengisian angket :
A. Isilah identitas anda pada tempat yang telah disediakan
B. Berilah tanda ceklist (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan keadaan yang sebenarnya
C. Keterangan Jawaban

5 = SL = Selalu
4 = SR = Sering
3 = KD = Kadang - kadang
2 = P = Pernah
1 = TP = Tidak Pernah

IDENTITAS
1. Nomor Urut : .............................................................................
2. Jenis kelamin : Pria / Wanita *)
3. Pangkat/Golongan : .............................................................................
4. Jabatan : .............................................................................
5. Jenis Guru : Guru Kelas / Mata Pelajaran *)
6. Pendidikan Terakhir : SLTA/ D2/ D3/S1/S2/S3 *)
7. Masa Kerja : .............................................................................


Keterangan *) : Coret yang tidak Perlu




ANGKET PENELITIAN IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS
SEKOLAH DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

A.Pengantar
Tujuan penyebaran angket ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang implementasi manajemen berbasis sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan pada MTS Serpong. Dalam rangka penyelesaian karya ilmiah / skripsi. Penulis sangat mengharapkan bantuan Bapak/ibu untuk menjawab pertanyaan dalam angket ini secara objektif sesuai dengan kenyataan di lapangan. Terima kasih atas respon dan partisipasi anda.

B.Petunjuk Pengisian

1.Bacalah dengan cermat dan teliti pertanyaan-pertanyaan di bawah ini.
2. Berilah tanda silang pada salah satu jawaban yang telah tersedia

Identitas responden
Nama :
Pendidikan terakhir :
Jenis Kelamin :

Pertanyaan


1.Apakah Bapak/Ibu membuat perencanaan program pengajaran?
a. Selalu
b. Sering
c. Kadang-kadang
d. pernah
e. tidak pernah
2.Apakah bapak/Ibu membuat kalender Pendidikan?
a. Selalu
b. Sering
c. Kadang-kadang
d. pernah
e. tidak pernah
3.Apakah Bapak/Ibu membuat penetapan pelaksanaan evaluasi belajar?
a. Selalu
b. Sering
c. Kadang-kadang
d. pernah
e. tidak pernah
4.Apakah dalam perencanaan anggaran, pihak sekolah melibatkan komite sekolah?
a. Selalu
b. Sering
c. Kadang-kadang
d. pernah
e. tidak pernah
5.Apakah pemerintah memberikan pembiayaan untuk kegiatan operasional sekolah?
a. Selalu
b. Sering
c. Kadang-kadang
d. pernah
e. tidak pernah
6.Apakah pengeluaran anggaran sekolah sesuai dengan rencana anggaran?
a. Selalu
b. Sering
c. Kadang-kadang
d. pernah
e. tidak pernah
7.Apakah Instansi Swasta / Perusahaan memberikan sumbangan kepada sekolah?
a. Selalu
b. Sering
c. Kadang-kadang
d. pernah
e. tidak pernah
8.Apakah dalam perekrutan guru baru di berikan tes ( lisan & tulisan)?
a. Selalu
b. Sering
c. Kadang-kadang
d. pernah
e. tidak pernah
9.Apakah pihak sekolah mengadakan pendidikan & Pelatihan untuk para guru?
a. Selalu
b. Sering
c. Kadang-kadang
d. pernah
e. tidak pernah
10.Apakah pihak sekolah mengadakan rapat apabila terjadi permasalahan?
a. Selalu
b. Sering
c. Kadang-kadang
d. pernah
e. tidak pernah
11.Apakah kompensasi yang diberikan memberikan kepuasan ?
a. Selalu
b. Sering
c. Kadang-kadang
d. pernah
e. tidak pernah
12.Apakah pihak sekolah memberikan reward kepada dewan guru yang berprestasi?
a. Selalu
b. Sering
c. Kadang-kadang
d. pernah
e. tidak pernah
13.Apakah transparansi keuangan melibatkan komite sekolah?
a. Selalu
b. Sering
c. Kadang-kadang
d. pernah
e. tidak pernah
14.Apakah pihak Sekolah menerbitkan buletin sekolah yang berisi tentang informasi
& kegiatan sekolah?
a. Selalu
b. Sering
c. Kadang-kadang
d. pernah
e. tidak pernah
15.Apakah pihak sekolah mengadakan acara open house ketika awal tahun ajaran
baru?
a. Selalu
b. Sering
c. Kadang-kadang
d. pernah
e. tidak pernah
16.Demi kemajuan sekolah apakah dewan guru, pihak sekolah memiliki kerjasama
yang intens dengan masyarakat ?
a. Selalu
b. Sering
c. Kadang-kadang
d. pernah
e. tidak pernah
17.Apakah Pemerintah memberikan sumbangan untuk fasilitas sekolah?
a. Selalu
b. Sering
c. Kadang-kadang
d. pernah
e. tidak pernah
18.Apakah pihak sekolah mengutamakan sarana & Prasarana sekolah?
a. Selalu
b. Sering
c. Kadang-kadang
d. pernah
e. tidak pernah
19.Apakah komite sekolah dilibatkan dalam mengadakan sarana & Prasarana?
a. Selalu
b. Sering
c. Kadang-kadang
d. pernah
e. tidak pernah
20.Bapak/Ibu melakukan follow up terhadap hasil belajar siswa?
a. Selalu
b. Sering
c. Kadang-kadang
d. pernah
e. tidak pernah



















Responden
Guru SMAN 3 Kotabumi



KUISIONER
PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

Petunjuk pengisian angket :
A. Isilah identitas anda pada tempat yang telah disediakan
B. Berilah tanda ceklist (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan keadaan yang sebenarnya
C. Keterangan Jawaban

5 = SL = Selalu
4 = SR = Sering
3 = KD = Kadang - kadang
2 = P = Pernah
1 = TP = Tidak Pernah

IDENTITAS
1. Nomor Urut : .............................................................................
2. Jenis kelamin : Pria / Wanita *)
3. Pangkat/Golongan : .............................................................................
4. Jabatan : .............................................................................
5. Jenis Guru : Guru Kelas / Mata Pelajaran *)
6. Pendidikan Terakhir : SLTA/ D2/ D3/S1/S2/S3 *)
7. Masa Kerja : .............................................................................


Keterangan *) : Coret yang tidak Perlu




ANGKET PENELITIAN IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS
SEKOLAH DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

A.Pengantar
Tujuan penyebaran angket ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang implementasi manajemen berbasis sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan pada MTS Serpong. Dalam rangka penyelesaian karya ilmiah / skripsi. Penulis sangat mengharapkan bantuan Bapak/ibu untuk menjawab pertanyaan dalam angket ini secara objektif sesuai dengan kenyataan di lapangan. Terima kasih atas respon dan partisipasi anda.

B.Petunjuk Pengisian

1.Bacalah dengan cermat dan teliti pertanyaan-pertanyaan di bawah ini.
2. Berilah tanda silang pada salah satu jawaban yang telah tersedia

Identitas responden
Nama :
Pendidikan terakhir :
Jenis Kelamin :

Pertanyaan

1.Dalam KBM apakah siswa memiliki kreatifitas yang berbeda?
a. Selalu
b. Sering
c. Kadang-kadang
d. pernah
e. tidak pernah
2.Apakah Bapak/Ibu merasa kesulitan dalam mengajar (menyampaikan materi
pelajaran kepada siswa?
a. Selalu
b. Sering
c. Kadang-kadang
d. pernah
e. tidak pernah
3.Apakah Guru membantu siswa dalam mengatasi kesulitan belajar?
a. Selalu
b. Sering
c. Kadang-kadang
d. pernah
e. tidak pernah
4.Apakah Bapak/Ibu merasa kesulitan dalam membuat pokok bahasan?
a. Selalu
b. Sering
c. Kadang-kadang
d. pernah
e. tidak pernah
5.Apakah lulusan terbaik melanjutkan ke sekolah paforit?
a. Selalu
b. Sering
c. Kadang-kadang
d. pernah
e. tidak pernah
6.Apakah nilai akhir (UAN) siswa/I memiliki peningkatan dari tahun ke tahun?
a. Selalu
b. Sering
c. Kadang-kadang
d. pernah
e. tidak pernah
7.Apakah pihak sekolah membantu guru dalam meningkatkan program pengajaran
di sekolah?
a. Selalu
b. Sering
c. Kadang-kadang
d. pernah
e. tidak pernah
8.Materi pelajaran yang
Bapak/ibu sampaikan tidak sesuai dengan tujuan
pengajaran yang telah dirumuskan?
a. Selalu
b. Sering
c. Kadang-kadang
d. pernah
e. tidak pernah
9.Apakah pihak sekolah membantu meningkatkan kedisiplinan dan tanggung
jawab guru dalam mengajar?
a. Selalu
b. Sering
c. Kadang-kadang
d. pernah
e. tidak pernah
10.Apakah pihak sekolah memberikan motivasi kepada dewan guru untuk lebih
semangat dalam belajar?
a. Selalu
b. Sering
c. Kadang-kadang
d. pernah
e. tidak pernah
11.Apakah pihak sekolah/ guru mengikuti pelatihan / penataran KBK?
a. Selalu
b. Sering
c. Kadang-kadang
d. pernah
e. tidak pernah
12.Dalam menyampaikan materi, bapak/ibu tidak menggunakan media
pembelajaran?
a. Selalu
b. Sering
c. Kadang-kadang
d. pernah
e. tidak pernah
13Apakah dewan Guru memperbaiki proses belajar mengajar didalam & di luar
kelas?
a. Selalu
b. Sering
c. Kadang-kadang
d. pernah
e. tidak pernah
14.Apakah pihak sekolah memberdayakan staff dan personel sekolah yang
dapat melayani keperluan siswa?
a. Selalu
b. Sering
c. Kadang-kadang
d. pernah
e. tidak pernah
15.Apakah pihak sekolah melakukan kerjasama dengan dewan guru dan
komite sekolah untuk melakukan perencanaan perbaikan mutu pendidikan?
a. Selalu
b. Sering
c. Kadang-kadang
d. pernah
e. tidak pernah
16. Apakah kepala sekolah dan dewan guru mengevaluasi program pendidikan di akhir
tahun?
a. Selalu
b. Sering
c. Kadang-kadang
d. pernah
e. tidak pernah
17.Apakah Pihak sekolah memberikan dukungan terhadap pengembangan
minat dan bakat siswa?
a. Selalu
b. Sering
c. Kadang-kadang
d. pernah
e. tidak pernah
18.Apakah komite Sekolah bersama dengan sekolah memberikan
penghargaan bagi siswa berprestasi?
a. Selalu
b. Sering
c. Kadang-kadang
d. pernah
e. tidak pernah
19.Apakah Komite Sekolah melakukan kerjasama dengan kepala sekolah dan
guru untuk melakukan perencanaan perbaikan mutu pedididikan?
a. Selalu
b. Sering
c. Kadang-kadang
d. pernah
e. tidak pernah
20.Bapak/Ibu tidak menjalankan semua aturan yang ditetapkan oleh sekolah?
a. Selalu
b. Sering
c. Kadang-kadang
d. pernah
e. tidak pernah









Hasil wawancara :
Pertanyaan :
1. Bagaimana sekolah menyusun program kegiatan yang berorientasi pada perbaikan yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah ini ?
Jawaban :

2. Apakah proses pelaksanaan MPMBS di sekolah ini sudah berjalan ?
3. Bagaimana konsekuensi penerapan MPMBS di sekolah SMA N 3 kotabumi dapat tetap konsisten berjalan dengan baik ?
4. Apakah kendala kendala yang dihadi oleh sekolah dalam menerapkan MPMBS di Sekolah ini ?





















































ABSTRAK
IMPLEMENTASI MENEJEMEN PENINGKATAN MUTU BERBASIS SEKLOLAH DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN PADA SMAN 3 KOTABUMI LAMPUNG UTARA

Oleh : Mutho’i
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dan implementasi antara implementasi MPMBS dan kaitannya dengan peningkatan mutu pendidika. Dengan jumlah responden 23 guru orang guru. Data implementasi MBS terdiri dari 20 item soal. Semetara data mutu pendidikan diperoleh melalui angket yang terjadi dari 20 item soal.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat hubungan yang positif antara implementasi MPMBS dengan mutu pendidikan yang ditunjukan oleh hasil perhitungan dari koefisien kolerasi yaitu sebesar 0,678. Dengan koefisien determinan sebesar 45,96. Keberartian hubungan dapat diuji t dengan hasil t hit (5,75), ternyata lebih besar jika dibandingkan dengan harga t tab (2,08). Berarti terdapat kaitan yang signifikan antara implementasi MBS dan mutu pendidikan.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan implementasi MPMBS pada Peningkatan Mutu Pendidikan di SMA N 3 Kotabumi Lampung utara berjalan dengan optimal sesuai dengan kemampuan dan daya dari SMA itu sendiri. Tetunya hal ini dapat menjadi bukti bahwa kedepan penerapan MPMBS terhadap peningkatan Mutu pendidikan akan lebih baik lagi dan lebih ditingkatkan kedalam berbagai aspek.

Dengan adanya realitas dan gambaran yang gamblang bahwa penerapan dan optimalisasi MPMBS di SMA N 3 Kotabumi menunjukan hasil yang baik dan memiliki implikasi yang sangat luas terhadap potensi guru, aut come siswa, prestasi belajar, kedisiplinan para guru dan siswa serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di SMA N 3 Kotabumi Lampung Utara.

Optimaslisasi MPMBS yang diterapkan pada sekolah tersebut tentunya memiliki aspek pendudkung yang semua komponen adalah berkaitan dan memiliki hubungan yang erat satu dengan yang lainya, maka dalam hal ini untuk menjaga dan mempertahankan mutu melalui MPMBS agar tetap konsisten dan dapat bertahan lama semua komponen harus saling menjaga dan menerapkan sistem komitmen yang tinggi.








IMPLEMENTASI MENEJEMEN PENINGKATAN MUTU BERBASIS SEKLOLAH DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN PADA SMAN 3 KOTABUMI LAMPUNG UTARA



TESIS


Diajukan Kepada Program Pasca Sarjana
Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna



Memperoleh Gelar Magister
Dalam Ilmu Manajemen Pendidikan Islam




0leh


M U T H O’I
NPM.200720307












PROGRAM STUDI ILMU TARBIYAH
KONSENTRASI MANAJEMEN PENDIDIKAN
PROGRAM PASCA SARJANA ( PPs )
IAIN RADEN INTAN BANDAR LAMPUNG
2008


A B S T R A C T

Divorceout of The Act. No. 1/1974 in Society
( a Research In Distric South Kotabumi)

M.Munzir

A marriage, according to Islamic legal concept, in Islamic law point of view is considered to be legal if it fulfils criteria’s which are determined by Islamic teaching. But in recent years there is a development in legislation of marriage law in Islamic ountries, it is that marriage must be recorded at a formal registrar who is pointed by the government and a divorce must be decided in front of religious court. This regulation is also taken by Indonesian marriage law No. 1/1974, the government Regulation No. 9/1975, as an explanation of the Marriage law, and The Presidential Intruction on The Compilation of Islamic law No. 1/1991 have regulated these conditions. It is stated in article 2 section 1 in The Act. No. 1/1974 that marriage is considered legal if it is performed according to religious teaching among marriage couples. In sections 2 it is stated that marriage must be registered according to this act. In article 39 sections 1 in Act No. 1/1974, which is smiliar to The Complitaion of Islamic law article 115 states that divorce. Must be performed before the court Implementation of these regulatuions bring about different perceptions amongst legal experts. Intellectulas ulama and others particularly on legality of marriages and divorce which are not performed according to these formal regulations. Based on the explanation. Which afterwards will be studred thoproughly in order to know and to eplain the result Writer submit problem which covers what factors causes marriage and divorce happen out of marriage legislation in Great Aceh society. It will identify reasons presented by Islamic tradisional leader(teungku) who involved in these situations. Law consequence of marriage and divorce out of marriage legialation is and what efforts can be run by the government to solve the case in Great Aceh.
This is a Descriptive analytic research with Normatic juridical and empiric juridical approach Research location is in great Aceh. Four districts of the region are taken tube sample of researh The sample of particpants is determine to get primer data consists of 40 people and it is done randomly 16 of them are married couples 8 are divorce ones 8 persons are the ones who give pen-nation to do the marriage to their daughters (wali nikah) – are marriages testimoniesand 4 are local informal judges (qadhi tidak resmi) who give someone in marriage out of marriage regulation. Besides there are 14 informal consist o 4 formal marriage registar. I employee of Religious.[38]




PERSETUJUAN PEMBIMBING



Yang bertanda tangan di bawah ini kami selaku pembimbing tesis :

1. Nama : Dr. H. Soharto, SH, MA
NIP : 150
Pangkat : Guru Besar

2. Nama : Dr. Alamsyah, M.Ag.
NIP : 150
Pangkat : Lektor Kepala

Setelah melalui bimbingan yang intensif, tesis berjudul IMPLEMENTASI MENEJEMEN PENINGKATAN MUTU BERBASIS SEKLOLAH DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN PADA SMAN 3 KOTABUMI LAMPUNG UTARA


Nama : MUTHO’I
NPM : 200730328

Disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasyah tertutup.
Palembang, 1 Oktober 2008
Pembimbing I, Pembimbing II,

Dr. H. Suharto, SH, MA Dr. Alamsyah, M.Ag
NIP. 150 NIP. 150


PERSETUJUAN TIM PENGUJI TERTUTUP



Tesis berjudul ” IMPLEMENTASI MENEJEMEN PENINGKATAN MUTU BERBASIS SEKLOLAH DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN PADA SMAN 3 KOTABUMI LAMPUNG UTARA

yang ditulis oleh :

Nama : MUTHO’I
NIM : 200730328
Telah dikoreksi dengan seksama dan dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasyah terbuka pada Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Baandar Lampung.
Tim Penguji :
1. ………………………………………………
Tanggal 5 Nopember 2003
2. . ………………………………………………
Tanggal 5 Nopember 2003
3. Tanggal 10 Nopember 2003
4. . ………………………………………………
Tanggal 10 Nopember 2003

PERSETUJUAN AKHIR TESIS
Tesis berjudul ” IMPLEMENTASI MENEJEMEN PENINGKATAN MUTU BERBASIS SEKLOLAH DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN PADA SMAN 3 KOTABUMI LAMPUNG UTARA

yang ditulis oleh :
Nama : MUTHO’I
NIM : 200730328
Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka pada tanggal 11 Desember 2003 dan dapat disetujui sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan Islam (M.Pd.I) pada Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Bandar Lampung.

Tim Penguji :

1. . ………………………………………
3. Drs. M. Sirozi, MA, Ph.D. ………………………………………
NIP. 150238271 Tanggal.……………………………..
Palembang, Desember 2003
Direktur, Ketua Program Studi,

Prof Dr.H M. Dahamrah Khairi, MA. DR.Alamsyah M.Ag.
NIP. 150110259 NIP. 150







SURAT PERNYATAAN



Yang bertandatangan di bawah ini saya :
Nama : MUTHO’I
Nomor Induk : 200730328
Program Studi : Menejemen Pendidiknkan Islam
Konsentrasi : Menejemen Pendidiknkan Islam

Dengan ini menyatakan sebenarnya, bahwa tesis ini adalah orisinil dan tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk mendapatkan gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya dan sepengetahuan saya, tesis ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun juga tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Apabila ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima segala akibat yang akan timbul di belakang hari.

Palembang, Desember 2009
Yang menyatakan,

MUTHO’I
NPM : 20





KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., karena berkat izin dan ridho-Nya jualah tesis yang berjudul “ IMPLEMENTASI MENEJEMEN PENINGKATAN MUTU BERBASIS SEKLOLAH DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN PADA SMAN 3 KOTABUMI LAMPUNG UTARA
” ini dapat diselesaikan.
Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam (M.H.I) dalam bidang Ilmu Syari’ah pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Bandar Lampung.
Penulis menyadari untuk menyelesaikan tesis ini banyak halangan dan rintangan, terutama masalah literatur, untuk itu banyak melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :
1. Prof. Dr. H. Suharto, selaku Pembimbing I yang selalu membantu, mengarahkan dan membimbing bahkan memeriksa tesis penulis kata demi kata dan kalimat demi kalimat sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Dr. Alamsyah, M.Ag., selaku Pembimbing II yang selalu memberi motivasi kepada penulis supaya cepat selesai dan membimbing penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
3. Direktur dan Assisten Direktur Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Bandar Lampung, serta para staf administrasi dan dosen yang telah membantu dan memudahkan penyelesaian penelitian tesis ini.
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Lampung yang telah memberikan kemudahan dan memberi izin penulis untuk mengikuti Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Bandar Lampung.
5. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi Selatan beserta staf yang telah banyak membantu dan memberi izin untuk mengadakan penelitian.
6. Isteri dan anakku yang telah banyak memberikan dukungan dalam masa perkuliahan dan penulisan tesis.
7. Rekan-rekan seperjuangan, khususnya Mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Kelas Akhir Angkatan Kotabumi baik Program Ilmu Syari’ah maupun Management Pendidikan Islam yang telah banyak memberikan bantuan, perhatian serta diskusi kecil-kecilan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
Semoga orang-orang terbaik yang pernah penulis jumpai di atas, segala amal kebajikannya diterima di sisi Allah SWT.
Akhirnya, penulis berharap semoga tesis ini berguna bagi pembaca maupun penulis sendiri. Amin ya Rabbil ‘Alamin.


Penulis,

MUTHO’I



















DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .......................................................................................... i
PERSETUJUAN PEMBIMBING........................................................................ ii
PERSETUJUAN KOMISI UJIAN TERTUTUP.................................................. iii
PERSETUJUAN KOMISI UJIAN TERBUKA ................................................. iv
PERNYATAAN ................................................................................................. v
KATAPENGANTAR.......................................................................................... vi
DAFTAR ISI ...................................................................................................... vii
DAFTAR GAMBAR.......................................................................................... viii
PEDOMAN LITERASI....................................................................................... ix
ABSTRAK.......................................................................................................... x


BAB I PENDAHULUAN .................................................................................. 1
Latar Belakang Masalah.............................................................................. 1
Identifikasi Masalah..................................................................................... 7
Pembatasan Masalah................................................................................... 8
Perumusan Masalah.................................................................................... 9
E. Kegunaan Penelitian...................................................................................... 9
F.

BAB II KAJIAN TEORETIS, KERANGKA BERFIKIR DAN HIPOTESIS PENELITIAN

A. Kajian Teori ...................................................................................................... 22
1. Kepuasan Kerja Kerja ....................................................................................... 22
Pengertian Kepuasan Kerja ........................................................................ 22
Pentingnya Kepuasan Kerja ....................................................................... 25
Teori Kepuasan Kerja ................................................................................ 26
Kepuasan Kerja dalam Organisasi Pendidikan ............................................ 31
Faktor yang Mempengaruhi ........................................................................ 36
f . Sintesis ........................................................................................................ 38
2. Kepemimpinan Kepala Sekolah .......................................................................... 42
Pengertian Kepemimpinan .......................................................................... 42
Studi Kepemimpinan .................................................................................. 44
Komponen Kepemimpinan ......................................................................... 52
Fungsi Kepemimpinan ................................................................................ 55
Gaya Kepemimpinan .................................................................................. 61
Kepemimpinan yang Efektif ........................................................................ 77
Keberhasilan Kepemimpinan ...................................................................... 79
Sintesis ...................................................................................................... 81

3. Iklim Kerja ........................................................................................................ 81
Pengertian Iklim Kerja ................................................................................ 81
Peran Penting Iklim Kerja di Sekolah .......................................................... 86
Mengukur Iklim Kerja Lingkungan ............................................................. 89
Pentingnya Iklim Kerja yang Kondusif ........................................................ 96
e. Sintesis ......................................................................................................... 98
B. Kerangka Berpikir ............................................................................................. 99
1. Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Kepuasan
Kerja Guru ................................................................................................ 100
2. Pengaruh iklim kerja terhadap kepuasan kerja ............................................. 101
3. Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap iklim kerja guru ............... 101
4. Hipotesis Analisis ....................................................................................... 103
BAB III METODOLOGI PENELITIAN ............................................................... 104
A. Tujuan Operasional Penelitian ................................................................ 104
B. Tempat dan Waktu penelitian ................................................................. 104
C. Metode Penelitian .................................................................................. 105
D. Desain Penelitian ................................................................................... 106
E. Populasi dan Pengambilan sampel ........................................................... 106
F. Variabel Penelitian ................................................................................. 110
G. Instrumen Penelitian dan teknik Pengumpulan data .................................. 112
H. Teknik Analisis Data .............................................................................. 117
I. Hipotesis Statistik ................................................................................... 126

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ........................................ 132
A. Hasil Penelitian ..................................................................................... 132
A.1 Uji Pendahuluan .................................................................................. 132
A. 2 Deskripsi Data ................................................................................... 133
A.3 Pengujian Persyaratan Analisis ............................................................. 138
A.4 Pengujian Hipotesis ............................................................................. 151
B. Pembahasan .......................................................................................... 155

BAB V KESIMPULAN IMPLIKASI DAN SARAN ........................................... 161
A. Kesimpulan .......................................................................................... 162
B. Implikasi ................................................................................................ 168
C. Saran .................................................................................................... 133








BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ............................................................... 1
B. Identifikasi Masalah ...................................................................... 11
1. Identifikasi Masalah ...................................................................
2. Pembatasan Masalah .................................................................
C. Rumusan Masalah .........................................................................11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..................................................11
E. Kerangka Pikir .............................................................................. 17

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Pengertian dan Hukum Talak.................................... .............. 34
1. Pengertian Talak ......................................................................... 34
2. Hukum Talak .............................................................................
3. Hikmah Talak .................................................................................


B. Klasifikasi Talak, Hikmah Talak & Hikmah Iddah ...................
1. Prosedur Talak ........................................................................ 44
2. Syarat Pendaftaran Talak ...........................................................
C. Iplementasi Perundang Undangan tentang Talakk. .................. 49
D. Fungsi Peraturan Perundang-undangan ......................................
BAB III : GAMBARAN WILAYAH KECAMATAN KOTABUMI SELATAN DAN IMPLEMENTASI TALAK
A. Gambaran Kecamatan Kotabumi Selatan................................. 63
B. Implementasi Talak di Kecamatan Kotabumi Selatan................. 70
C. Metode Pengumpulan Data .......................................75
D. Metode Pengumpulan Data.....................................................

BAB IV : PENYAJIAN DAN ANALISA DATA.............................................
A. Penyajian Data ...........................................................................
B. Analisa Data................................................................

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan .....................................................................................
B. Rekomendasi .................................................................................
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN - LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP








DAFTAR TABEL

Tabel 1. Distribusi Populasi Penelitian .………………………………..........22
Tabel 2. Hasil Perhitungan Jumlah Sampel ……………………………….....23
Tabel 3. Distribusi Sampel Penelitian ………………………………………....23
Tabel 4. Kisi-kisi Instrumen Pengumpulan Data ………….........……………29
Tabel 5. Keadaan Siswa SMU 17 Palembang TA. 2002/2003….........………67
Tabel 6.Nilai Rata-rata Kelulusan Siswa ……………………….……........68
Tabel 7.Siswa yang diterima di PTN melalui PMDK ………….…………68
Tabel 8. Siswa yang diterima di PTN melalui PMB ……….........………68
Tabel 9. Siswa yang diterima ujian masuk Universitas Pavorit ….........…69
Tabel 10.Keadaan Guru dan Pegawai…………………………………….....69
Tabel 11.Pembagian Tugas Guru ………………………………………………69
Tabel 12.Kegiatan Kurikuler ………………………………........…………72
Tabel 13.Sarana Prasaran SMU 17 ………………………………........……74
Tabel 14.Keadaan Orang tua/Wali siswa ………………………………........81
Tabel 15.Distribusi Frekuensi Data Sikap Keagamaan ……………………......84
Tabel 16.Distribusi Frekuensi Data Kurikuluim ISLAMIC EDUCATION STUDY .…………86
Tabel 17.Distribusi Frekuensi Data Strategi Pembelajaran Guru……………......88
Tabel 18.Ringkasan Hasil Uji Normalitas dengan Variabel X1,X2 dan Y ………..89
Tabel 19.Ringkasan Hasil Uji Homogenitas Varians .…………………........90
Tabel 20.Rangkuman Analisis regresi X1 dan Y....…………………………......91
Tabel 21.Rangkuman Analisis Regresi X2 dan Y . ……………………………......92
Tabel 22.Interkorelasi X1dan X2 ..........……………………………........………….92
Tabel 23.Rangkuman Analisis Regresi X1 dan Y ………………………….......93
Tabel 24.Rangkuman Analisis Regresi X2 dan Y …………………………….........95
Tabel 25. Rangkuman Analisis Regresi Ganda ………………………………....97
Tabel 26.Bobot Sumbangan Variabel Bebas (Prediktor) terhadap
Variabel Terikat ……………………………………………………....98
Tabel 27.Rangkuman Hasil Analisis Korelasi Parsial …………………………. 98



DAFTAR GAMBAR


Gambar 1. Desain Penelitian ……………………………………………27

Gambar 2. Diagram Histogram Skor Sikap Keagamaan Sisw 84

Gambar 3. Diagram Sikap Keagamaan Siswa ………………………………..86

Gambar 4. Diagram Histogram Skor Kurikulum ISLAMIC EDUCATION STUD87

Gambar 5. Diagram Histogram Skor Stategi Pembelajaran Guru...……………88

Gambar 6. Grafik Regresi Linier Kurikulum ISLAMIC EDUCATION STUDY dengan
Sikap Keagamaan Siswa ……………………………..…………..94

Gambar 6. Grafik Regresi Linier Strategi Pembelajaran Guru
dengan Sikap Keagamaan Siswa ..……………………............... 96









DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan
Daftar Isi




G. Keabsahan Data
Dalam menguji keabsahan suatu data atau memeriksa kebenaran data digunakan
cara memperpanjang masa penelitian, pengamatan yang terus-menerus, triangulasi, serta
membicarakan dengan orang lain atau rekan sejawat. Adapun yang dibahas dalam
penelitian ini adalah pengamatan secara terus menerus selama 2 bulan, trianggulasi data
dengan cara cross cek data yang diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan dan
dokumentasi serta membicarakan hasil data yang diperoleh dengan rekan sejawat. Terkait
dengan hal tersebut di atas maka dapat dirumuskan langkah-langakah yang dilakukan
peneliti uantuk memperoleh data yang terpercaya melalui:
1. Pengamatan secara terus menerus selama 2 bulan. Kegiatan ini dimaksudkan bahwa
peneliti berusaha untuk selalu mengamati proses kegiatan yang berlangsung di
sekolah. Dengan demikian, peneliti dapat memperhatikan segala kegiatan yang terjadi
dengan lebih cermat, aktual, terinci dan mendalam. Disamping itu, peneliti
mengumpulkan hal-hal yang bermakna untuk lebih memahami gejala yang terjadi.
Pengamatan secara terus menerus ini dilakukan selain untuk menemukan hal-hal yang
konsisten, juga dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi kriteria reliabilitas data yang
diperoleh.
2. Trianggulasi data merupakan cara untuk mengetahui keabsahan data dengan
memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pcngecekan atau
sebagai pembanding tehadap data yang diperoleh melalui wawancara, untuk mencari
atau memperoleh standar kepercayaan data yang diperoleh dengan jalan melakukan
pengecekan data, cek ulang dan cek silang pada dua atau lebih informasi. Setelah
mengadakan wawancara dan observasi, peneliti mengadakan penelitian kembali,
mencocokkan data yang diberikan oleh informan satu dengan informan lainnya. Peneliti
meminta kembali penjelasan, atau informasi baru dari informan yang sama dan
pertanyaan yang sama tetapi dengan waktu dan situasi yang berbeda. Pengecekan
dilakukan untuk mengecek kebenaran data hasil wawancara tentang implementasi
manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah.
3. Membicarakan dengan orang lain (rekan-rekan sejawat yang banyak mengetahui dan
memahami masalah yang diteliti). Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil
sementara atau hasil akhir yaag diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-
rekan sejawat. Teknik ini juga mengandung beberapa maksud sebagai salah satu teknik
pemeriksaan keabsahan data.

B. Teknik Pengumpulan Data
Sesuai dengan bentuk pendekatan penelitian kualitatif clan sumber data yang akan
digunakan, maka teknik pengurnpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :
1. Metode Dokumentasi
Metode dokumentasi untuk mencermati perencanaan program MPMBS yang tertuang
dalaM proposal MPMBS, kondisi sosial ekonomi orangtua siswa, rasilitas yang
dimiliki sekolah, dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh program MPMBS seperti hasil
ujian akhir nasional, hasil berbagai kejuaraan, dan sebgainya yang terhimpun dalam
propil sekolah.
2. Metode Observasi
Metode observasi untuk menggali data yang terkait dengan kegiatan MPMBS yang
sedang berjalan"maupun hasil-hasilnya. Observasi dilakukan untuk mencermati
kegiatan sekolah atau bukti fisik berkaitan dengan program MPMBS, misalnya KBM,
hasil pengadaan fasilitas tertentu, rapat guru dan sebagainya.
3. Metode Wawancara
Metode wawancara untuk menggali pendapat beberapa warga dalam sekolah dan
warga luar sekolah (orangtua siswa, komite sekolah) secara mendalam terhadap
program MPMBS, proses penyusunan perencanaan maupun pelaksanaannya.
Wawancara juga digunakan untuk mencek data lain yang sudah terdahulu diperoleh.
Seperti data dokumen tentang kondisi sosial ekonomi orangtua dapat dicek ketika
wawancara dengan orangtua siswa. Data yang diperoleh dapat dicek kebenarannya
melalui wawancara dengan guru, tata usaha, siswa, orangtua siswa.




[1]Pidarta, Manajemen Pendidikan Indonisia, Jakarta, Rineka Cipta.2004.h.19
[2] Depdiknas, Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, Jakarta, Dirtjen Dikdasmen,2001. h.5
[3] Departemen Agama RI, Memahami Pradigma Baru Pendidikan Nasional dalam UU Sisdiknas, Jakarta, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2003. h.56
[4] Departemen Agama, UU RI No.20 Tahun 2003 Tentang SisdiknasdanUUNo.14Tahun2005Tentang Guru dan Dosen, Jakarta, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2007. h.123
[5] Depdiknas, Pengkajian Manajemen Sekolah Unggulan, Jakarta, Depdiknas 2004. h.13
[6] Ibid. hal.17
[7] Frymier, 0ne hundred good scools A report of the good scools. West lefayette, Indiana Kappa Delta Pi, 1984. h. 119
[8] Sufyarma, Kapita selekta Manmajemen Pendidikan, Bandung, Alfabeta, 2003. h.83
[9] Ibid, h.83
[10] Ibid.88
[11] Sudarwan Danim, Visi Baru Manajemen Sekolah, Jakarta, Bumi Aksara.2005 h.7
[12] Ibid, h.7
[13] Ibid, h.101
[14] Nawawi, Manajemen Strategik Organisasi non Profit Bidang Pemerintahan dengan Ilustrasi di Bidang Pendidikan, Jakarta, Gajah Mada University Pres, 2000, 138-141
[15] UU Sisdiknas 1989, hlm. 64
[16] Nasution 1999, loc cit h 30-31
[17] Nasution 1999, h, loc cit, 32
[18] Suyanto dan Hisyan, Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonisia Memasuki Milenium III, Yogyakarta,Adi Cipta, 2000, h. 27
[19] Tampubolon, Perguruan Tinggi Bermutu Paradigma Baru Manajemen Pendidikan Tinggi Menghadapi Tantangan Abad ke 21. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama,2002, h.64
[20] Tilaar, Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional Dalam Perespektif Abad 21 Magelang,Indonisia Tera,1990, h.45
[21] Depdiknas,2001, Loc cit. h.12
[22] , Loc cit. h.21
[23] Depdiknas 2001. Op cit, h.20
[24] Wiliam,J.Galer, Curriculum Planning for Batter Teaching and Learning,Holt Rinehart and Winstn,New York, 1960. h.494
[25] Tyler, Basic Principles of currikulum and Instruction, The University of Chicago Press,London,1945. h.
[26] Nawawi, Hadari, Menejemen Strategik Organisasi non Profit Bidang Pemerintahan dengan Ilustrasi di Bidang Pendidikan, Gajah Mada University Press, Jakarta 2000, h. 138-141.
[27] Nasutioan, Asas-asas Kurikulum, Bumi Aksara, Jakarta 1999, h. 30-31
[28] Nasutioan, Asas-asas Kurikulum, Bumi Aksara, Jakarta 1999, h. 32.
[29] Suyanto dan Hisyam Djihad, Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Millenium III. Adi Cipta, Yogyakarta 2000, h.27.
[30] Tampubolon, Perguruan Tinggi Bermutu Paradigma Baru Manajemen Pendidikan Tinggi Menghadapi Tantangan Abad ke 21. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama,2002, h. 64.
[31] Tilaar, Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional Dalam Perespektif Abad 21 Magelang,Indonisia Tera,1990, h.45

[32] Glensne, Beoming Qualitative Reasearch An Introduction, London 1992. h.39
[33] Bogdan,Robert, Pengantar Metode Penelitian Kualitatif,Alih Bahasa oelh Arief Furchan, Usaha Nasional, Surabaya, 1996. h.43
[34] Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung,1993. h.207
[35] Glaser, The Discoveryy oe Grounded Theory, Aldine Publising Companyy, New York,1980. h.105
[36] Lincon dan Guba, Naturalistic Inquiry,Sage Publication Inc,Calofornia,USA.1985. h.345
[37] Koentjaraningrat, metode-metode Penelitian masyarakat, (Jakarta: Gramedia, 1981)

)) Law Faculty of Syiah Kula University. Darussalam – Banda Aceh
)Law Faculty of North Sumatera University Medan.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar